Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Berita Terkait

Kategori Berita

RAPBN-P 2015 - Rapat Kerja Badan Anggaran dan Menteri Keuangan

12/12/2018



Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja terakhir pada 12 Februari 2015 dengan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro (Menkeu), sebelum mensahkan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015..

Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan RAPBN-P ke DPR. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Oktober 2014 melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pada Rapat Kerja ini Menkeu yang memaparkan beberapa anggaran-anggaran yang diajukan untuk 2015 antara lain:

  1. Anggaran Pendidikan (semua sektor): Rp.408.6 triliun

  2. Kementerian Agama: Rp.60,2 triliun

  3. Kementerian Pendidikan & Kebudayaan: Rp.52 triliun

  4. Kementerian Sosial: Rp.22.4 triliun

  5. Kementerian ESDM: Rp.14,9 triliun

  6. Kementerian BUMN sebesar Rp.14.3 triliun.

  7. Penyertaan Modal Negara (PMN) di BUMN sebesar Rp.43 triliun.  Untuk PLN sebesar Rp.5 triliun. Untuk Bank Mandiri akan evaluasi dahulu kinerja tahun ini untuk kemungkinan permintaan PMN tahun depan.

  8. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Rp.9 triliun

  9. Kementerian Lingkungan Hidup: Rp.6.7 triliun

  10. Kementerian Agraria dan Tata Ruang: Rp. 5.6 triliun

  11. Kementerian Perindustrian: Rp.4.5 triliun

  12. Kementerian Pemuda dan Olahraga: Rp.3,03 triliun

  13. Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan: Rp.519,5 milyar

  14. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Rp.444,8 milyar

  15. Kementerian Koordinator Perekonomian: Rp.326.6 milyar

  16. Kementerian Koordinator Kemaritiman: Rp.125 milyar

Pemantauan Rapat

Ini respon dari Fraksi-Fraksi terhadap pemaparan pemerintah mengenai anggaran-anggaran yang diajukan didalam APBN-P:

Fraksi Gerindra: Oleh Robert Rouw dari Papua.  Sehubungan dengan Dana Otsus untuk Papua, Robert saran agar dana Otsus sebesar Rp.500 milyar dibagi dengan komposisi 70% untuk Papua dan 30% untuk Papua Barat karena penduduk Papua 4 kali lebih banyak daripada Papua Barat.

Fraksi Golkar: Oleh Ahmadi Noor Supit dari Kalsel 1 dan sebagai Ketua Banggar. Ahmadi menambahkan bahwa beberapa komisi menilai anggaran dari beberapa kementerian dan lembaga masih terlalu kecil.  Komisi 2 menilai anggaran sebesar Rp.180 milyar buat Ombudsman terlalu kecil. Banggar menilai TNI butuh tambahan BBM bagi militer (berdasarkan surat dari Panglima TNI ke Banggar tanggal 29 Januari 2015). Ahmadi meminta klarifikasi kepada Menkeu mengenai anggaran sebesar Rp.2.1 triliun yang tercatat di dua pos berbeda yaitu di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa.

Anthon Sihombing dari Sumut 3. Sehubungan dengan dana Otsus untuk Papua, Captain Sihombing mengusulkan dana otsus untuk kedua provinsi dinaikkan menjadi Rp.3 triliun terlebih dahulu. Kemudian pembagiannya menjadi Papua sebesar Rp.2 triliun dan Papua Barat sebesar Rp.1 triliun.

Fraksi PAN: Oleh Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1. Hafisz mendukung penuh PMN untuk PLN karena di daerah masih sering mati lampu. Namun demikian Hafisz menilai kinerja PLN masih belum optimal dan banyak masalah yang belum terselesaikan.  Hafisz juga mendukung PNM untuk Jamkrindo dan Askrindo karena memberikan kepastian untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).  Mengenai Dana Otonomi Khusus (Otsus), Ahmadi melaporkan bahwa provinsi Papua Barat meminta lagi dana tambahan Otsus sebesar Rp.500 milyar. Kalau disetujui maka total Dana Otsus (aceh, DIY, papua dan papua barat) akan lebih besar daripada Rp.17,1 triliun. Ahmadi meminta usulan bagaimana baiknya pembagian dana Otsus antara Papua dan Papua Barat.

Pada rapat ini Banggar sepakat bahwa untuk Dana Otsus Papua diputuskan untuk dibagi rata yaitu Rp.250 milyar untuk Papua dan Rp.250 milyar untuk Papua Barat. Pada rapat ini juga disimpulkan bahwa semua 10 fraksi setuju dengan RUU APBN-P 2015 namun khusus untuk Fraksi Gerindra setuju dengan catatan.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan kunjungi http://bit.ly/banggarapbnp2015.


wikidpr/fr