Berita Terkait
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (DetikNews) Mendagri Tjahjo Kumolo Dorong Revisi UU Ormas
- (RiauPos) Undang-undang Parpol dan UU MD3 Mau Direvisi Lagi
- (ANTARA News) UU Terorisme dan UU ITE harus sinergis
- (DetikNews) Tolak TAPERA, Ini Usulan Pengusaha
- (TigaPilarNews) Sering Membolos, Anggota DPR Diminta Mundur
- (Tempo.co) Disahkan DPR, Ini Lima Kelemahan Revisi UU ITE
- (Tempo.co) Komisi Hukum DPR Datangi Padepokan Dimas Kanjeng, Hasilnya...
- RUU PNBP - Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Anggito Abimanyu
- (DetikNews) Jika Revisi UU Migas Mandek, Pemerintah Diminta Keluarkan Perppu
- (Media Indonesia) Badan Legislasi DPR Kaji Ulang Hukuman Kebiri
- (Media Indonesia) Nafsu Berkuasa di UU Pilkada
- (Tempo.co) Revisi UU Anti-Terorisme, DPR Usul Dana Operasi Diaudit
- (Tempo.co) DPR Siapkan RUU Peredaran Minuman Beralkohol
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2015 – 2016
- UU Prolegnas Prioritas Yang Disahkan Pada Masa Sidang ke- 3 Tahun 2015-2016
- (ANTARA News) UU Disabilitas Makin Lindungi Penyandang Disabilitas
- (Tempo.co) Dihadiri Menteri Susi, DPR Sahkan RUU Perlindungan Nelayan
- (Warta Ekonomi) Susi-DPR Perdebatkan Pasal RUU Nelayan
- (TeropongSenayan) DPR Akan Segera Sahkan RUU Arsitek Menjadi UU
- (Rimanews) Tapera, Solusi atau Masalah Baru?
- (Kompas.com) Revisi UU ITE Mulai Dibahas Komisi 1 DPR Bulan Depan
- (Kompas.com) Baleg DPR Optimistis 10 RUU Disahkan hingga Maret 2016
- (Tribun News) Baleg DPR Sepakati 40 RUU Masuk Prolegnas 2016
- Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 - Paripurna 26 Januari 2016
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
Prolegnas 2015 - Rapat Pleno Badan Legislatif dan Ketua Komisi, Fraksi dan Pemerintah
Pada 28-29 Januari 2015 Badan Legislatif (Baleg) mengadakan Rapat Pleno dengan Ketua Komisi, Fraksi dan Pemerintah terkait penentuan daftar Program Legislatif Nasional 2015 (Prolegnas 2015).
Pemantauan Rapat
Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Badan Legislatif, Sarehwiyono. Berikut adalah respon dari Fraksi-Fraksi terkait prioritas UU atau RUU yang diusulkan masuk daftar Prolegnas 2015:
Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Utut Adianto dari Jateng 7. Utut meminta baleg untuk melengkapi dulu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk PDI Perjuangan dan Partai Hanura.
Fraksi Gerindra: Mengusulkan RUU Penyandang Disabilitas dimasukkan ke Prolegnas 2015. Sarehwiyono M dari Jatim 8 dan sebagai Ketua Badan Legislatif menjelaskan bahwa apapun RUU yang diusung tiap fraksi, 1 komisi hanya bisa mengusung maksimum 2 RUU, Sarehwiyono memohon khusus kepada Ketua DPR agar membantu percepat pemenuhan kelengkapan hak AKD dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Hanura.
Fraksi Golkar: Oleh Mukhamad Misbakhun dari Jatim 2. Misbakhun mengusulkan RUU Penjaminan dimasukkan di Prolegnas 2015. Dan untuk Komisi 11 Fraksi Golkar mengusulkan UU Pengampunan Pajak (tax amnesty). Firman Subagyo dari Jateng 3 dan sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi mengusulkan RUU Fraksi tidak harus diterima.
Fraksi Demokrat: Oleh Saan Mustopa dari Jabar 7. Saan menyarankan DPR harus mulai realistis atas total jumlah RUU yang disarankan masuk Prolegnas. Saan menyarankan 5 tahun kedepan cukup total 135 RUU saja yang ditarget jadi UU. Jadi 1 komisi maksimum 2 RUU tiap tahunnya.
Fraksi PAN: Prioritas adalah UU Kewirausahaan, UU Perjanjian Internasional dan UU Penyandang Disabilitas. Fraksi PAN juga mengusulkan beberapa revisi UU yaitu UU Perbankan, UU Migas, UU BUMN dan UU Polri.
Fraksi PKB: Oleh Abdul Malik Haramain dari Jatim 2. Prioritas utama adalah kesegeraan revisi UU Pilkada untuk dimasukkan ke Prolegnas 2015.
Fraksi PPP: Oleh Arsul Sani dari Jateng 10. Prioritas dari Fraksi PPP adalah UU Larangan Minuman Beralkohol.
Fraksi PKS: Oleh Almuzzammil Yusuf dari Lampung 1. Tiga prioritas dari Fraksi PKS adalah RUU Ketahanan Keluarga, RUU Kewirausahaan dan RUU Kebutuhan Pokok.
Fraksi Hanura: Memohon dengan tegas kepada Baleg untuk segera melengkapi permintaan AKD Fraksi Hanura dipenuhi dahulu sebelum bisa memberikan usulan resmi RUU fraksi mereka. Namun demikian secara lisan Fraksi Hanura menyampaikan prioritas mereka adalah UU Aset Negara dan RUU Agraria.
Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Pleno Badan Legislatif dengan Ketua Komisi, Fraksi dan Pemerintah kunjungi http://bit.ly/baleg1.
wikidpr/fr