Berita Terkait
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal
- (Tempo.co) Kasus E-KTP, Kenapa Peran Setya Novanto Dianggap Penting?
- (DetikNews) PLN Tak Lagi Layani Permintaan Sambungan Listrik 450 VA dan 900 VA
- (RiauPos) Undang-undang Parpol dan UU MD3 Mau Direvisi Lagi
- (TribunNews) KPK Periksa Agun Gunandjar Teguh Juwarno, dan Taufiq Effendi Terkait Korupsi KTP Elektronik
- (Tempo.co) Kunjungan Komisi XI ke Amerika, Ketua MPR: Itu Hak Dewan
- (Media Indonesia) Setop Akal-akalan Studi Banding ke Luar Negeri
- (Berita Sumut) Pemerintah Terapkan Tiga Skema Pembiayaan Sertifikasi Halal
- (Tempo.co) Kunjungan Komisi XI ke Amerika, Ketua MPR: Itu Hak Dewan
- (Media Indonesia) Setop Akal-akalan Studi Banding ke Luar Negeri
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (DetikNews) Butuh Rp 1-1,2 T agar TI Asian Games 2018 Samai Event di Incheon 2014
- (Tempo.co) Menteri Muhadjir Segera Keluarkan Aturan Guru Mengajar 8 Jam
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (JawaPos) ICW Berikan Rapor Merah Buat Jaksa Agung, Ini Datanya..
- (Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan
- (SindoNews.com) Arcandra Tahar Pertimbangkan Lebur Pertamina dan SKK Migas
- (SindoNews.com) Arcandra Tahar Pertimbangkan Lebur Pertamina dan SKK Migas
- (Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan
- (Netral News) Presiden: 35.000 MW Belum Memuaskan, 34 Proyek Mangkrak Akan Di-KPK-kan
- (DetikNews) Cadangan Migas RI Jadi Aset Pertamina, Ini Manfaatnya
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
RAPBN Tahun 2016: Badan Urusan Logistik - Rapat Komisi 4 dengan Bulog
Pada 10 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Dirut Bulog), Djarot Kusumayakti dalam rangka pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN-2016).
Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 4 Herman Khaeron dari Jabar 8.
Pemantauan Rapat
Berikut adalah respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari Dirut Bulog:
Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Sudin dari Lampung. Sudin menilai sehebat apapun Bapak Direktur Utama Bulog (Dirut Bulog), bila tidak reformasi SDM di lapangan, sama saja bohong.
Fraksi Golkar: Oleh Ichsan Firdaus dari Jabar 5. Menurut Ichsan roadmap yang dipaparkan Direktur Utomo Bulog (Dirut Bulog), Djarot Kusumayakti tidak berbeda strateginya dengan direksi Bulog yang lalu. Ichsan percaya bila sistem Bulog tidak diganti, berapa sering diganti jajaran direksi Bulog hasilnya tidak akan membaik. Ichsan desak Dirut Bulog untuk optimalisasi aset-aset Bulog di tengah kota dan juga bangun sarana Bulog di dekat kawasan produksinya.
Firman Subagyo dari Jateng 3. Firman akhir-akhir ini mendukung Bulog. Menurut Firman pada Ibu Lenny terlalu banyak harapan di pundaknya. Firman menilai Ibu Lenny cocok di perbankan, tapi Bulog sangat berbeda. Firman menggaris bawahi bahwa Pak Djarot Kusumayakti pun latar belakangnya sama, dari perbankan. Menurut Firman Bulog dilematis dan sampai kapan pun Pak Djarot Kusumayakti tidak akan bisa mengatasi ‘Mafia Beras’ karena ketika Bulog beli beras diatas harga HPP, Bulog melanggar Inpres.
Menurut Firman seharusnya Presiden Joko Widodo tidak umumkan Pemerintah tidak akan lakukan impor karena dampaknya ‘Mafia Beras’ langsung beraksi. Firman ajak Bulog untuk sama-sama evaluasi sistem regulasi Bulog yang ada sekarang karena Firman menilai masalah raskin juga ada di Inpres. Menurut Firman kesalahan keakuratan data dari pusat lah yang membuat raskin bermasalah. Sangat ironis karena justru yang miskin yang tidak menerima dan mayoritas yang menerima adalah petani.
Firman harap masalah kelangkaan pangan ini jangan dibebani ke Bulog. Firman ingin UU Pangan jangan lama-lama diselesaikan. Firman ingin peran Bulog diperbaiki dan tidak dijadikan ‘komoditas politik’ saja karena masalah pangan adalah amanat konstitusi. Firman janji DPR serta merta mendukung Bulog karena isu pangan ini masalah yang paling utama.
Fraksi Gerindra: Oleh KRT. H Darori Wonodipuro dari Jateng 8. Darori dulu tidak percaya ketika ada laporan bahwa raskin sering sudah remuk dan bau ketika datang. Namun Darori periksa sendiri dan memang benar dan juga sudah dikorupsi beberapa kilo. Darori pesan ke Direktur Utama Bulog (Dirut Bulog) untuk kerja keras 36 jam sehari untuk mengubah Bulog karena masalahnya sudah sistemik. Darori saran ke Dirut Bulog untuk perhatikan apakah struktur organisasinya sudah memadai atau belum.
Luther Kombong dari Kaltim. Luther minta perhatian khusus ke kepada Direktur Utama Bulog (Dirut Bulog) untuk mengontrol penyegaran stok-stok berasnya.
Fraksi Demokrat: Oleh Herman Khaeron dari Jabar 8. Herman mengucapkan selamat kepada Pak Djarot Kusumayakti yang baru ditunjuk mengepalai Bulog. Herman harap target 4 juta ton beras bisa tercapai. Walaupun anggarannya tidak seberapa, menurut Herman tugas Bulog lebih berat daripada tugas Pupuk Indonesia. Menurut Herman gudang Bulog tidak tersedia di Jawa Barat untuk menyimpan hasil produksi, padahal produktivitas di Jawa Barat tinggi.
Herman desak Pemerintah untuk melepas status Bulog sebagai BUMN yang tugasnya mencari keuntungan. Menurut Herman tugas Bulog adalah untuk memenuhi kebutuhan nasional dan bukan untuk mencari untung. Jangan Bulog dipaksakan untuk memenuhi kebutuhan 4 juta ton beras, namun output-nya bermasalah.
Fraksi PKS: Oleh Andi Akmal Pasluddin dari Sulsel 2. Andi punya harapan baru pada Bulog dengan Pak Djarot Kusumayakti ditunjuk menjadi Direktur Utama Bulog (Dirut Bulog) yang baru. Menurut Andi Bulog secara jaringan sudah kuat. Yang belum kuat adalah memenuhi amanah yang dibebankan karena ketika kebutuhan pangan tidak terpenuhi, yang dicerca itu ya Bulog.
Respons Mitra
Berikut adalah beberapa respon dari Mitra Rapat menanggapi masukan dan pertanyaan dari Komisi 4:
Saya sampaikan terima kasih atas besarnya dukungan Komisi 4 terhadap Bulog.
Kami sadar Bulog secara regulasi dan sistem mempunyai banyak kekurangan.
Antara impian dan ruang gerak kami, realitanya itu sangat jauh berbeda. Namun kami tetap mencari ruang untuk berperan dan membawa dampak baik.
Gabah variasinya cukup banyak. Untuk membuat menjadi satu variasi, kami butuh infrastruktur yang memadai.
Saya pernah di Papua cukup lama. Ada gudang disana yang tidak lagi menyimpan barang baku yang seharusnya disimpan.
Kami akan lakukan inventarisasi untuk gudang-gudang Bulog.
Saya akan kirimkan juga jawaban tertulis untuk pertanyaan-pertanyaan anggota Komisi 4.
Kesimpulan
Komisi 4 menerima penjelasan Bulog atas realisasi pelaksanaan Subsidi Raskin sampai dengan Semester I Tahun 2015 sebesar Rp. 9.448.453.650.157 dan Pagu Subsidi Raskin tahun 2015 sebesar Rp.18.539.930.000.000 sedangkan pada APBN tahun 2015 untuk CBP (Cadangan Beras Pemerintah) sebesar Rp.1.500.000.000.000 belum dapat dicairkan mengingat sampai dengan saat ini.
Komisi 4 menerima usulan anggaran Subsidi Pangan dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada RAPBN tahun 2016 sebesar Rp.23.035.500.412.182 dengan rincian sbb:
Sasaran 15.930.897 RTS
Alokasi 15 kg RTS / bulan
Durasi 12 bulan / 12 kali
HPB Rp.6.895 / kg.
Harga beras Rp.1.600 / kg.
Komisi 4 meminta Pemerintah untuk segera realisasikan sisa subsidi raskin.
Komisi 4 meminta Bulog untuk revitalisasi sarana dan pra-sarana untuk mendukung pencapaian program swasembada pangan.
Untuk membaca rangkaian livetweet RDP dengan Dirut Bulog tentang pembahasan RAPBN-2016 kunjungi http://chirpstory.com/li/271549.
wikidpr/ap