Rangkuman Rapat Paripurna ke 28, 18 Mei 2015

12/12/2018

Rapat Paripurna DPR-RI ke-28 dilaksanakan pada Senin 18 Mei 2015 di gedung Paripurna Nusantara II. Sidang yang dipimpin oleh Agus Hermanto ini dihadiri sebanyak 284 dari 555 anggota DPR-RI. Sidang dibuka oleh Pimpinan Sidang pada pukul 10.52 WIB kemudian dinyatakan quorum dan terbuka untuk umum.

Dalam pidato pembukaan Sidang Paripurna, Ketua DPR-RI Setya Novanto menyatakan bahwa DPR turut berduka atas bencana Nepal dan prihatin atas penolakan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi Rohingya. Setya menghimbau segenap anggota DPR untuk segera menyelesaikan RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2014, dan membahas RAPBN 2016. Terkait fungsi anggaran akan segera dibahas kebijakan fiskal dan asumsi Makro. DPR juga mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan struktur organisasi kementerian.

Pemantauan Rapat

Berikut adalah interupsi dan tanggapan para anggota DPR-RI setelah pidato yang disampaikan Ketua DPR-RI selesai disampaikan:

Fraksi PDIP:

Oleh Mercy Barends dari Maluku di Komisi 7. Mercy mengungkapkan tiga poin penting, pertama: pembekuan dan pencopotan perizinan PT. Pusaka Benjina Resources (PBR) karena melakukan perbudakan ilegal yang melibatkan pihak Transnasional perikanan serta merugikan kepentingan daerah. Kedua: penetapan Tol Laut Maluku sebagai pelabuhan terbesar agar masuk dalam data Pemerintah. Ketiga: permohonan sikap Presiden dan Kementerian ESDM dalam persoalan Blok Marsela yang tidak diloloskan.

Hamka Haq dari Jatim 2 di Komisi 8. Hamka kecewa atas pidato pembukaan yang disampaikan Ketua DPR-RI karena tidak adanya statement bentuk pembelaan Indonesia terhadap Palestina seperti yang dilakukan Paus Vatikan. Selain itu, Hamka mendesak Panglima TNI untuk mengganti test keperawanan bagi calon anggota wanita dengan test tertulis lain.

Fraksi Golkar:

Oleh Mukhamad Misbakhun dari Jatim 2 di Komisi 11. Misbakhun meminta pengawasan langsung dari Presiden kepada Badan Pusat Statistik karena banyak terjadi kesalahan akurasi data dalam melakukan pendataan pada tiap program.

Melchias Marcus Mekeng dari NTT 1 di Komisi 9. Melchias menyoroti bantuan pupuk bersubsidi bagi rakyat, Melchias menilainya sebagai masalah serius dan strategis karena anggaran yang dikeluarkan pemerintah berjumlah banyak. Namun pupuknya tidak sampai pada rakyat. Melchias juga yakin bahwa data yang disampaikan tidak tepat (penggelapan pupuk subsidi, pembagian raskin, BLT, BKH dll). Selain itu, Melchias menginisiasi adanya pemberian sertifikasi dan penghargaan bagi guru yang belum berijazah S1 di daerah pedalaman.

Firman Subagyo dari Jateng 3 di Komisi 4. Firman menilai Pemerintah tidak kondusif dalam menjalankan tugas dan fungsi, Firman mempertanyakan sikap pemerintah dalam menangani kasus mafia beras dan kebijakan Menteri Kelautan yang menyebabkan banyak nelayan tidak bisa melaut. Firman pun menyoroti adanya permainan oknum pejabat maupun mantan pejabat dalam kebijakan peniadaan import beras.

Fraksi Gerindra:

Oleh Roberth Rouw dari Papua di Komisi 9. Roberth menegaskan bahwa program dan kebijakan pemerintah untuk daerah Papua cukup baik namun tidak tepat sasaran, seperti dana bantuan desa untuk penanaman padi. Roberth saran untuk merelokasi dana bantuan kembali.

Bambang Haryo Soekartono dari Jatim 1 di Komisi 6. Bambang menilai kebijakan pemerintah menaikkan solar untuk mempertahankan Pertamina adalah bentuk penindasan terhadap rakyat. Bambang menekankan supaya Presiden lebih mengutamakan kebijakan pro rakyat daripada kepentingan lainnya.

Fraksi Demokrat:

Ruhut Poltak Sitompul dari Sumut 1 di Komisi 3. Ruhut meminta Pasukan TNI AL untuk menyelamatkan nasib para pengungsi Rohingya dan mengajak berfikir langkah selanjutnya bersama-sama.

Fraksi PAN:

Oleh Teguh Juwarno dari Jateng 9 di Komisi 10. Teguh mendorong Perlemen Indonesia mengambil langkah diplomasi lebih tegas sesuai semangat ASEAN dalam mengatasi persoalan pengungsi Rohingya.

Fraksi PKS:

Oleh Refrizal dari Sumbar 2 di Komisi 6. Refrizal menyesalkan banyak program yang belum terlaksana dengan maksimal, Refrizal memohon kepada Presiden beserta jajaran kabinetnya untuk fokus terhadap persoalan serta tidak membuat kekacauan.

Nasir Djamil dari Aceh 1 di Komisi 3. Nasir menyarankan DPR untuk membentuk tim untuk menilai kesiapan Pemerintah dan melakukan kajian secara mendalam atas status pengungsi Rohingya. Nasir juga mendesak Pemerintah agar melengkapi sarana dan pra sarana yang terbatas bagi para pengungsi yang masuk ke Indonesia.

Fraksi Nasdem:

Oleh Fadholi dari Jateng di Komisi 4. Fadholi mendukung rencana rapat koordinasi pimpinan DPR dengan Presiden atas pelbagai persoalan bangsa serta memohon diberikan space bagi para anggota komisi untuk memberikan usulan yang diterima dari daerahnya masing-masing kepada Presiden.

Kesimpulan Rapat:

Pemerintah diminta melaksanakan program dengan serius dan maksimal sesuai dengan rancangan kerja sebelumnya.
Pemerintah diharapkan lebih mengutamakan program-program demi kepentingan rakyat daripada yang lain.
Anggota DPR-RI mendesak pemerintah segera mengangani polemik-polemik yang terjadi di negeri hari ini.

Daftar Hadir

Paripurna ke-28 dihadiri oleh 284 dari 555 anggota dengan rincian sbb:

PDIP: 58/106 (55%)

Golkar: 38/90 (42%)

Gerindra: 40/73 (55%)

Demokrat: 31/60 (52%)

PAN: 29/48 (60%)

PKB: 14/47 (30%)

PKS: 27/40 (68%)

PPP: 12/39 (31%)

Nasdem: 22/36 (61%)

Hanura: 13/16 (81%)

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Paripurna ke-28 kunjungi http://chirpstory.com/li/266911

wikidpr/tsa

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Rangkuman Rapat Paripurna ke 28, 18 Mei 2015

Pemantauan Rapat

Kesimpulan Rapat:

Daftar Hadir