Program dan Anggaran LPNK - Rapat Komisi 7 dengan LPNK

12/12/2018

Pada 2 Desember 2015, Komisi 7 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) tentang program prioritas dan nonprioritas.

Rapat dipimpin oleh Satya Widya Yudha dari Jatim 9.

Pemaparan Mitra

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Priyadi Kardono:

Program prioritas BIG adalah pembuatan peta rupa bumi Indonesa dan peta lingkungan laut Indonesia.
Pagu Alokasi Anggaran BIG pada 2016 adalah Rp.207,85 Miliar.
BIG akan membuat peta Indonesia dengan skala 1:5000.
Prioritas pemetaan rupa bumi skala besar dan menengah dilakukan untuk mendukung pembukaan 1 Juta Ha sawah baru.
Melakukan pembangunan perawatan jaring kontrol geodesi
Pemetaan dengan tujuan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Melakukan pemetaan sistem 1 Juta Hektar lahan kering di NTT, Maluku, dan Jayapura.
Prioritas delapan kegiatan simpul jaringan dispasial dengan target Maluku dan Kepulauan Riau.

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Thomas Djamaluddin:

Daya serap anggaran 2015 sebesar Rp.696 Miliar, dipakai 83,2% dan masih sisa Rp.116 Miliar.
LAPAN sedang mengembangkan layanan cuaca antariksa.
LAPAN mengembangkan sistem peringatan dini bencana berbasis satelit.
Program pengembangan teknologi penerbangan diwujudkan melalui pengembangan pesawat N-219. Pesawat diperkirakan terbang pada tahun 2016.
Melakukan beberapa pengembangan: roket sonda, pesawat tanpa awak, sains di Timur Indonesia, serta satelit Lapan-A2 yang digunakan untuk pemantauan kapal.
Rencana kerja LAPAN mendukung pengembangan penginderaan jarak jauh resolusi tinggi untuk penataan data pertanahan.
LAPAN memberikan informasi seputar pertanian.

Kepala Lembaga Ilmu Pengtahuan Indonesia (LIPI), Iskandar Zulkarnain:

LIPI sedang melakukan pengembangan pangan non-beras.
Pembangunan laboratorium pupuk organik hayati (POH) di Malino.
Program pembangunan Kebun Raya Daerah di Batu Raden.
Dalam ilmu sosial, LIPI menerapkan policy brief.
Memberikan pelatihan kepada guru dan murid.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon Anggota Komisi 7 terhadap pemaparan Mitra:

Fraksi Golkar: Oleh Satya Widya Yudha dari Jatim 9. Satya meminta konfirmasi mengenai asal anggaran yang digunakan LAPAN dalam pengembangan pesawat. Satya menilai bahwa program yang dimiliki LAPAN tidak terekspos dengan baik. Satya menginginkan LAPAN memiliki produk yang bisa diunggulkan. Satya berharap LAPAN bisa lebih menjual karena mempunyai kesempatan agar produknya mendapat dukungan. Terakhir menurut Satya, bila Bandung diharapkan menjadi pusat kedirgantaraan, berarti masih ada harapan untuk mendapatkan anggaran.

Oleh Mohammad Suryo Alam dari Jatim 7. Suryo meminta LIPI menjelaskan lebih lanjut mengenai techno park dan dampak langsung yang dapat dinikmati masyarakat.

Fraksi Gerindra: Oleh Harry Poernomo dari Jateng 6. Harry menganggap permasalahan anggaran sebagai permasalahan mendasar, padahal LPNK di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang dapat membangun penelitian untuk menunjang kehidupan bernegara.

Pada rapat-rapat ke depannya, Harry meminta LAPAN dan BIG untuk membawa pengajuan program yang ingin dicapai, tetapi terganjal masalah anggaran. Harry melihat upaya yang dilakukan beberapa LPNK masih belum mendapat dukungan anggaran yang cukup. Harry berharap semoga LPNK dapat melaksanakan program yang berguna untuk masyarakat.

Harry meminta penjelasan mengenai hubungan kerja antara LAPAN dengan PT Dirgantara Indonesia dan meminta penjelasan program pengembangan pesawat N-219 yang dikerjakan LAPAN dengan PT Dirgantara Indonesia. Ke depannya, Harry berharap BIG dan LAPAN dapat mengembangkan program yang futuristik. Selain itu, Harry juga meminta penjelasan anggaran yang digunakan LAPAN dalam pengembangan pesawat.

Harry juga tidak setuju apabila keahlian khusus yang dimiliki seseorang tidak bisa digunakan karena terbatas masa pensiun. Harry menginginkan duplikasi kerja antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan LIPI. Harry berharap agar program kerja hasilnya dapat mendatangkan manfaat secara langsung. Terakhir, Harry menambahkan agar Indonesia memiliki program nuklir dan memberikan edukasinya kepada masyarakat.

Oleh Ramson Siagian dari Jateng 10. Ramson menanyakan pihak yang mengerjakan program LAPAN, sendiri atau bersama dengan pihak ketiga. Selain itu, Ramson menanyakan kegunaan sisa anggaran dari belanja modal yang masih dimiliki BIG.

Selanjutnya, Ramson meminta penjelasan LIPI mengenai lokakarya pengembangan techno park BPPT di Pekalongan. Ramson berharap agar beberapa program LPNK yang sudah diblok jangan kembali diblok. Ramson menegaskan bahwa pengembangan pangan harus berjalan agar bisa swasembada. Jangan sampai sisa anggaran mencapai 5%.

Fraksi PAN: Oleh Dewi Coryati dari Bengkulu. Dewi meminta penjelasan LAPAN tentang performa satelit Lapan-A2. Dewi juga menanyakan kemungkinan LAPAN melakukan kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KemenKP) agar memudahkan nelayan mencari ikan.

Oleh Jamaluddin Jafar dari Papua. Jamal meminta beberapa penjelasan dari Mitra:

Meminta penjelasan LIPI mengenai kesanggupannya untuk memberikan bimbingan dalam pengembangan produk beras organik, serta meminta konfirmasi LIPI mengenai jumlah satelit yang sudah beroperasi;
Meminta hasil penjualan roket LAPAN kepada TNI;
Meminta BATAN menyampaikan perkiraan waktu penggunaaan energi nuklir, meminta penjelasan mengenai peran BATAN dalam pengembangan listrik 35.000 Megawatt, serta meminta penjelasan mengenai kontribusi BATAN dari hasil belajar pelajar Indonesia di luar negeri yang mendalami teknologi nuklir.

Fraksi PPP: Oleh Joko Purwanto dari Jabar 3. Joko meminta persentase komponen lokal yang digunakan LAPAN untuk membuat pesawat N-219.

Fraksi Nasdem: Oleh Kurtubi dari NTB. Kurtubi meminta Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) juga dapat bekerja karena selama ini Kurtubi merasa BAPETEN hanya mengerjakan permasalahan remeh.

Respon Mitra

Berikut merupakan beberapa respon Mitra terhadap masukan dan pertanyaan Anggota Komisi 7:

Tata ruang desa dan penyediaan peta desa dengan skala 1:5000 sangat dibutuhkan. Peta dasar akan digratiskan. BIG mempunyai kewajiban menyelesaikan peta dengan skala 1:50.000.
Informasi satelit digunakan untuk melengkapi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Untuk program multiyear, LAPAN mempunyai program rencana satelit nasional, pengembangan pesawat N-245, serta rencana pembangunan 2 satelit yang membutuhkan biaya Rp.2,1 Triliun. LAPAN juga mengembangkan komputasi cepat.
Proyek LAPAN secara umum dikerjakan sendiri. Insinyur LAPAN diupayakan dikembangkan terus. Roket Sonda diharapakan dapat dilakukan uji coba.
LAPAN berharap kunjungan Komisi 7 ke Pusat Teknologi Penerbangan di Bandung dan Pusat Teknologi Roket di Bogor.
Untuk PNS, dibatasi pada usia 58 tahun. Bila berpotensial bisa mencapai 65 tahun.
Komponen lokal N-219 mencapai 40%, tetapi diupayakan hingga 60%.
Ada modal yang belum terbayar untuk pengembangan satelit dan pembangunan gedung.

Kesimpulan

Komisi 7 meminta Mitra untuk menyampaikan program prioritas agar bisa dibahas sebelum APBN-P (bila ada).
Komisi 7 meminta Mitra menyampaikan secara detail kinerja yeng dilakukan bersama-sama atau sendiri yang dipakai instansi lain.
Komisi 7 meminta Kepala LAPAN meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam rancang bangun pesawat N-219.
Komisi 7 meminta data engine N-219 kepada Kepala LAPAN.
Komisi 7 meminta Kepala BPPT untuk menyiapkan kajian pembangkit listrik energi baru terbarukan yang lebih ambisius.
Komisi 7 meminta LPNK membuat program yang hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Komisi 7 meminta LPNK member keterangan tertulis paling lambat tanggal 3 Desember 2015.

Untuk membaca rangkaian livetweet RDP Komisi 7 dengan LPNK, kunjungi http://chirpstory.com/li/295546

wikidpr/jh

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Program dan Anggaran LPNK - Rapat Komisi 7 dengan LPNK

Pemaparan Mitra

Pemantauan Rapat

Respon Mitra

Kesimpulan