Penyertaan Modal Negara untuk BUMN - Rapat Kerja Komisi 6 dan Menteri BUMN

12/12/2018

Pada 5 Februari 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno (MenBUMN) terkait anggaran yang diajukan oleh KemenBUMN untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam RAPBN-P 2015.

Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Oktober 2014 melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam rangka pembahasan usulan RAPBN-P untuk mendapat bahan pertimbangan DPR menerima audiensi dari banyak kementerian, termasuk KemenBUMN.

Pemantauan Rapat

Ini respon dari Fraksi-Fraksi terhadap pemaparan dari MenBUMN, Rini Soemarno:

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Aria Bima dari Jateng 5. Aria berpendapat bahwa layak atau tidaknya sebuah korporasi BUMN mendapatkan PMN adalah wewenang Komisi 6 bukan di Komisi 11 ataupun Badan Anggaran (Banggar). Aria ingin meluruskan kabar bahwa Banggar sudah menyetujui PMN untuk 35 BUMN. Terkait dengan kasus permintaan PMN untuk BUMN yang berstatus perusahaan holding (holding company), Aria menegaskan tugas dari Komisi 6 bukanlah mengusulkan yang mendapatkan PMN adalah BUMN A atau BUMN B, tetapi menentukan kelayakan sebuah BUMN mendapatkan PMN.

Juliari P. Batubara dari Jateng 1. Juliari mendukung inisiatif pemerintah untuk PMN. Juliari menggaris bawahi bahwa Rp.75 triliun yang diminta adalah jumlah yang besar sekali dan ini adalah dana yang sebetulnya bisa digunakan untuk hal-hal penting lainnya, seperti subsidi.

Fraksi Golkar: Oleh Mohammad Suryo Alam dari Jatim 8. Suryo Alam menilai pemerintah diskriminatif terhadap pelabuhan menengah dan kecil dalam usulan rencananya memperkuat pelabuhan. Suryo Alam menilai KemenBUMN hanya prioritaskan pembangunan pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan Pelabuhan Bakauheni (Lampung).

Sarmuji dari Jatim 6. Sarmuji saran agar KemenBUMN memperkuat kriteria dari BUMN calon penerima bantuan PMN. Sehubungan dengan itu, Sarmuji meminta ke MenBUMN detil sasaran pemakaian dari dana PMN dan kemampuan BUMN tersebut dalam mendapatkan pinjaman bank (leverage).

Fraksi Gerindra: Oleh Heri Gunawan dari Jabar 4. Heri menilai banyak dari BUMN yang mengajukan modal PMN tidak memenuhi syarat-syarat yang Komisi 6 minta. Heri meragukan kapabilitas beberapa BUMN tersebut.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Kerja dengan Menteri BUMN kunjungi http://bit.ly/menbumnkom6.

wikidpr/fr

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Penyertaan Modal Negara untuk BUMN - Rapat Kerja Komisi 6 dan Menteri BUMN

Pemantauan Rapat