Berita Terkait
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal
- (DetikNews) PLN Tak Lagi Layani Permintaan Sambungan Listrik 450 VA dan 900 VA
- (Tempo.co) Kunjungan Komisi XI ke Amerika, Ketua MPR: Itu Hak Dewan
- (Media Indonesia) Setop Akal-akalan Studi Banding ke Luar Negeri
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (DetikNews) Butuh Rp 1-1,2 T agar TI Asian Games 2018 Samai Event di Incheon 2014
- (Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan
- (Netral News) Presiden: 35.000 MW Belum Memuaskan, 34 Proyek Mangkrak Akan Di-KPK-kan
- (DetikNews) Tolak TAPERA, Ini Usulan Pengusaha
- (SindoNews.com) Arcandra Rencana Hapus Skema Pemerintah-Swasta di Proyek Migas
- (Tempo.co) Pengentasan Kemiskinan Jalan di Tempat, Ini Alasan Mensos
- (DetikNews) 'Wisma Atlet Selesai Tepat Waktu, Kualitasnya Oke'
- (DetikNews) Bertemu Putu Sebelum APBN-P 2016 Disahkan, Anggota Banggar: Balikin Jam Palsu
- (ANTARA News) Pemerintah siapkan Rp390 miliar untuk hunian TNI/Polri
- (TribunNews) Munculkan Opini Seolah Orang Kaya yang Selama Ini Sembunyikan Hartanya Sebagai Pahlawan
- RUU PNBP - Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Anggito Abimanyu
- (Aktual.com) Sindir Rini, Menteri Bappenas Akui PMN Banyak Salah Sasaran
- RUU PNBP - Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Anggito Abimanyu
- (Tempo.co) Menteri Asman: 60 Persen Aparatur Negara Tak Punya Keahlian
- (DetikNews) Mafia Sepakbola Masih Jadi Isu Jelang Kongres PSSI
- (Lampung Post) Ini Alasan Sri Mulyani Pangkas APBN Tanpa Izin DPR
- (DetikNews) KPK Minta Mendagri Dorong Kepala Daerah Segera Setor Dokumen Perizinan Tambang
- (DetikNews) Kepala BKPM: Investasi Motor Utama Pertumbuhan di 2017
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
RAPBN-P 2015 - Rapat Kerja Badan Anggaran dan Menteri Keuangan
Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja terakhir pada 12 Februari 2015 dengan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro (Menkeu), sebelum mensahkan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015..
Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan RAPBN-P ke DPR. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Oktober 2014 melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pada Rapat Kerja ini Menkeu yang memaparkan beberapa anggaran-anggaran yang diajukan untuk 2015 antara lain:
Anggaran Pendidikan (semua sektor): Rp.408.6 triliun
Kementerian Agama: Rp.60,2 triliun
Kementerian Pendidikan & Kebudayaan: Rp.52 triliun
Kementerian Sosial: Rp.22.4 triliun
Kementerian ESDM: Rp.14,9 triliun
Kementerian BUMN sebesar Rp.14.3 triliun.
Penyertaan Modal Negara (PMN) di BUMN sebesar Rp.43 triliun. Untuk PLN sebesar Rp.5 triliun. Untuk Bank Mandiri akan evaluasi dahulu kinerja tahun ini untuk kemungkinan permintaan PMN tahun depan.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Rp.9 triliun
Kementerian Lingkungan Hidup: Rp.6.7 triliun
Kementerian Agraria dan Tata Ruang: Rp. 5.6 triliun
Kementerian Perindustrian: Rp.4.5 triliun
Kementerian Pemuda dan Olahraga: Rp.3,03 triliun
Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan: Rp.519,5 milyar
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Rp.444,8 milyar
Kementerian Koordinator Perekonomian: Rp.326.6 milyar
Kementerian Koordinator Kemaritiman: Rp.125 milyar
Pemantauan Rapat
Ini respon dari Fraksi-Fraksi terhadap pemaparan pemerintah mengenai anggaran-anggaran yang diajukan didalam APBN-P:
Fraksi Gerindra: Oleh Robert Rouw dari Papua. Sehubungan dengan Dana Otsus untuk Papua, Robert saran agar dana Otsus sebesar Rp.500 milyar dibagi dengan komposisi 70% untuk Papua dan 30% untuk Papua Barat karena penduduk Papua 4 kali lebih banyak daripada Papua Barat.
Fraksi Golkar: Oleh Ahmadi Noor Supit dari Kalsel 1 dan sebagai Ketua Banggar. Ahmadi menambahkan bahwa beberapa komisi menilai anggaran dari beberapa kementerian dan lembaga masih terlalu kecil. Komisi 2 menilai anggaran sebesar Rp.180 milyar buat Ombudsman terlalu kecil. Banggar menilai TNI butuh tambahan BBM bagi militer (berdasarkan surat dari Panglima TNI ke Banggar tanggal 29 Januari 2015). Ahmadi meminta klarifikasi kepada Menkeu mengenai anggaran sebesar Rp.2.1 triliun yang tercatat di dua pos berbeda yaitu di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa.
Anthon Sihombing dari Sumut 3. Sehubungan dengan dana Otsus untuk Papua, Captain Sihombing mengusulkan dana otsus untuk kedua provinsi dinaikkan menjadi Rp.3 triliun terlebih dahulu. Kemudian pembagiannya menjadi Papua sebesar Rp.2 triliun dan Papua Barat sebesar Rp.1 triliun.
Fraksi PAN: Oleh Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1. Hafisz mendukung penuh PMN untuk PLN karena di daerah masih sering mati lampu. Namun demikian Hafisz menilai kinerja PLN masih belum optimal dan banyak masalah yang belum terselesaikan. Hafisz juga mendukung PNM untuk Jamkrindo dan Askrindo karena memberikan kepastian untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Mengenai Dana Otonomi Khusus (Otsus), Ahmadi melaporkan bahwa provinsi Papua Barat meminta lagi dana tambahan Otsus sebesar Rp.500 milyar. Kalau disetujui maka total Dana Otsus (aceh, DIY, papua dan papua barat) akan lebih besar daripada Rp.17,1 triliun. Ahmadi meminta usulan bagaimana baiknya pembagian dana Otsus antara Papua dan Papua Barat.
Pada rapat ini Banggar sepakat bahwa untuk Dana Otsus Papua diputuskan untuk dibagi rata yaitu Rp.250 milyar untuk Papua dan Rp.250 milyar untuk Papua Barat. Pada rapat ini juga disimpulkan bahwa semua 10 fraksi setuju dengan RUU APBN-P 2015 namun khusus untuk Fraksi Gerindra setuju dengan catatan.
Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan kunjungi http://bit.ly/banggarapbnp2015.
wikidpr/fr