Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
Penetapan Asumsi Dasar Makro Ekonomi APBN 2016 - Rapat Banggar dengan Panja Pemerintah
Selasa, 23 Juni 2015, Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI mengadakan rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Pemerintah untuk membahas Asumsi Dasar Makro Ekonomi Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) tahun 2016. Rapat hari ini merupakan lanjutan dari rapat hari Senin, 22 Juni 2015. Said Abdullah dari Fraksi PDI-Perjuangan dari Jatim 9 memimpin rapat dan mencabut skors.
Pemaparan Mitra
Suahasil Nazara selaku Pelaksana Tugas Badan Kebijakan Fiskal yang tergabung dalam Panja Pemerintah. Nazara menjelaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 memiliki enam sasaran utama:
- Makro ekonomi.
- Manusia.
- Sektor unggulan.
- Pemerataan.
- Pembangunan wilayah dan antarwilayah.
- Pembangunan politik, hukum dan keamanan (Polhukam).
Arah umum kebijakan makro ekonomi Indonesia tahun 2016 meliputi empat sasaran, yaitu:
- Pertumbuhan ekonomi.
- Tingkat pengangguran.
- Angka kemiskinan.
- Inflasi.
Ditahun 2016 terdapat empat potensi resiko global yang akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia:
1. Pelemahan ekonomi negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
2. Harga komoditas global cenderung melemah.
3. Prospek ekonomi negara maju yang belum jelas.
4. Kebijakan moneter negara maju yang tidak jelas.
Tahun 2015-2016 ekonomi global mengalami peningkatan, namun masih relatif aman. Kondisi pasar keuangan masih diliputi ketidakpastian, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika defisit 7,18%. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Quartal Satu (Q1) 2015 sebesar 4,7%, dengan kontribusi terbesar berasal dari Jawa sebesar 3%. Kondisi PDB Q1 2015 lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2014 sebesar 5,1%.
Berdasarkan kesepakatan dengan Komisi 11. Ditetapkan Asumsi Makro Ekonomi tahun 2016:
- Pertumbuhan ekonomi 5,5%-6%.
- Inflasi 3%-5%.
- Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Rp13.000-13.400.
- Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 Bulan 4%-6%.
Berdasarkan kesepakatan dengan Komisi 7. Ditetapkan asumsi minyak dan gas (Migas) tahun 2016:
1. Indonesian Crude Price (ICP) $60-$70 per barel.
2. Lifting minyak 800.000 barel - 830.000 barel per hari.
3. Lifting gas bumi 1.100.000 barel - 1.300.000 barel setara minyak.
Perry Warjiyo selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia mengatakan proyeksi Bank Indonesia terhadap ekonomi tahun 2016 tidak jauh berbeda dengan kesepakatan Komisi 11 dengan pemerintah
1. Pertumbuhan ekonomi 5,4%-5,8%. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk membuat pertumbuhan ekonomi membaik:
a. Pertumbuhan ekonomi dunia akan meningkat di tahun 2016. Pemerintah harus melanjutkan program hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA). Ini dilakukan agar pemerintah bisa melakukan ekspor ke negara maju.
b. Pembangunan infrastruktur harus ditingkatkan, karena akan meningkatkan konektifitas antar pulau.
c. Peningkatan jumlah penerima bantuan sosial, dengan ini maka konsumsi masyarakat akan meningkat.
2. Nilai tukar rupiah diperkirakan Rp13.000 - 13.400 per dolar Amerika. Hal ini terjadi karena secara fundamental ekonomi stabil.
Pendalaman Rapat
Fraksi PDI-Perjuangan: Oleh Isma Yatun dari Lampung 1. Isma memberikan saran kepada Panja Pemerintah untuk menyampaikan hasil kesepakatan dengan Komisi 11 terkait Asumsi Makro Ekonomi ke seluruh Kementerian Koordinator (Kemenko). Isma mengharapkan data di 4 Kemenko tidak ada perbedaan.Sehubungan dengan target asumsi makro ekonomi tahun 2016, Isma berharap pemerintah menetapkannya secara realistis sesuai kondisi ekonomi sekarang. Isma juga mengharapkan pemerintah melaksanakan saran Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu: penyerapan anggaran yang lebih cepat dan peningkatan kinerja program sosial pemerintah. Sehubungan dengan program hilirisasi SDA, Isma mengatakan bahwa program ini adalah ujung tombak ekonomi Indonesia di masa depan. Isma mengatakan bahwa Indonesia harus mengubah pola pikir agar tidak selalu bergantung dengan ekonomi RRT.
Ahmadi Noor Supit dari Kalsel 1. Supit mengatakan bahwa yang terpenting dalam pertumbuhan ekonomi adalah pemerataaan dan penyerapan tenaga kerja dalam setiap 1% pertumbuhan ekonomi. Supit mengatakan bahwa Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang tidak sehat bila terus mengandalkan sektor konsumsi. Supit mengatakan bahwa kondisi Indonesia akan terus seperti ini bila pola pikir birokrasi tidak berubah.
Fraksi Golkar: Oleh Dewi Asmara dari Jabar 4. Dewi mengatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sangat tinggi, padahal di tahun 2015 target pertumbuhan ekonomi sulit tercapai karena penyerapan anggaran yang rendah. Dewi juga menanyakan apakah Pemerintah sudah melakukan evaluasi terhadap target asumsi makro sebelum pembahasan APBN 2016. Sehubungan dengan penurunan harga komoditas, Dewi mengatakan bahwa daerah penghasil SDA mengalami peningkatan pengangguran.
Fraksi Demokrat: Oleh Rinto Subekti Jateng 4. Rinto mengatakan bahwa Pemerintah harus meningkatkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
Fraksi PKB: Oleh Anna Mua'wanah dari Jatim 9. Anna mengatakan bahwa Pemerintah pesimis dengan kondisi dalam dan luar negeri. Sehubungan dengan target pertumbuhan ekonomi 2016, Anna mengatakan bahwa target tersebut tidak akan bisa tercapai, karena tidak ada satupun asumsi makro ekonomi yang mampu mendukung target tersebut. Anna juga mengatakan bahwa belum ada industri besar yang mampu mendukung program tersebut. Anna mengingatkan bahwa pemerintah juga belum memberikan dukungan terhadap perkembangan industri hulu dalam pembangunan infrastruktur. Anna mendukung terus Pemerintah selama target tersebut rasional.
Fraksi PPP: Oleh Amir Uskara dari Sulsel 1. Amir mengharapkan Pemerintah mencapai target yang telah disepakati bersama Komisi 7 dan 11. Amir juga menyarankan agar rapat hari ini juga menetapkan target setiap triwulan, agar bisa dilakuakan evaluasi secara maksimal.
Fraksi Nasdem: Oleh Supiadin Aries Jabar 11. Supiadin mengatakan bahwa dahulu Kabupaten Garut termasuk kabupaten tertinggal karena Pemerintah Daerah (Pemda) tidak bisa membangun jalan kabupaten. Dua bulan yang lalu status tersebut hilang dari Kabupaten Garut karena jalan kabupaten dirubah statusnya menjadi jalan provinsi. Supiadin mengatakan bahwa kondisi ini tidak baik karena perubahan status daerah tertinggal sangat mudah, hanya perlu merubah status jalan. Supiadin mengatakan bahwa Pemerintah harus melakukan inspeksi terhadap sektor yang lambat dalam menyerap anggaran. Sehubungan dengan kelestarian lingkungan, Supiadin mengatakan bahwa 85% Kabupaten Garut ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Supiadin mengharapkan Pemerintah memberikan penghargaan kepada Pemda yang mampu menjaga kelestarian hutan dengan memberikan tambahan anggaran.
Fraksi Hanura: Oleh Miryam S dari Jabar 8. Miryam mengatakan bahwa penyerapan belanja modal akan selalu lambat bila penyerapan anggaran Pemerintah rendah. Sehubungan dengan target Pemerintah, Miryam mengatakan bahwa target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) boleh optimis tetapi harus realistis. Sehubungan dengan pembangunan di Indonesia, Miryam mengatakan bahwa Pemerintah harus mengurangi pembangunan yang berpusat di Jawa atau disebut Jawa sentris. Sehubungan dengan kinerja Pemerintah, Miryam mengatakan bahwa Pemerintah harus mulai bekerja secara realistis, tidak hanya pencitraan.
Said Abdullah sebagai pimpinan sidang menetapkan asumsi makro ekonomi 2016 & menghentikan sementara rapat Panja Asumsi Makro dan Kebijakan Fiskal dan dilanjutkan hari Rabu, 24 Juni 2015 pukul 10 WIB.
Untuk melihat rangkaian livetweet silakan kunjungi: http://chirpstory.com/li/273096
Sumber gambar: http://ekbis.sindonews.com/read/964198/33/paripurna-dpr-sahkan-apbn-p-2015-1423837929
wikidpr/fir