Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) RI
Komisi 11 DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) pada Senin 6 April 2015. Ketua Rapat Marwan dari Lampung 2 membuka rapat dan menyatakan RDP kuorum karena telah dihadiri 22 orang dari 10 fraksi serta RDP dinyatakan terbuka untuk umum. Ketua rapat memperkenalkan diri dan anggota-anggota komisi 11 yang hadir saat RDP. Agenda RDP yaitu mendengarkan pemaparan LPDP mengenai evaluasi kerja tahun 2014 dan rencana kerja 2015 dilanjutkan dengan pendalaman oleh anggota komisi 11.
Dirut LPDP Eko Prasetyo memaparkan mengenai LPDP yaitu visi, misi, program kerja diantaranya Beasiswa Magister dan Doktoral, Beasiswa Tesis dan Disertasi, Beasiswa Afirmasi untuk masyarakat di wilayah tertinggal, Beasiswa Presiden, Pendanaan riset serta Program Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan. Rencana Kerja di tahun 2015 LPDP akan memberikan beasiswa kepada 3100 orang, pendanaan riset sebanyak 25 proposal, anggaran pendapatan : Rp.1,3 T, anggaran penyaluran sebesar Rp.600 milyar, anggaran riset Rp.64 milyar, anggaran rehabilitasi Rp.16 milyar, anggaran operasionalisasi Rp.27 milyar.
PEMANTAUAN RAPAT
Berikut adalah respon dari Fraksi-Fraksi terhadap penjelasan yang disampaikan LPDP RI :
Fraksi PDIP : Oleh Hendrawan S dari Jateng 10 : Hendrawan mengapresiasi LPDP yang membawa masyarakat dari zona mitos ke zona logos serta menanyakan apa langkah deteksi awal yang dilakukan LPDP agar penerima beasiswa kembali ke Indonesia.
Henky K dari Jatim 1: Henky menyarankan agar LPDP tidak hanya menunggu para pelamar beasiswa namun juga aktif mencari seperti yang dilakukan Singapura.
Fraksi Demokrat: Oleh Rudi Hartono dari Sumut 3. Rudi menanyakan kinerja LPDP di tahun 2015, siapa saja yang bisa mendapat beasiswa ini dan apa saja perbedaan beasiswa LPDP dengan beasiswa Dikti.
Evi Zainal dari Jatim 2: Evi meminta agar LPDP RI mempertimbangkan kembali batasan usia terutama untuk perempuan.
Fraksi PAN: Oleh John Erizal dari Riau 1: John mengharapkan agar LPDP tidak berperilaku seperti lembaga investasi serta agar di tahun 2016 ada lompatan out of the box untuk program karena program di tahun 2015 hanya bersifat ritual
Fraksi PKS: Oleh Zulkieflimansyah dari Banten 2: Zulkieflimansyah meminta agar LPDP RI berusaha menziarahi daerah-daerah di Indonesia untuk menyebarkan info beasiswa ini.
Fraksi Nasdem: Oleh Johnny G Plate dari NTT 1 : Johnny mengharapkan agar LPDP mencari putra-putri terbaik bangsa di daerah-daerah yang termajinalkan serta LPDP menggunakan dana secara efisien dan tepat sasaran.
Respon Mitra :
Setelah mendengarkan pendalaman yang dilakukan oleh anggota Komisi 11. Dirut LPDP RI menyampaikan respon terkait pendalaman tersebut. Dirut LPDP RI menjelaskan bahwa beasiswa di LPDP merupakan beasiswa pelengkap dan bukan bertujuan untuk meniadakan beasiswa lainnya. Penilaian seleksi beasiswa tidak hanya nilai akademik namun juga dilihat kepemimpinan dan nasionalisme. Kami mencanangkan di tahun 2015 target sosialisasi di luar jawa. Di dalam kontrak beasiswa telah ada perjanjian bila mereka tidak kembali akan ada sanksi dan penalti. Kami akan mempertimbangkan masalah umur.
Kesimpulan Rapat :
- LPDP RI diminta untuk memberikan prioritas beasiswa kepada calon mahasiswa yang intelektual tapi tidak mampu secara ekonomi.
- Komisi 11 meminta LPDP RI meningkatkan sosialisasi terutama di luar Pulau Jawa.
- Komisi 11 meminta LPDP RI meminta untuk meningkatkan program beasiswa afirmasi minimal 30%.
Untuk membaca rangkaian livetweet RDP Komisi 11 dengan LPDP silakan kunjungi http://chirpstory.com/li/260495
wikidpr/ap