Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2014 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

12/12/2018



Pada tanggal 18 Agustus 2015, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang pembahasan pertanggungjawaban tahun anggaran 2015. RDP dipimpin oleh Ahmad Hafiz Tohir dari Sumatera Selatan 1.

Pemaparan Mitra

Berikut adalah pemaparan Kepala BKPM, Franky Sibarani:

  • Tahun ini, target realisasi investasi BKPM adalah Rp519triliun. Untuk semester pertama sudah tercapai 50 % senilai Rp.259,7 triliun. Target realisasi investasi tahun ini meningkat 12,2% jika dibandingkan tahun lalu. Nilai realisasi investasi dari Malaysia ternyata cukup besar pada semesterpertama.
  • Ada beberapa negara yang memiliki potensi untuk melakukan peningkatan investasi pada semester kedua, yakni Malaysia, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Inggris dan Australia.
  • Peningkatan daya saing menjadi prioritas BKPM sesuai dengan arahan Presiden. Terdapat prioritas BKPM sesuai arahan Presiden, yaitu pelayanan satu pintu. Sebanyak 7540 izin dari 16 kementerian atau lembaga telah dikeluarkan semenjak berlakunya pelayanan satu pintu.
  • Perihal perizinan, kami juga telah melakukan banyak penyederhanaan perizinanan dalam konteks hari dan juga di beberapa area, seperti listrik, pertanian, industri, dan kawasan wisata. Untuk semester pertama, BKPM mencoba memperbaiki indikator terkait investasi, yaitu 10 prosedur dengan durasi 149 hari untuk izin pembuatan bangunan. Pendaftaran izin properti yang sebelumnya membutuhkan 5 prosedur dengan waktu pemrosesan selama 25hari, sedangkan sekarang hanya 11hari.
  • Untuk izin sektor industri, dari 19 izin menjadi 11 izin. Untuk waktu perizinan sektor kelistrikan, dari sebelumnya 923 hari, telah dapat disederhanakan menjadi 256 hari. Dalam pertanahan, izin Hak Guna Usaha (HGU) untuk kurang dari 3000 hektar, waktu yang dibutuhkan telah dipersingkat dari 130 hari menjadi 90 hari. Izin terminal khusus telah dipersingkat dari 30 hari menjadi 5 hari. Untuk perizinan pariwisata, telah ada penyederhanaan perizinan dari 17 izin menjadi 11 izin. Untuk kehutanan telah ada izin pelepasan kawasan hutan. Terkait dengan penebangan, ada 4 izin yang kami sederhanakan. Hal-hal penyederhanaan investasi ini yang kita dorong sejak bergulirnya reformasi birokrasi dan reformasi regulasi. Harapannya ini akan menaikkan indeks investasi Indonesia.
  • Semester pertama ini, BKPMtelah mendapatkan pendelegasian sejumlah 107 perizinan dari beberapa kementerian.
  • BKPM terus melakukan survei untuk menguji efektivitas dari perizinan investasi serta membuka layanan pengaduan.
  • Pada tahun 2016, target investasi senilai Rp594,58 triliun, naik 14% dari tahun 2015. Diharapkan investasi di luar Pulau Jawa meningkat menjadi 49,1%, sedangkan PulauJawa itu sendiri menurun dari 54,5% menjadi 50,9%.
  • BKPM juga memfokuskan investasi pada sektor infrastruktur, pertaniandan food estate, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti Mandalika dan Tanjung Lesung.

Pemantauan Rapat

Berikut adalah beberapa respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari BKPM:

Fraksi Demokrat. Oleh Sartono Hutomo dari Jawa Timur 7. Pada pembukaannya, Sartono mengapresiasi adanya peningkatan alur masuk investasi sebesar Rp.124 triliun. Sartono kemudian menanyakan mengenaiisu tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dan tantangan ketenagakerjaan di Indonesia, mengingat posisi BKPM sebagai pintu awal investasi. Selain itu, Sartono meminta penjelasan mengenai negara mana saja yang tertarik untuk berinvestasi pada tujuh sektor di Indonesia. Menanggapi jawaban BKPM, Sartono kembali bertanya mengenai kebenaran gambar-gambar yang beredar di media sosial.

Azam Asman Natawijayadari Jawa Timur 3. Azam menanyakan mengenai persyaratan terhadap masuknya investasi asing ke Indonesia dan isu Tulang Bawang. Selanjutnya mengenai dokumen yang dibawa BKPM, Azam menghimbau bahwa seharusnya di dalamnya dimasukkan mengenai spesifikasi tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing dan pribumi. Lebih lanjut Azzam meminta pertanggungjawaban BKPM mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) pada saat pembahasan RABPN. Azam juga menanyakan apakah PT Newmont pernah mengajukan izin smelter.

Fraksi PPP. Oleh Iskandar D. Syaichu dari Jawa Timur 10. Iskandar berharap realisasi anggaran di BKPM tetap tinggi di tahun 2016.

Fraksi PDI Perjuangan. Oleh Darmadi Durianto dari DKI Jakarta 3. Darmadi menanyakan langkah-langkah yang telah dilakukan ketua BKPM untuk memperbaiki kultur BKPM. Darmadi juga menanyakan deskripsi tugas dari masing-masing deputi di BKPM dan juga petunjuk teknis untuk investor dari BKPM. Menanggapi tanggapan BKPM, Darmadi menanyakan kementerian-kementrian yang sulit ataupun lambat untuk melakukan koordinasi dengan BKPM terkait birokrasi investasi.

Fraksi PAN. Oleh Achmad Hafisz Tohir dari Sumatera Selatan 1.Dengan tidak berjalannya pembangunan smelter oleh Freeport, pendapatan Indonesia hilang Rp200 miliar per bulan. “Kenapa tidak kita beli saja Freeport itu?” tanya Tohir. Lebih lanjut Tohir menanyakan batas waktu dispensasi Export Room terkait diteruskannya Freeport. Selanjutnya mengenai anggaran BKPM, Tohir mengatakan upaya untuk menarik investasi senilai Rp500 triliun tidak bisa hanya dengan anggaran Rp100 miliar.

Fraksi Partai Golkar. Oleh Eka Sastra dari Jawa Barat 3. Eka Sastra menanyakan seberapa realistis target pemerintah dalam perwujudan investasi di Indonesia mengingat investasi mengalami perlambatan. Eka Sastra berharap pertumbuhan ekonomi didorong dari investasi, bukan dari yang lain. Eka Sastra juga menanyakan cara membuat investasi kita menyebar agar tidak ada ketimpangan wilayah. Selama ini 45% s.d. 57% investasi di Pulau Jawa, bagaimana agar arus masuk investasi ini menyebar sehingga Indonesia menjadi lebih baik. Eka Sastra kemudian menanyakan kembali seberapa realistis target pertumbuhan 7% dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

Respon Mitra

Berikut adalah beberapa respon dari Kepala BKPM, Franky Sibarani, terkait masukan dan pertanyaan dari Komisi 6 :

  • Negara-negara yang tertarik untuk berinvestasi di tujuh sektor di Indonesia adalah Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Korea selatan, Jepang, AS, Australia, dan Taiwan.
  • BKPM bekerjasama dengan Australia untuk mengembangkan peternakan. Akan ada kolaborasi sapi lokal dan luar untuk menjawab permasalahan daging sapi.
  • BKPM mempunyai peraturan dan juga berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja di beberapa lokasi. Kepala BKPM kemudian mengklarifikasi bahwa isu tenaga kerja asing dari RRT di Lebak adalah isu yang tidak benar. Pada intinya, isu banyaknya pekerja dari RRT yang mendominasi satu industri dan berada di daerah adalah tidak benar.
  • BKPM telah melakukan pemeriksaaan ulang bersama Kementerian Tenaga Kerja. Pemerintah mengatur tenaga kerja dan semua dalam pengaturan pemerintah.
  • Mengenai freeport, memang belum ada izin prinsip untuk smelter. BKPM tidak terlibat dengan PT Freeport, kecuali mengenai hal teknis, seperti perizinan.
  • Menjawab pertanyaan Azam, BKPM memang harus berkoordinasi dengan semua kementerian terkait perizinan investasi. BKPM fokus pada instruksi Presiden untuk mempermudah investasi. Untuk melakukan penyederhanaan, berarti proses izin harus dipotong. Ada beberapa proses izin dari kementerian yang cepat ataupun lambat.
  • Ada 3 kunci sukses Program Terpadu Satu Pintu (PTSP) dariBKPM, yakni penyederhanaan, pendelegasian, dan adanya liaison officer. Kementerian ESDM dan Agraria telah mengirim deputinya serta membantu BKPM melakukan penyederhanaan perizinan investasi. Proses penyederhanaan untuk listrik bisa disederhanakan menjadi sebulan saja dari 40-an hari. Semua kementerian kooperatif karena ini perintah Presiden. Yang kita butuhkan adalah waktu.
  • Mengenai PT Newmont, BKPM akan lebih menjelaskan pada rapat berikutnya.
  • Investment and Promo Center di delapan negara akan menjadi BKPM.

Kesimpulan Rapat

Berikut adalah beberapa kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 dengan BKPM :

  1. Komisi 6 DPR-RI dapat menerima dan memahami Realisasi Anggaran BKPM pada Tahun Anggaran 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember sebesar Rp524.550.513.429 atau mencapai 91,35% dari Total Pagu Angggaran BKPM dalam APBN-P TA 2014, sebesar Rp574.236.381.000 berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-347/MK.02/2014 tanggal 14 Juni 2014, untuk selanjutnya Komisi VI DPR-RI akan menyampaikan ke Badan Anggaran DPR-RI sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.
  2. Komisi 6 DPR-RI dapat menerima dan memahami penjelasan Kepala BKPM mengenai tindak lanjut dari rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan surat BPK RI Nomor 49/S/IV-XV/2015 tanggal 27 Mei 2015, untuk selanjutnya komisi 6 DPR-RI akan menyampaikan ke Badan Anggaran DPR-RI sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

RDP mengenai anggaran BKPM dan investasi Indonesia ditutup pukul 17.23 WIB oleh Ketua Komisi 6, Achmad Hafisz Tohir. Untuk membaca rangkaian livetweet RDP Komisi 6 dengan Kepala BKPM, kunjungi http://chirpstory.com/li/280751.

 

wikidpr/bm

Ilustrasi Gambar : http://nasional.tempo.co