Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Penanggulangan & Pemberantasan Terorisme - Rapat Komisi 3 dengan BNPT

12/12/2018



Pada 8 April 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Drs.Saud Usman Nasution terkait evaluasi penanggulangan dan pemberantasan terorisme dan kendala-kendala yang dihadapi.

Pemaparan Mitra

Berikut adalah beberapa pemaparan dari Kepala BNPT, Komjen Saud Usman:

  • Mengenai Undang-Undang, kami rasa ada beberapa hal yang harus disinkronisasi.

  • Perlu penguatan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

  • Masih ada intelektual penggagas Bom Bali I (12 Oktober 2002) yang belum ditangkap. Kita harus lebih aktif cegah terorisme.

  • Banyak ormas tak terdaftar yang dukung ISIS tapi karena tidak diregulasi kami tak mungkin menindak.

  • Kami sekarang awasi lalu-lalang WNI yang ke dan dari Timur Tengah.

  • Kementerian Komunikasi dan Informasi (KomInfo) telah bikin panel untuk blokir website dan sekarang sudah lebih detil klasifikasi website yang harus diblokir.

  • Untuk menghindari salah paham seperti pemblokiran 22 website, dengan adanya panel makin rigid klasifikasi website yang harus diblokir.

  • Kami juga awasi website dan media sosial namun tak pernah lakukan blokir.

  • Masyarakat punya hak sukarela untuk pantau website-website jika dirasa mengkhawatirkan. Masyarakat juga bisa memberikan input dan rekomendasi website yang harus diblokir.

  • Pemulihan website pun juga bisa diusulkan masyarakat jika masyarakat yakin suatu website sama sekali tidak sebarkan radikalisme. Mekanismenya adil.

  • Kami minta maaf jika usul kami 22 website diblokir ternyata benar-benar diblokir. Kami akui blokir tersebut dianggap serampangan. Sekarang mekanisme sudah lebih detil dan ada panel.

  • Kami hanya lakukan yang terbaik. Radikalisme harus dicegah daripada terlambat.

Pemantauan Rapat

Ini respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari Kepala BNPT, Komjen Saud Usman:

Fraksi Golkar: Oleh Mukhamad Misbakhun dari Jatim 2 dan Komisi 11. Misbakhun ingin pastikan segala hal terkait operasi cegah teroris oleh BNPT bukan ‘titipan Barat’. Misbakhun saran kepada Kepala BNPT untuk aktif mengawasi media sosial karena media televisi sudah dikuasai oleh politisi.

Ahmad Zacky Siradj dari Jabar 11. Menurut Ahmad sebetulnya cara deradikalisasi adalah dengan menguatkan ulang paham-paham kebangsaan dan Pancasila.

Azis Syamsuddin dari Lampung 2 dan sebagai Ketua Komisi 3. Azis menilai BNPT ada masalah sarana dan prasarana. Azis janji akan bicarakan masalah ini dengan Badan Anggaran (Banggar). Azis juga saran untuk BNPT bicarakan masalah yang sama kepada Kementerian dan Bappenas terkait sarana dan prasarana.

Fraksi Demokrat: Oleh Erma Suryani Ranik dari Kalbar. Erma minta klarifikasi ke Kepala BNPT definisi dari deradikalisme dan tolak ukur yang digunakan BNPT. Erma menilai tolak ukur deradikalisme harus lebih tinggi agar tak ada lagi anggota ISIS. Menurut pemahaman Erma ada 2 rombongan WNI di Turki yang diduga bagian dari ISIS dan masing-masing jumlahnya 16 orang.

I Putu Sudiartana dari Bali. Menurut Putu Bali khawatir akan adanya bom ketiga. Putu khawatir jangan sampai ISIS bikin website dan majalah di Bali.

Ruhut Poltak Sitompul dari Sumut 1. Ruhut mohon kepada Kepala BNPT untuk cegah jangan ada lagi bom meledak dimanapun di Indonesia.

Fraksi PAN: Oleh Muslim Ayub dari Aceh 1. Muslim dorong BNPT untuk menindak KasKus yang sering jual pernak-pernik radikal hingga pro-komunis.

Fraksi PKB: Oleh Abdul Kadir Karding dari Jateng 6. Abdul Kadir dukung BNPT blokir website radikal atas nama apapun, agama, ideologi, dll. Menurut Abdul Kadir Fraksi PKB sepaham dengan Fraksi PKS terkait kekhawatiran ekses. Abdul Kadir khawatir BNPT terlalu semangat, malah dipelintir sebagai Islamphobia.

Yaqut Cholil Qoumas dari Jatim 10. Yaqut dukung pemblokiran 22 website yang bukan produk pers. Yaqut menilai aksi preventif jauh lebih penting. Walaupun tidak bisa disamakan semua, Yaqut mencontoh pemerintah Mesir yang berani blokir instant messaging dan pemerintah Yordan yang blokir organisasi Hizbut Tahrir. Yaqut meyakinkan Kepala BNPT untuk tidak ragu untuk sebut organisasi yang dianggap bahaya.

Fraksi PKS: Oleh Almuzzammil Yusuf dari Lampung 1. Almuzzammil apresiasi segala upaya BNPT mencegah terorisme. Almuzzammil menegaskan bahwa Fraksi PKS murni khawatir ekses aksi blokir BNPT serta khawatir semua ini agenda ‘Barat’. Almuzzammil harap BNPT lebih rangkul ulama-ulama agar upaya BNPT tidak dipersepsikan Islamphobia. Almuzzamil dorong BNPT untuk tegas pada website-website penyebar komunisme, separatisme dan Anti-Pancasila. Menurut Almuzzammil pagi tadi dalam 15 menit Almuzzammil bisa temukan 3 website yang pro-komunis. Almuzzammil menyorot Kasus Putri Indonesia 2015 (Anindya K.Putri) yang berbaju lambang palu arit dan apresiasi klarifikasi yang dilakukannya. Almuzzammil harap BNPT berlaku adil dan sama tegas dan berimbang antara islam radikal dan pro-komunis.  

Nasir Djamil dari Aceh 1. Nasir hargai kerja keras BNPT yang menurut Nasir kini lebih merangkul banyak pihak untuk preventif terorisme.

Fraksi PPP: Oleh Aditya Mufti Ariffin dari Kalsel 2. Aditya minta klarifikasi hasil riset BNPT sudah berapa WNI yang terafiliasi dengan ISIS dan apakah menurut hasil riset ini keadaan sudah benar-benar amat ‘darurat’.

Arsul Sani dari Jateng 10. Sehubungan dengan Konflik Houthi di Yemen, Asrul minta klarifikasi ke Kepala BNPT status koordinasi BNPT dengan akun Twitter @Portal_Kemlu_RI untuk selamatkan WNI. Arsul apresiasi BNPT atas kerjasama deradikalisasi di Dapilnya.

Fraksi Hanura: Oleh Dossy Iskandar Prasetyo dari Jatim. Menurut Dossy Islam itu Rahmatan Lil ‘Alamin. Para radikal-radikal itu semata mengatas namakan Islam tapi tidak mewakili Islam. Sama seperti PKS dan PKB, Dossy lebih khawatir bahwa BNPT dipersepsikan anti Islam (Islamphobia) karena amat aktif kerjanya.

Respon Mitra

Berikut adalah respon dari BNPT menanggapi input dan pertanyaan dari Komisi 3:

  • Kalau boleh bilang Voice of Al-Islam (VoA Islam) radikal sekali. Abu Bakar Ba’asyir di Lembaga Pemasyarakatan selalu dihasut keradikalan. Kami butuh dukungan tindakan.

  • Minggu kemarin saya diskusi dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Hidayatullah.com (@hidcom). Saya jelaskan semua runutannya.

  • Kami berdialog sebaik mungkin dengan tahanan terorisme. Kami klasifikasi amat ketat: 22 napi teroris kami sebut ‘berbahaya’.

  • Kami inisiasi dengan masyarakat sipil di berbagai daerah dengan bentuk Forum Komunitas Pencegahan Terorisme (FKPT).

  • Kami butuh lebih banyak ulama untuk sampaikan Islam plural, toleran dan damai. Karena banyak ulama yang cenderung serukan kekerasan.

  • Kami terima kasih banyak dukungan Komisi 3 yang memahami peliknya preventif terorisme.

  • Ada 72.000 ribu WNI per tahun yang ke Turki dan tidak mungkin diblok. Kami aktif deradikalisasi agar tak ada yang selundup jadi anggota ISIS.

  • Kelompok afiliasi Ba’asyir, Santoso dan sempalan lainnya aktif ajak masyarakat ikut ISIS. Bantulah kami mencegah terorisme.

Kesimpulan

  • Komisi 3 dukung pemberantasan teror oleh BNPT sesuai undang-undang yang ada.

Pada pukul 17:44 WIB RDP dengan BNPT ditutup dengan kesimpulan Komisi 3 mendesak BNPT untuk meningkatkan dan memprioritaskan program preventif dengan memperhatikan hak asasi manusia.

 

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Dengar Pendapat dengan BNPT kunjungi http://bit.ly/bnptkom3.


wikidpr/fr