PLN dan Direktorat Jenderal Listrik - Rapat Dengar Pendapat Komisi 7 dan PLN & Dirjen Listrik KemenESDM

12/12/2018

Pada tanggal 13 April 2015 Komisi 7 melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait kinerja PLN di 2014 dan rencana kerja PLN di 2015 beserta pengajuan anggarannya.

Pemaparan Mitra:

Berikut Pemaparan dari PLN yang disampaikan oleh Direktur Utama PLN, Sofyan Basir:

Rencana kerja PLN di 2015 antara lain yaitu:

Meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan
Menjamin ketersedian energi primer
Program renewable energy
Meningkatkan pelayanan
Proses perizinan untuk pembebasan lahan juga ingin dipercepat
Peningkatan sinergi dan kualitas SDM anak perusahaan

Dirut PLN juga memaparkan bahwa:

PLN menerima Penanaman Modal Negara sebesar Rp. 5 triliun.
Jumlah Aset Tidak Lancar sebesar Rp.549 triliun; sedangkan Aset Lancar hanya Rp.78 triliun.
Pembangkit pada Tahap Konstruksi 7,4 GigaWatts (GW) sementara PLN punya pembangkitan sebesar 4.2 GW
Pembangkit pada Tahap Rencana 35.5 GW sementara PLN punya pembangkitan sebesar 10,2 GW
Tambahan kapasitas per jenis pembangkit = PLTU 25,8 GW.
Untuk batu bara PLTU direncanakan meningkat 3,7 GW pada tahun 2018 dan 16,2GW pada tahun 2019 (program 35,5GW).
PLN melakukan koordinasi dengan SKK Migas dan Dirjen Migas KemenESDM untuk program 35,000 MW dan akan memanfaatkan LNG (Liquefied Natural Gas).

Tanggapan Rapat

Berikut adalah tanggapan fraksi-fraksi atas pemaparan dari Dirut PLN:

Fraksi PDIP: Oleh Mercy Chriesty dari Maluku menanyakan untuk tahun ini berapa yang ditargetkan untuk eletrifikasi nasional? Data elektrifikasi yang dipaparkan beda langit dan bumi antara BPS dan PLN. Ada selisih 10%. Mercy memohon untuk klarifikasi elektrifikasi dan data resmi dari PLN, karena ini tidak rasional. Kemudian FTP 1 & FTP 2 tolong datanya diberikan kalau perlu expose di koran, masalah yang ada juga diselesaikan.

Mercy kemudian menanyakan bagaimana skenarionya bisa pertumbuhan mencapai 10,2 % pada tahun ini? Jangan sampai rugi besar. Uraian lain pendapatan kenapa naik dari 1.5 menjadi 1.6, ini apa bentuknya? Di sewa pembangkit, 7.8 turun 6.3 itu diwilayah mana saja? Padahal rata-rata mengalami kenaikan harga perbaikan tinggi tapi tidak betul, kenapa tidak alih konversi/sekalian beli baru aja? Program 35,000 MW, untuk yang di pulau-pulau kecil sudah selesai ditenderkan, Mercy tidak mau kejadian masalah seperti FTP1 & FTP2 dan berharap 16 Agustus listrik sudah menyala di wilayah-wilayah perbatasan.

Fraksi Gerindra: Oleh Ramson Siagian dari Jateng 10 berpendapat bahwa harus paralel harga RKAP energi primer dan batu bara. Ini tidak logis bila direksi PLN salah bikin analisis harga penjualan, efeknya ke rakyat kecil.

Bambang Haryadi dari Jatim 4 mengatakan awalnya ragu kepada Sofyan Basir, yang dulunya merupakan Dirut BRI dengan latar belakang perbankan. Tetapi Bambang mau optimis, hanya saja masih kecil, karena simpelnya saja sekarang masih sering mati lampu, kejadian gardu meledak, kemudian kesinkronan pegawai PLN juga belum optimal. Bambang juga meminta perlunya dilakukan evaluasi anak buah PLN tiap triwulan atau tiap 6 bulan di setiap daerah-daerah.

Kemudian di daerah Jawa Timur banyak sekali kabel-kabel yang belum dirapikan makanya disitu sering kebakaran. Bambang meminta kepada Dirut PLN tidak perlu bangun-bangun yang setinggi langit, ia berpendapat lebih baik ditingkatkan saja yang di depan mata dulu. Jangan seperti pendahulu yang hobi upload-upload di media, lebih baik Dirut PLN action saja dengan ketulusan.

Aryo P.S dari DKI 3 menanyakan bahwa rencana thn 2025, 25% lebih dari energi baru (geothermal), rencana realisasinya bagaimana? Kemudian Aryo mendengar bahwa banyak PLTG yang tidak mendapat pasokan gas, ini bagaimana?

Katherine A dari Kalbar memberikan data-data di Kalbar yang mana yang bisa diprioritaskan untuk diberikan listrik kepada Dirut PLN dan meminta untuk segera diberikan solusi.

Fraksi Golkar: Oleh Bowo Sidik Pangarso dari Jateng 2. Bowo mengatakan bahwa PLN harusnya bisa memberikan alternatif lain selain menggunakan BBM. Kemudian salah satu direksi PLN menjanjikan akan memberikan data-data 5T tetapi sampai sekarang belum diberikan. Terakhir, Bowo mengingatkan bahwa hutang-hutang di PLN semakin besar. Bowo minta kepada Dirut PLN rinciannya.

Fraksi Demokrat: Oleh M. Nasir dari Riau. M.Nasir melihat bahwa kinerja PLN ini sangat rusak dan sesukanya saja. PLN terus merugi padahal modal dari negara besar. Nasir meminta kepada Dirut PLN yang baru untuk tidak mencopy tindakan Dirut PLN yang lama dan tolong agar membuat gebrakan baru. Kemudian ada PLTU yang sudah dibayar 93% tapi pembangunannya realisasinya baru sekitar 70%. Menurut Nasir PLN ini dalamnya sudah sangat bobrok. Ada proyek yang menggunakan BBM sebagai bahan bakarnya di Dapilnya Nasir, padahal yang harusnya digunakan adalah batu bara.

Fraksi PAN: Oleh Jamaluddin Jafar dari Papua mengatakan bahwa di Kalimantan IPP menyampaikan program PLN 35,000 MW bagus, tapi bagaimana mau mengembangkan yang besar jika yang kecil saja tidak dibantu?

Lucky Hakim dari Jabar 6 mengatakan bahwa di Muarabaru semua sudah siap untuk membangun energi tetapi mengapa belum dilaksanakan? Kemudian teknik solar cell juga bagaimana untuk mall-mall? Mereka kan uangnya banyak para pengusaha tersebut.

Fraksi PKS: Oleh Isqan QL dari Sumut 2 mengatakan bahwa PLN harus membuat struktur biaya (cost berapa, keuntungan berapa) karena tanpa struktur biaya, akan ada celah korupsi di tingkat kebijakan Isqan menanyakan bagaimana rasio keuntungan PLN dibandingkan counterpart asing? PLN tidak melakukan hedging, itu bahaya. Kemudian tidak ada keseriusan dari Pertamina dalam melakukan konversi energi. Konversi energi dari air Sumut, Sulsel dan Papua tidak dijalankan serius oleh Pertamina. Apa langkah PLN? Karena semua negara yang maju akan mengarah ke listrik.

Fraksi PPP: Oleh Joko Purwanto dari Jabar 3 menanyakan bagaimana mau program 35,000 megawatt, yang sudah ada saja produktifitasnya semakin menurun?

Fraksi Nasdem: Oleh Kurtubi dari NTB. Kurtubi meminta tolong agar PLN memberikan data kepada Komisi 7 harga cost untuk energi primer, energi batu bara, dan lain-lain. Secara nasional, rencana PLN masih belum memenuhi tujuan bersama untuk meningkatkan elektrifikasi rasio dan meningkatkan kehandalan (menghindari listrik yg hidup mati). Kurtubi melihat hal ini belum menjadi bagian di rencana PLN. Faktanya konsumsi listrik per kapita kita masih sangat rendah. Masih 1/6 dari konsumsi listrik per kapita Malaysia. Bagaimana pemanfaatan tenaga nuklir secara konkret? Kemudian ternyata NTB paling buruk elektrifikasinya dan pembiayaan listrik di NTB paling mahal. NTB dan NTT elektrifikasinya juga harus ditingkatkan. Untuk 20 MW panas bumi kenapa tidak dimanfaatkan? Prosedur investasi harus dipermudah dan dipercepat.

Endre Saifoel dari Sumbar 1. Sehubungan dengan PLTU di Sumbar, Endre menanyakan ke Dirut PLN status perkembangan terakhirnya.

Fraksi Hanura: Oleh Inas Z dari Banten 3. Inas fokus kepada pasokan LNG untuk PLN. Inas menanyakan darimana sumber pasokan LNG untuk PLN sekarang. Menurut Inas LNG itu produsernya sekarang hanya Pertamina dan Santos. Inas khawatir kalau diadakan tender orang-orang (trader-trader) yang tidak punya lapangan dan kilang gas LNG akan ikutan tender. Oleh karena itu Inas minta klarifikasi kepada Dirut PLN kenapa tender masih dilakukan.

Kenapa Pertamina dan @pln_123 tidak menjadi commited cargo sehingga bisa jadi lebih murah? Pertamina menjual kargonya bagian pemerintah ke pemerintah & kontraktor ke kontraktor.

Respon Mitra:

Kami berupaya untuk memohon kepada SKK Migas untuk kita diberikan informasi tentang harga-harga gas dari produsen. SKK Migas harus memberikan standar normal harga. Kami mencari alternatif harga yang terbaik, kami periksa semua satu persatu demi efisiensi kedepan dan sebisa mungkin kami mengambil gas dari saudara kita (dalam negeri) dan tidak mengambil dari luar (impor).

Menjawab pertanyaan PLTU Riau dimana terdapat kenaikan kontrak sampai Rp.500 milyar dan belum selesai dibangun. Nilai kontrak tetap sama dan yang sudah dibayar 68% secara Dollar & 88% secara Rupiah dan akan selesai tahun ini. Kami masih mencari alternatif lain, tidak mungkin kami mencabut diesel tetapi tanpa alternatif.

Rencana jangka pendek yaitu pemadaman/efisiensi dan 12 bulan menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik. Masalah Ambon memang banyak kendala, kami secara khusus akan datang kesana. Jadi rencana PMN Rp.5 triliun sudah pernah kami sampaikan ke Komisi 6 digunakan untuk meneruskan proyek-proyek transmisi dan membayar uang muka proyek yang pendanaannya sudah jelas.

Masalah-masalah daerah khususnya Medan, Riau, Manado dimana pemadaman masih terjadi, akan segera kami atasi. Yang paling berat adalah proses pembebasan lahan untuk membangun pembangkit, kami berusaha menghandle itu. Di Wamena sudah dibangun pembangkit listrik, di sungai Walesi juga terdapat 4, ada yang rusak dan akan diperbaiki. Di Wamena juga kami sedang membangun PLTA dan ada masalah dengan pembebasan lahan walau tahap 1 sudah selesai. Ketika pembebasan lahan itu bukan ganti rugi lagi tapi ganti kaya, karena yang diberikan 5 kali lipat dari harga tanah asli

Kami mengakui perbedaan angka elektrifikasi antara PLN & pemerintah (Dirjen listrik) karena PLN menghitung dari jumlah keluarga yg sudah menerima listrik dari PLN sedangkan pemerintah (Dirjen listrik) dari keluarga yang sudah menerima listrik dari PLN dan juga yang swadaya sendiri.

Di Kalseteng 3 itu sedang dibangun, kami juga mau lebih cepat lebih baik. Kami harus melakukan kaji ulang secara mendalam di subsidi, segi manfaatnya untuk rakyat miskin belum kami lihat. Kemungkinan kebocoran-kebocoran di lapangan itu pasti ada, itu hal-hal yang kami harus intropeksi kedalam.

Kesimpulan Rapat

Komisi 7 mendesak PLN untuk melakukan audit terhadap generator
Komisi 7 meminta Dirut PLN untuk mengevaluasi dan meiklaporkan sejumlah genset yang berstatus sewa oleh PT. PLN (persero).
Meminta Dirut PLN untuk membuat rencana komprehensif dan langkah-langkah untuk mengurangi frekuensi pemadaman secara komprehesif dan peningkatan rasio elektrifikasi secara nasional.
Meminta Dirut PLN untuk menyampaikan data Independent Power Producer (IPP) secara lengkap dan memberikan sanksi secara tegas bagi IPP yang dianggap bermasalah.
Memberikan standar elektrifikasi agar tidak ada perbedaan antar instansi.
Meminta Dirut PLN untuk menyampaikan rencana detail dari pembayaran utang PLN.
Meminta Dirut PT PLN hasil laporan supply & harga gas untuk PLTG dan baru bara untuk PLTU dan data elektrifikasi.
Meminta Dirut PLN untuk mengkaji skema yg paling efisien dalam hal penggunaan gas dan batu bara.
Meminta untuk melakukan kajian pemakai listrik 450 VA sampai dengan 550 VA supaya tetap sasaran.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Dengar Pendapat dengan PLN kunjungi:

http://chirpstory.com/li/263334?page=3

wikidpr/ap

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

PLN dan Direktorat Jenderal Listrik - Rapat Dengar Pendapat Komisi 7 dan PLN & Dirjen Listrik KemenESDM

Pemaparan Mitra:

Tanggapan Rapat

Respon Mitra:

Kesimpulan Rapat