Berita Terkait
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal
- (Tempo.co) Kasus E-KTP, Kenapa Peran Setya Novanto Dianggap Penting?
- (DetikNews) Mendagri Tjahjo Kumolo Dorong Revisi UU Ormas
- (RiauPos) Undang-undang Parpol dan UU MD3 Mau Direvisi Lagi
- (ANTARA News) UU Terorisme dan UU ITE harus sinergis
- (DetikNews) Mendagri Tjahjo Kumolo Dorong Revisi UU Ormas
- (TribunNews) KPK Periksa Agun Gunandjar Teguh Juwarno, dan Taufiq Effendi Terkait Korupsi KTP Elektronik
- (Tempo.co) RUU Antiterorisme, Pemerintah Tambah Pasal Santunan
- (Berita Sumut) Pemerintah Terapkan Tiga Skema Pembiayaan Sertifikasi Halal
- (Tempo.co) RUU Antiterorisme, Pemerintah Tambah Pasal Santunan
- (Media Indonesia) Rp2,7 M buat Kader Demokrat
- (JawaPos) ICW Berikan Rapor Merah Buat Jaksa Agung, Ini Datanya..
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (DetikNews) Butuh Rp 1-1,2 T agar TI Asian Games 2018 Samai Event di Incheon 2014
- (JawaPos) ICW Berikan Rapor Merah Buat Jaksa Agung, Ini Datanya..
- (Media Indonesia) Rp2,7 M buat Kader Demokrat
- (JawaPos) ICW Berikan Rapor Merah Buat Jaksa Agung, Ini Datanya..
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
Permohonan Pelantikan Kapolri - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 3 dan O.C Kaligis dan Indra Azwan
Pada 25 Maret 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pengacara dari Komisaris Jenderal Polisi Drs.Budi Gunawan (‘BG’), O.C Kaligis dan juga Indra Azwan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terkait permohonan pelantikan Komjen (Pol) Budi Gunawan dan Komjen (Pol) Badrodin Haiti (‘BH’) dan dugaan ketidak profesionalan calon Kepala Polisi RI (Kapolri).
Pada tanggal 9 Januari 2015 Presiden Joko Widodo mengirimkan Surat Pencalonan Komjen Drs. Budi Gunawan sebagai Kapolri kepada DPR-RI untuk dimintakan persetujuan DPR. Pencalonan BG menimbulkan banyak perdebatan dan kecaman dari masyarakat karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 13 Januari 2015 menyatakan BG sebagai tersangka atas dugaan transaksi mencurigakan dan tidak wajar. Pencalonan BG sebagai Kapolri mengundang kritik dari banyak pihak karena BG sering dikaitkan dengan kepemilikan rekening bank pribadi yang nilainya tidak wajar (‘rekening gendut’).
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 3, Azis Syamsuddin dan dihadiri oleh 29 anggota dari 8 fraksi.
Pemaparan Mitra
Pada RDPU ini O.C Kaligis, sebagai pengacara dari BG, menyampaikan beberapa hal antara lain:
Merekomendasikan bahwa BG harus dilantik.
Kelanjutan dari pelantikan tidak bisa diabaikan karena DPR yang mewakili rakyat sudah setuju dengan usulan Presiden
Merekomendasikan Ketua Komisi 3 untuk mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera melantik BG.
Indra Azwan dari LBH Jakarta memberikan pemaparannya antara lain:
Menyampaikan pengaduan perihal dugaan kebohongan BH saat menjadi Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Jawa Timur pada tahun 2010.
Menyampaikan ketidak setujuan atas BH dijadikan calon tunggal Kapolri.
Menuduh BH melakukan kebohongan tertulis pada saat menangani kasus Indra Azwan ketika anaknya meninggal ditabrak mobil yang dikendarai oleh anggota Polri yang bernama Joko Sumantri di 1993.
Pemantauan Rapat
Ini respon dari Fraksi-Fraksi terhadap pemaparan dari O.C Kaligis dan Indra Azwan:
Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Ichsan Soelistio dari Banten 2. Ichsan memberi dukungan kepada O.C Kaligis karena menurutnya tidak ada dasar hukum untuk tidak melantik BG. Ichsan mohon rekomendasinya diteruskan ke Presiden Joko Widodo karena Komisi 3 sudah sampai dua kali merekomendasikan BG.
Fraksi Golkar: Oleh Wenny Haryanto dari Jabar 6. Wenny setuju dengan pemaparan yang disampaikan oleh O.C Kaligis berdasarkan fakta hukum untuk melantik BG. Wenny saran agar O.C Kaligis juga memberikan masukan kembali ketika Komisi 3 bertemu dengan BH besok.
Fraksi Gerindra: Oleh Wihadi Wiyanto dari Jatim 9. Wihadi menggaris bawahi bahwa pengangkatan Kapolri sepenuhnya adalah hak Presiden ketika sudah memperoleh persetujuan. Wihadi minta O.C Kaligis untuk menjelaskan dampak dari sisi hukum dan ketata-negaraan apabila BG batal dilantik.
Respon Mitra
Berikut respon dari para Mitra atas tanggapan dari para Anggota:
Indra Azwan tantang kejujuran BH sebagai calon tunggal Kapolri. Kapan saja Indra Azwan siap.
Kesimpulan
Pada pukul 16:33 WIB Wakil Ketua Komisi 3, Trimedya Panjaitan dari Sumut 2 menutup RDPU. Trimedya mengumumkan bahwa Komisi 3 akan menyampaikan masukan dan aspirasi terkait BH dan BG.
Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pengacara O.C Kaligis dan aktivis LBH Indra Azam mengenai permohonan pelantikan Komjen Polisi Badrodin Haiti dan Komjen Polisi Drs. Budi Gunawan kunjungi http://bit.ly/kom3ockaligis.
wikidpr/fr