Program Keluarga Harapan - Rapat Komisi 8 dengan Dirjen Linjamsos

12/12/2018

Pada 21 April 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 8, Deding Ishak dari Jabar 3. Deding membuka rapat dengan memperkenalkan Dirjen Linjamsos, Andi ZA Dulung. Deding minta ke Dirjen Linjamsos data-data PKH mengenai anggaran, penyebaran program (apakah tepat sasaran?) dan mapping permasalahan.

Pemaparan Mitra

Berikut adalah pemaparan dari Dirjen Linjamsos:

Garis kemiskinan Indonesia 10,96%
Slogan dari PKH adalah “Anak saya harus lebih sejahtera daripada saya”.
Tujuan PKH adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan memberikan dorongan dan fasilitasi.
PKH juga ingin meningkatkan gizi ibu-ibu hamil.
PKH memberikan uang tunai 4 kali dalam setahun.
Bantuan per tahun maksimum Rp.3,7 juta atau minimum Rp.950.000 untuk setiap peserta PKH.
Yang mengikuti PKH harus punya anak usia sekolah atau ibu yang hamil atau mempunyai bayi.
Yang ikut PKH wajib memeriksa kehamilan, memeriksa kesehatan anak atau memasukkan anaknya ke sekolah.
Ada pendampingan (level sarjana) untuk 200-300 keluarga peserta PKH.
Tugas pendamping PKH selain memastikan peserta untuk memenuhi kewajibannya, pendamping PKH juga bantu mengubah mindset peserta.
PKH berharap pendamping bisa mengubah mindset peserta pentingnya pendidikan dan kesehatan.
PKH bersinergi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama.
Harus ada komitmen dari Pemerintah Daerah (Pemda) dimana Pemda mau sharing biaya pembinaan untuk pendamping PKH.
Kami punya 12.253 pendamping PKH. Dana paling banyak digunakan untuk membayar mereka.
Tapi kami melihatnya sebagai investasi pembinaan untuk Sumber Daya Manusia (SDM), bukan uang hilang.
Program seperti ini dilakukan di negara-negara lain seperti di Brazil di 2002 dan Philippina (terbesar). Di Indonesia PKH dimulai sejak 2007.
Alokasi anggaran PKH sebesar Rp.6,4 triliun untuk 2015 dengan target peserta 3,5 juta keluarga.
Kami akan cairkan anggaran Juli 2015 ini sebesar Rp.2,9 triliun dan kami akan mulai program bantuan untuk keluarga yang punya anak dengan jenjang pendidikan di tingkat SMA.
Peserta PKH ikut program selama 6 tahun dan di review setiap tahun.
Peserta paling banyak di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung dan Nusa Tenggara Barat.
Perubahan mindset tentang pendidikan dan kesehatan penting untuk mengeluarkan peserta dari kemiskinan.
PKH efektif dalam menurunkan rasio kesenjangan (Gini Ratio).
Untuk bidang pendidikan, ada peningkatan jumlah jam belajar untuk anak SD dan SMP.
PKH juga menurunkan angka putus sekolah dan pekerja di bawah umur.
Untuk bidang kesehatan, PKH efektif meningkatkan pemeriksaan pre-natal untuk ibu-ibu hamil dan juga belanja untuk kesehatan anak.
PKH juga menyebabkan efek spill over dimana orang yang melihat tetangganya yang peserta PKH dan tergerak untuk menjadi lebih baik.
PKH kurang dimengerti oleh Pemda awalnya karena kurangnya sosialisasi. Tapi sekarang sudah membaik.
Gaji pendamping PKH berkisar Rp.1,5 - 2,5 juta. Kami mengharapkan bantuan Pemda untuk ini tapi beberapa kabupaten alokasinya minim.
Kami minta dukungan Komisi 8 untuk PKH dan kami siap untuk ikut ke Dapil untuk cek lapangan.

Pemantauan Rapat

Berikut adalah respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari Dirjen Linjamsos:

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Samsu Niang dari Sulsel 2. Samsu apresiasi Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) untuk programnya yang inovatif, kreatif dan sangat mulia. Samsu menunggu data-data dari Linjamsos berapa peserta PKH di tiap kabupaten.

Itet Tridjajati Sumarijanto dari Lampung 2. Itet tidak setuju apabila PKH dihentikan. Itet tidak senang bila orang miskin hanya ada untuk jadi pembantu. Itet juga ingin tagih data dari Kementerian Sosial karena sudah disepakati sebelumnya ketika Rapat Kerja dengan Menteri Sosial. Menurut Itet kita butuh pemetaan program dari semua kementerian dan lembaga agar tidak tumpang tindih. Contohnya, program KUBE harus sudah direncanakan saat peserta sedang dalam kelas PKH.

Jalaludin Rakhmat dari Jabar 2. Dari pengalaman Jalaludin ada paradigma kapitalisme untuk menetaskan kemiskinan. Paradigma kapatalisme ini percaya kemiskinan karena mereka betah dengan kemiskinan dan malas. Oleh karena itu orang-orang mencerca and mencaci-maki orang-orang miskin. Jalaludin mendorong untuk rubah mindset kita bahwa orang miskin bukan miskin karena kemalasan atau mindset mereka. Kita harus ada kerjasama untuk solusi struktural.

Jalaludin minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Perlindungan & Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) kenapa PKH tidak kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (KemenPPPA) ataupun pihak swasta atau BUMN. Jalaludin juga minta klarifikasi ke Dirjen Linjamsos apakah ada bantuan dari luar negeri untuk PKH dan bagaimana mekanisme pertanggung jawabannya.

Fraksi Golkar: Oleh Endang Srikarti Handayani dari Jateng 5. Endang menilai sekarang masih banyak kemiskinan. Endang minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) apakah program PKH yang sudah diinisiasi sejak 2007 sudah dirasakan oleh rakyat. Menurut Endang banyak sekali Posyandu-Posyandu yang bisa dilibatkan dalam PKH dan masih banyak sekali gizi buruk di Jawa Tengah. Endang harap pada masa reses nanti didampingi oleh Dirjen Linjamsos mengunjungi Dapilnya.

Muhammad Nur Purnamasidi dari Jatim 4. Muhammad fokus kepada pendamping PKH. Menurut Muhammad kebanyakan pendamping PKH di Dapilnya sudah menjadi pendamping sejak 2007 dan kualitasnya tidak bagus. Muhammad minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) mekanisme pengawasan kinerja dari pendamping PKH. Muhammad juga minta klarifikasi ke Dirjen Linjamsos gambaran rencana transformasi dari peserta PKH seperti apa karena menurut Muhammad sekarang tidak ada sanksi bagi peserta yang tidak memenuhi kewajibannya dari pendamping.

Fraksi Gerindra: Oleh Anda dari Banten 1. Menurut Anda Presiden Joko Widodo menggebu-gebu meluncurkan program-program Kementerian Sosial padahal datanya berbasis dari data BPS tahun 2011. Anda minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) adakah dalam undang-undang yang mewajibkan masyarakat mendapat KIP dan KIS. Anda desak meminta PKH tidak dilanjutkan lagi. Menurut Anda Linjamsos fokus saja ke KIP dan KIS dengan data yang lebih jelas.

Anda minta data PKH dan KUBE ke Dirjen Linjamsos untuk dibawa ke Dapilnya pada masa reses. Anda saran ke Komisi 8 untuk tidak rapat lagi dengan Dirjen Linjamsos sebelum data-data PKH diserahkan.

Fraksi PAN: Oleh Saleh Partaonan Daulay dari Sumut 2 dan sebagai Ketua Komisi 8. Saleh minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) apa perbedaan dari PKH, KIP dan KIS karena dananya luar biasa banyaknya. Saleh ingin bertemu juga dengan pendamping-pendamping PKH agar bisa jelaskan praktek di lapangan seperti apa. Saleh minta penjelasan dari Dirjen Linjamsos apa saja success story dari PKH.

Saleh mengeluh ke Dirjen Linjamsos karena Dapilnya dan juga banyak Dapil dari anggota-anggota Komisi 8 yang tidak ada dalam daftar peserta PKH. Saleh tidak terima Dapilnya tidak tersentuh dan saran untuk dibubarkan saja PKH ini.

Kuswiyanto dari Jatim 9. Kuswiyanto meragukan keberhasilan dari Kementerian Sosial (Kemensos) letaknya pada PKH. Kuswiyanto saran untuk pendampingan di program-program Kemensos disederhanakan karena banyak pendamping diberhentikan dalam waktu mendadak. Dampaknya adalah menjadi problem nasional. Kuswiyanto setuju untuk terus update data agar semakin tepat sasaran.

Desy Ratnasari dari Jabar 4. Desy minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) apa kendala yang dialami PKH di lapangan. Sehubungan dengan penyebaran PKH, Desy minta data ke Dirjen Linjamsos agar bisa tahu di fase mana terjadi ‘perubahan mindset’ dari peserta PKH. Menurut Desy dengan data, Komisi 8 bisa evaluasi efektivitas dari PKH, dampak dari program diskusi periodik keluarga dan program penyandang disabilitas. Desy minta data-data peserta yang sedang dalam fase resertifikasi dan sedang ikut PKH sebelum masa reses.

Fraksi PKB: Oleh Arzetti Bilbina dari Jatim 1. Arzeti prihatin menyonsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Desember 2015 ini menimbang kondisi pendidikan kita. Arzeti dorong Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminal Sosial (Linjamsos) untuk sinkronisasi program PKH dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (MenPDT), yang punya program pendampingan desa. Arzeti saran dibuat perundang-undangan untuk memastikan kerjasama antar kementerian dan lembaga.

Maman Imanul Haq dari Jabar 9. Maman sangat tertarik dengan perubahan mindset tentang pendidikan dan kesehatan. Maman minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Perlindungan & Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) bagaimana cara mendaftar orang yang seharusnya menjadi peserta PKH.

Bisri Romly dari Jateng 10. Bisri masih setuju dengan adanya PKH. Bisri minta ke Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) data-data peserta PKH di daerah.

Fraksi PKS: Oleh Iqbal Romzi dari Sumsel 2. Iqbal apresiasi Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) karena programnya mengentaskan kemiskinan jalan terus, siapapun Pemerintahnya. Menurut Iqbal PKH ini bukan hanya Keluarga Harapan tapi Keluarga Hijrah. Dari kemiskinan Insya Allah, menjadi kaya. Terkait dengan sumber daya manusia, Iqbal minta ke Linjamsos data penyebaran pendamping Linjamsos berdasarkan Dapil dan rincian kabupatennya.

Abdul Fikri Faqih dari Jateng 9. Abdul menagih janji dari Direktorat Jenderal Perlindungan & Jaminan Sosial (Linjamsos) untuk verifikasi data untuk orang yang mendapat PKH. Menurut Abdul Dapilnya disebut yang bermasalah untuk siap menerima PKH. Abdul minta Linjamsos untuk mendampinginya ke Tegal.

Fraksi PPP: Achmad Fauzan Harun dari DKI 1. Achmad Fauzan apresiasi Direktorat Jenderal Perlindungan & Jaminan Sosial (Linjamsos) yang punya tanggung jawab untuk menurunkan kemiskinan. Achmad Fauzan minta klarifikasi ke Linjamsos berapa keluarga yang sudah dibantu dan sudah tinggalkan kemiskinan. Menurut Achmad Fauzan Islam itu tidak mengenal malas, namun banyak masyarakat di Dapil yang malas dan betah miskin dan menerima bantuan. Maka Achmad Fauzan setuju dengan usulan perubahan mindset. Menurut Achmad Fauzan PKH harus dipertajam lagi.

Fraksi Nasdem: Tri Murny dari Banten 1. Tri Murny minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) apa upaya Linjamsos untuk pastikan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik untuk peserta PKH. Tri Murny juga minta klarifikasi ke Dirjen Linjamsos berapa persentase peserta PKH yang tidak memenuhi kewajibannya.

Choirul Muna dari Jateng 6. Menimbang anggaran PKH di 2015 mencapai Rp.3 triliun, Choirul ingin tahu persis mengenai penyebaran PKH. Menurut Choirul di Kota Magelang respon mengenai PKH masih kurang. Choirul menilai ini karena kurang pengertian. Choirul dorong Direktorat Jenderal Perlindungan & Jaminan Sosial (Linjamsos) untuk sosialisasi PKH ke Pemerintah Kota Magelang karena banyak yang tidak tahu tentang mekanisme PKH ke bawah.

Choirul juga minta klarifikasi ke Linjamsos apakah PKH berlaku bagi keluarga-keluarga yang anaknya sekolah di Madrasah. Choirul minta data dari Linjamsos tentang jumlah masyarakat penerima PKH agar bisa bantu monitor ke masyarakat.

Hasan Aminuddin dari Jatim 2. Hasan minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) mekanisme petugas PKH datang ke rumah peserta dan bukan mengundang peserta ke Balai Desa.

Respon Mitra

Berikut adalah beberapa respon dari Dirjen Linjamsos menanggapi masukan dan pertanyaan dari anggota Komisi 8:

Peserta PKH yang jumlahnya 3,5 juta juga dapat program KKS, KIP dan KIS.
PKH adalah program yang memberikan bantuan dengan syarat, karena kalau tidak yang menerima bantuan nantinya akan manja.
Sekarang ini belum ada yang balik lagi ke dalam PKH setelah keluar dari program.
Data yang diberikan adalah data 2014.
Kami akan ikut ke beberapa Dapil untuk memeriksa lapangan.
Pendamping-pendamping PKH berbeda job description dengan pendamping-pendamping KUBE.
Mindset yang diubah bukan untuk jadi kaya tapi tentang kesehatan dan pendidikan.
Tidak ada masalah berdesak-desakan, karena PKH dilakukan secara transfer. Untuk KKS kami akan benarkan.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Linjamsos kunjungi http://chirpstory.com/li/263533.

wikidpr/sith

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Program Keluarga Harapan - Rapat Komisi 8 dengan Dirjen Linjamsos

Pemaparan Mitra

Pemantauan Rapat

Respon Mitra