Pengantar RAPBN 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan 4 Menteri Koordinator

12/12/2018

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja pada 10 Juni 2015 dengan 4 Menteri Koordinator yaitu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim) sebagai pengantar dan pendahuluan dari pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016).

Raker dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran Ahmadi Noor Supit dari Kalsel 1. Raker dihadiri oleh 38 dari 98 anggota Banggar.

Ketua Rapat mengumumkan bahwa agenda Raker hari ini adalah:

Pemaparan fokus koordinasi dari para Menko
Pemaparan program Revolusi Mental yang menjadi salah satu fokus Presiden Joko Widodo.

Pemaparan Mitra

Berikut adalah beberapa pemaparan Menko PMK, Puan Maharani antara lain:

Fokus koordinasi dari Kemenko PMK adalah menyelaraskan basis data (perencanaan vs. target), jaminan kebutuhan dan pelayanan dasar dan Program Revolusi Mental.
Revolusi Mental sesuai dengan Peraturan Presiden No.9 Tahun 2015 akan dimulai 16 Agustus 2015.
Implementasi dari program ini adalah pembangunan integritas dan sikap etos kerja.
Mengenai tupoksi Kemenko PMK, selain koordinasi juga akan melakukan pengendalian. Kami akan lakukan 65 koordinasi kebijakan dan 8 pengendalian program kementerian/lembaga (K/L).
Kemenko PMK meminta tambahan anggaran sebesar Rp.128 milyar yang salah satunya untuk menunjang Program Revolusi Mental.

Berikut adalah beberapa pemaparan Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdijatno antara lain:

Nawacita di bidang politik, hukum dan keamanan berarti menolah negara lemah, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.
Sasaran pembangunan bidang Polhukam mencakup 5 area: politik & demokrasi, penegakan hukum, tata kelola & reformasi birokrasi, pertahanan & keamanan dan wawasan kebangsaan.
Untuk menunjang program dan agenda Kemenko Polhukam diusulkan pagu indikatif TA 2016 sebesar Rp.515 milyar.

Berikut adalah beberapa pemaparan Menko Perekonomian, Sofyan Djalil antara lain:

Kita menaruh perhatian khusus dalam kemajuan koperasi dan UKM.
Perlu adanya koordinasi dengan ekonomi internasional dan membuka pasar internasional untuk menghadapi ASEAN Economy Community maka kita harus membuka lebih banyak lagi akses pasar.
Pembukaan akses pasar ini berguna untuk memikat para investor dan juga menumbuhkan ekonomi kita.
Program koordinasi kebijakan bidang perekonomian mencakup 12 Koordinasi Kebijakan (Kegiatan Pokok).
Tercatat Pagu Anggaran untuk 2015 sebesar Rp.304 milyar dan untuk tahun 2016 berkurang 7%.
Kami meminta penambahan anggaran sebesar Rp.50 milyar untuk memaksimalkan pelaksanaan programnya.

Berikut adalah beberapa pemaparan Menko Kemaritiman, Indroyono Soesilo antara lain:

Fokus Kemenko Kemaritiman mencakup penguatan kekuatan maritim; pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) secara mandiri dan berkelanjutan; pengembangan infrastruktur secara mandiri dan terpadu; dan pengembangan Iptek, SDM dan budaya maritim.
Pagu Indikatif untuk 2016 diusulkan tambahan Rp.130 milyar dari Pagu Anggaran 2015. Peningkatan anggaran ini untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan program pendukung.

Respon dan Masukan Anggota I

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Sirmadji dari Jatim 7. Sirmadji desak ke para Menteri Koordinator (Menko) untuk memberi perhatian khusus untuk mengembangkan potensi wilayah selatan Indonesia. Sirmadji menegaskan pentingnya koordinasi antar kementerian agar anggarannya tidak sia-sia dan tidak ada ketimpangan.

Mindo Sianipar dari Jatim 8. Menurut Mindo saat ini dunia sedang ramai membicarakan FEW (Food, Energy dan Water) dan FEW ini juga menjadi perhatian khusus untuk Indonesia. Terkait dengan kedaulatan pangan, Mindo mempertanyakan mengapa daging sapi menjadi indikator bagi Pemerintah. Menurut Mindo seharusnya yang menjadi indikator adalah konsumsi protein hewan yang dikonsumsi rakyat. Mindo mencontohkan masyarakat asli Papua yang tidak mengkonsumsi sapi, tapi mengkonsumsi kerbau. Mindo saran agar Pemerintah tidak mengarusutamakan satuan dalam bentuk yang belum tentu sesuai dengan Indonesia. Mindo menilai situasinya miris dimana setelah 70 tahun merdeka Indonesia belum ada tata ruangan. Mindo desak Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) harus bisa mengatasi isu ini. Bahkan kalau perlu, Mindo saran agar Presiden Joko Widodo yang memimpin rapat dengan kepala-kepala daerah untuk menyelesaikan masalah ini.

Fraksi Golkar: Oleh Agung Widyantoro dari Jateng 9. Agung meragukan usulan Pagu Indikatif dan usulan penambahan anggaran itu bisa meningkatkan iklim yang kondusif. Agung menilai anggaran yang diajukan para menteri-menteri koordinator masih kurang dan minta penjelasan usulan penambahan anggarannya akan digunakan untuk apa saja kedepannya.

Sehubungan dengan Program Indonesia Pintar, menurut Agung jumlah kartu Indonesia Pintar yang dibagikan tidak sebanding dengan jumlah warga di daerah. Menurut Agung anak-anak yang putus sekolah bukan hanya butuh kartu, tapi juga butuh bimbingan untuk kembali ke sekolah. Agung desak Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) untuk memberi perhatian khusus pada pengawasan. Agung tidak ingin ada anak yang habis dibagikan Kartu Indonesia Pintar malah dipakai untuk jajan.

Fraksi Gerindra: Oleh Bambang Haryo Soekartono dari Jatim 1. Bambang minta klarifikasi ke Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) penjabaran dari Program Revolusi Mental itu apa saja. Menurut Bambang kalau ingin membangun manusia yang baik, tentunya dimulai dari kesehatannya yang nantinya berpengaruh ke produktivitas. Mengenai Kebudayaan, Bambang menilai anggaran yang diajukan kurang maksimal. Menurut Bambang kalau Rp.500 milyar untuk membangun kemanusiaan kayaknya dananya kurang.

Bambang menilai anggaran sebesar Rp.200 milyar untuk Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman kurang cukup. Bambang menggaris bawahi bahwa kita punya 13 Kawasan Ekonomi Khusus yang 80%-nya tidak dilewati oleh jalur Tol Maritim Domestik. Menurut Bambang kalau kawasan ini tidak tersambung ia ragu Tol Maritim akan ‘laku’ kalau jauh dari pelabuhan. Selain itu kita punya Angkatan Laut, Kawasan Perlindungan Laut (KLT), Polisi Air (Polair) dan Coast Guard yang ikut dalam keamanan laut dan Bambang minta penjelasan ke Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim) anggaran mereka tidak terlihat di Pagu Indikatif. Bambang dorong Menko Maritim untuk lebih fokus agar jangan tumpang tindih. Bambang tidak ingin nanti anggarannya turun karena ketidakjelasan.

Fraksi PAN: Oleh Sukiman dari Kalbar. Sukiman menilai Indonesia sedang dalam kondisi berat dimana perkembangan ekonomi kita sangat lambat. Menurut Sukiman saat ini saja hanya 4,7%. Sukiman menyoroti bahwa program Nawa Cita kaitannya dengan daerah-daerah terutama bagian timur Indonesia. Sukiman memberi contoh proyek Trans-Kalimantan saja belum bisa menghubungkan Kalimantan, walaupun berada di 1 pulau. Sukiman dorong Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim) untuk ciptakan konektivitas dengan dan antara daerah-daerah pinggiran di Indonesia.

Fraksi PPP: Oleh Elviana dari Jambi. Walaupun mendukung Program Indonesia Pintar, Elviana menilai masih perlunya meninjau ulang konsep ide program tersebut. Menurut Elviana mencerdaskan kehidupan bangsa tidak dapat hanya diselesaikan dengan kartu. Menurut Elviana kuncinya dari Program Revolusi Mental itu harus guru dulu yang dibenahi. Kartu itu boleh, namun tidak perlu harus semenonjol itu dalam Pagu Anggarannya. Elviana juga desak Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) jangan menutup akses kementerian dengan DPR karena Elviana dengar kabar ada kejadian dimana anggaran usulan dari DPR tidak diperbolehkan.

Sehubungan dengan Kemaritiman, Elviana minta klarifikasi ke Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim) pariwisata mana yang mau dikembangkan. Elviana menegaskan bahwa kerjasama dengan kementerian itu penting dan saran ke Menko Maritim untuk kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum agar akses ke tempat pariwisata itu baik.

Fraksi Nasdem: Oleh Johnny G Plate dari NTT 1. Menurut Johnny masalah terbesar ada di koordinasi. Sangat urgent dan krusial peran koordinasi terutama pada tahap perencanaan seperti sekarang. Johnny mencontohkan penentuan asumsi makro yang belum berjalan dengan baik. Menurut Johnny apabila data asumsi keliru maka seluruh kelanjutannya akan keliru juga. Johnny desak Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) perlunya memperhatikan anggaran-anggaran dan program-program sebelumnya. Johnny menyesalkan bahwa sebelumnya ada program yang hampir selesai tapi malah tidak dilanjutkan dan terbengkalai.

Ahmad HI M Ali dari Sulteng. Ahmad menilai apa yang diusulkan oleh para menteri-menteri koordinator kali ini rasional dan bisa disetujui. Namun demikian, Ahmad ada beberapa catatan dan Ahmad menyoroti anggaran untuk pengadaan kapal. Pada prinsipnya Ahmad setuju pengadaan kapal, tapi menurut Ahmad anggarannya jangan dibawah Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam). Ahmad menilai anggarannya lebih tepat dibawah Badan Keamanan Laut (Bakamla) atau badan lainnya.

Penjelasan Mitra I

Menko PMK:

Menanggapi pertanyaan tentang Program Revolusi Mental dan bagaimana programnya apa berupa pamflet, itu semua sudah kami akan bikin sesuai dengan TOR yang berkaitan dan sesuai dengan kebutuhan itu.
Kartu Pintar itu diberikan bukan hanya sebagai semacam subsidi pada anak sekolah, tapi juga untuk prasarana. Bantuan pendidikan juga diberikan kepada guru dan sekolah-sekolah, dilakukan bertahap.
Dengan bantuan kartu itu kami memprogram untuk wajib belajar 9 tahun, kedepannya kami akan tingkatkan 12 tahun.

Kesimpulan

Ketua Rapat, Ahmadi Noor Supit dari Kalsel 1:

Untuk Rapat Pendahuluan RAPBN 2016 dengan Menko-Menko dirasa semua anggota setuju agar ditinjau kembali dan malah dianggap anggaran perlu ditambahkan mengingat anggaran ini akan digunakan untuk banyak kebutuhan koordinasi antar Kementerian.

Tidak ada kesimpulan untuk Raker ini.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Pendahuluan Badan Anggaran dengan 4 Menteri Koordinator mengenai RAPBN 2016 kunjungi http://chirpstory.com/li/271581.

wikidpr/ogi

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Pengantar RAPBN 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan 4 Menteri Koordinator

Pemaparan Mitra

Respon dan Masukan Anggota I

Penjelasan Mitra I

Kesimpulan