Berita Terkait

Kategori Berita

RAPBN Tahun 2016: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi - Rapat Kerja Komisi 5 dengan MenDes

12/12/2018

Komisi 5 pada 9 Juni 2015 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenDes) untuk membahas kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDT) di 2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 terkait anggaran KemenPDT yang diajukan di RAPBN 2016.

Raker yang dimulai pukul 14:04 WIB dipimpin oleh Ketua Komisi 5, Fary Djemy Francis dari NTT 2. Raker dihadiri oleh 34 anggota Komisi 5 dan dinyatakan memenuhi kuorum.

Ketua Rapat membacakan agenda Raker hari ini yaitu:

Pemaparan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 dari KemenPDT.
RKP 2016 dan Pagu Indikatif untuk RAPBN 2016

Ketua Rapat membuka rapat dengan memberikan konteks bahwa Komisi 5 ingin tahu mengenai rencana KemenPDT untuk pemenuhan infrastuktur dengan memberi catatan bahwa pembangunan tidak boleh merusak. Bahwa infrastruktur harus memperhatikan manfaat dan pemerataan.

Pemaparan Mitra

Berikut beberapa pemaparan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar:

Masalah utama kami adalah keterbatasan infrastruktur dan pasokan listrik. Masih ada 15.000 desa yang belum dialiri listrik sampai saat ini.
Aktivitas pembangunan infrastruktur tidak boleh mengganggu atau merusak ekosistem.
Kami ada rencana penarikan pinjaman dari Bank Dunia (World Bank) sebesar Rp.1,8 Triliun dan penarikan hibah Program PNPM Mandiri Pedesaan (PNPM) sebesar Rp.243 Milyar.
Fokus prioritas kami adalah:
- Percepatan pembangunan desa tertinggal.
- 1.138 desa di kawasan perbatasan dan desa di pulau terluar.
- 57 Kabupaten Rawan Pangan
- 58 Kabupatan Rawan Bencana dan Pasca Konflik
- 20 Kawasan Transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan perkotaan baru.
- 144 kawasan transmigrasi.
Kami juga mengajukan usulan tambahan anggaran di 2016. Diperlukan tambahan dana sebesar Rp.8,3 Triliun untuk menambah kegiatan dan memperluas penyebaran penduduk untuk 4,5 juta transmigran.
Usulan alokasi anggaran sebesar Rp.3,76 Triliun. Usulan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Transportasi Pedesaan 2016.

Pemantauan Rapat

Berikut ini merupakan respon fraksi-fraksi menanggapai pemaparan dari Mitra Rapat:

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Rendy M. Affandy Lamadjido dari Sulteng. Rendy berharap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDT) serius memperdalam program percepatan pembangunan, terutama di Dapilnya. Menurut Rendy fungsi dari KemenPDT adalah untuk membuat terobosan demi mempercepat pembangunan. Transmigrasi di era 1980-an sangat maju sekali dan setelah tahun 2000-an menurun drastis. Rendy minta perhatian khusus ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) untuk 1 kawasan transmigrasi yang sulit sekali ditempuh yaitu daerah Dataran Bulan.

Yoseph Umarhadi dari Jabar 8. Yoseph ingin memperkuat kemitraan antara Komisi 5 dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDT). Mengingat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) juga pernah duduk di Komisi 5, Yoseph optimis kemitraan yang erat sangat mungkin terjadi. Yoseph menilai KemenPDT adalah kementerian yang memiliki paling banyak Direktur Jenderal karena memiliki keterkaitan dengan hampir semua kementerian lain.

Yoseph minta penjelasan ke MenPDT mengenai kedudukan Program PNPM Mandiri Pedesaan (PNPM). Menurut Yospeh program PNPM sudah berjalan bertahun-tahun dan sukses. Yoseph mendengar program ini akan dihapus dan berharap KemenPDT tetap meneruskan PNPM dan diberdayakan.

Sadarestuwati dari Jatim 8. Menurut Sadarestuwati walaupun kabupaten tidak termasuk kawasan tertinggal tapi ada banyak desa yang tertinggal di dalam kabupaten. Contohnya di Madiun ada 1 desa yang jauh dan sulit dijangkau mobil dan makanannya bukan beras tapi hasil hutan apa adanya. Sadarestuwati minta ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) data-data desa mana saja yang masuk desa tertinggal dan program optimalisasi potensi apa saja yang cocok untuk desa-desa tersebut.

Damayanti Wisnu Putranti dari Jateng 9. Damayanti menyoroti bahwa ada konstituennya yang mau daftar jadi transmigran tapi tidak jelas mesti daftar kemana. Damayanti juga menyoroti bahwa semua aset yang bersifat bantuan sosial belum ada serah terima dengan Pemerintah Daerah (Pemda) sampai dengan sekarang. Sehubungan dengan pendamping desa, Damayanti minta klarifikasi ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) pembagiannya seperti apa. Damayanti menawarkan dirinya, Agung Widyantoro dari Komisi 2 dan Bachrudin Nasori dari Komisi 3.

Budi Yuwono dari Jatim 6. Budi minta klarifikasi ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) status penyerapan dari anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDT) yang besarnya Rp.23 triliun sampai dengan hari ini.

Nusyirwan Soedjono dari Jateng 11. Nusyirwan menilai pembangunan tidak bisa bergerak jika tingkat kemiskinan itu makin menaik. Menurut Nusyirwan transmigrasi bisa menjadi pemecah masalah dan mengurangi tingkat kemiskinan perkotaan. Nusyirwan menilai target APBN akan lebih terjawab dengan program transmigrasi. Oleh karena itu Nusyirwan menilai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjadi satu karena urusannya sama yaitu menciptakan kesejahteraan.

Fraksi Golkar: Oleh Ridwan Bae dari Sultra. Sehubungan dengan Raskin, menurut Ridwan kalau saja Polisi mau kerja dan periksa hampir 90% dari Kepala Desa di Indonesia penjara bisa dengan mereka. Ridwan menilai dana Rp.1,4 milyar setahun mestinya desa itu sudah bisa sejahtera dalam 5 tahun jadi penting adanya terjalin kerjasama antara bupati-bupati dan kepala-kepala desa ini. Ridwan minta klarifikasi ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) apa yang dimaksud dengan pembangunan fasilitas pendidikan dasar dan kesehatan. Dan kenapa ada dibawah KemenPDT?

Roem Kono dari Gorontalo. Roem berharap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) bersama-sama dengan Komisi 5 fokus membangun bangsa. Menurut Roem MenPDT tidak perlu terlalu keras-keras usaha di desa dan cukup fokus saja di transmigrasi. Menurut Roem desa itu bukannya senang malah takut dapat uang, karena sudah banyak yang ‘mengintip’. Dulu tidak ada masalah ini dan sekarang jadi marak.

Markus Nari dari Sulsel 3. Markus menyoroti bahwa antara Pagu Indikatif dan Usulan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDT) ternyata naiknya dua kali lipat. Markus menegaskan bahwa infrastruktur desa itu penting karena itu alat pendukung utama pembangunan desa tersebut. Markus saran ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) kalau ingin membangun desa perlu memperbaiki dahulu kelembagaannya. Menurut Markus kebanyakan desa tidak punya kantor dan tidak memiliki alamat yang jelas.

Markus terenyuh dengar kalau masih ada pemblokiran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena kemitraan antara Komisi 5 dan KemenPDT ini jelas dan saling mengangkat.

Salim Fakhry dari Aceh 1. Salim mendengar kabar bahwa pendamping desa harus dari Nahdlatul Ulama (NU) atau dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Salim harap kabar ini tidak benar.

Salim minta perhatian khusus dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) mengenai kabupaten yang tertinggal di Aceh Singkil yang banyak terdapat warga transmigran dari Jawa. Menurut Salim kabupaten tersebut butuh jalan pedesaan.

Fraksi Gerindra: Oleh Fary Djemy Francis dari NTT 2. Fary menegaskan bahwa baginya transmigrasi sangat penting karena untuk membangun desa dimulai dari transmigrasi ini. Fary menekankan bahwa di Rapat Kerja ini tidak bicara politik, tapi bagaimana pembangunan infrastruktur dapat terlaksana. Fary mengingatkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) bahwa merujuk Kesimpulan Rapat Tanggal 10 Februari 2015 sudah 6 bulan berlalu dan belum ada hasilnya. Fary juga ingatkan bahwa tanggal 24-26 Juni 2015 ini sudah dijadwalkan untuk Komisi 5 bertemu dengan MenPDT lagi.

Saiful Rasyid dari Kalsel 1. Saiful menilai fokus Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDT) tidak hanya untuk desa-desa tertinggal saja. Namun juga seluruh desa-desa. Saiful khawatir desa-desa tidak tertinggal ini akan jadi tertinggal nantinya jika tidak tersentuh. Saiful minta klarifikasi ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) program yang sudah disiapkan untuk desa-desa tidak tertinggal. Saiful juga minta klarifikasi sudah sejauh apa penyerapan anggaran KemenPDT di 2015.

Saiful minta perhatian khusus ke MenPDT mengenai kabar yang ia dapat ketika masa reses yaitu mengenai rencana pembangunan kantor desa. Saiful bukan tidak menghormati administrasi, tapi alangkah baiknya bila dana desa ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang jauh lebih penting bagi kebutuhan desa.

Moh Nizar Zahro dari Jatim 11. Nizar prihatin bahwa dana desa apresiasi naik sebesar Rp.20 triliun dan Pagu Indikatif Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDT) untuk 2016 turun Rp.1 triliun. Nizar tidak ingin Pemerintah menurunkan dana Rp.20 triliun untuk desa tapi penyerapannya tidak maksimal.

Nizar minta perhatian khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) di Kepulauan Sumenep dimana menurut Nizar belum tersentuh sama sekali. Sudah tertinggal, terluar dan terpencil pula. Menurut Nizar gas disana diambil setiap hari tapi listrik pun tidak ada.

Novita Wijayanti dari Jateng 8. Novita menegaskan bahwa di Badan Musyawarah (Bamus) 5 pimpinan DPR beri suara bulat bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDT) adalah mitra dari Komisi 5 bukan Komisi 2.

Novita menyoroti penyerapan KemenPDT di 2015 sedikit sekali padahal sudah akan memasuki bulan Juli 2015. Novita menilai banyak Kepala Desa yang belum paham untuk apa penggunaan dana yang diberikan tersebut. Oleh karena itulah Novita minta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) setia kepada Komisi 5 agar penyerapan dana ini lebih jelas.

Rita Zahara dari Riau 1. Rita menegaskan bahwa permohonan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDT) untuk 2016 perlu dievaluasi ulang karena realisasi program tahun 2015 saja belum jelas. Rita juga minta klarifikasi ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) tentang simpang siurnya berita mengenai pendamping desa di Dapil-dapil. Rita minta penjelasan ke MenPDT siapa saja tenaga pendamping desa ini. Rita dapat berita bahwa sudah ada pertemuan di tingkat kabupaten, tapi juga ada berita bahwa di beberapa kabupaten belum ada pertemuan sama sekali.

Fraksi Demokrat: Oleh Willem Wandik dari Papua. Willem menggaris bawahi bahwa di Papua ada 28 kabupaten tertinggal dan 6 kabupaten rawan bencana. Willem diserang habis-habisan waktu sosialisasikan 4 Pilar ke salah satu daerah di Papua karena kondisi di Papua sana amat berbeda dengan kondisi diluar Papua. Terutama perbedaan geografis, sehingga biaya tempuh dan biaya komoditas mahal. Menurut Willem resiko pendamping desa yang bertugas di Papua itu berat. Harus naik gunung, seberang sungai dalam menghadapi masyarakat disana. Menurut Willem penduduk di Papua tidak mengerti kalau uang tidak ditangan mereka bisa marah.

Willem menilai Pemerintah terlalu cepat menilai Dapilnya gagal. Menurut Willem karena kasus di satu desa pembangunannya gagal maka cepat dinyatakan bahwa Dapilnya gagal.

Fraksi PAN: Oleh Ahmad Bakri dari Jambi. Haji Bakri minta penjelasan secara tertulis ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) seluruh program transmigrasi yang ada di Jambi karena menurutnya pembangunan infrastruktur disana belum berjalan dengan baik.

Andi Taufan Tiro dari Sulsel 2. Andi Taufan menyayangkan bahwa kita impor buah-buahan padahal kita punya keunggulan disitu. Menurut Andi Taufan Indonesia terhindar dari krisis global karena kekuatan ekonomi yang tidak terpengaruh ekonomi global yaitu ekonomi desa.

Andi Taufan minta klarifikasi ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) di regulasi mana lagi ada overlapping dengan Undang-Undang Otonomi Daerah.

Syahrulan Pua Sawa dari NTT 1. Syahrulan menekankan bahwa kalau teman-teman di Jawa saja berbicara tentang desa tertinggal, bagaimana dengan Dapilnya di Nusa Tenggara Timur? Menurut Syahrulan di Dapilnya desa yang sangat tertinggal. Oleh karena itu Syahrulan perlu dan butuh data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDT) demi menyamakan persepsi. Syahrulan juga mengingatkan bahwa dalam waktu sebulan Komisi 5 akan reses dan mengharapkan pihak KemenPDT ada yang ikut dalam reses dan kunjungan kerja.

Fraksi PKB: Oleh Peggi Patrisia Pattipi dari Papua. Peggi dorong Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) agar program pengembangan daerah tertentu juga perlu fokus ke aspek pasca konflik. Jadi selain infrastruktur perlu juga ada pembekalan dan pelatihan keterampilan.

Fraksi PKS: Oleh Yudi Widiana Adia dari Jabar 4. Yudi khawatir pembangunan desa ini akan terabaikan menimbang situasi dunia secara umum sedang krisis dan biasanya yang pertama ditolong itu adalah pemilik modal. Yudi pesimis dan sama sekali tidak mengharapkan pembangunan desa terjadi di pemerintahan Presiden Joko Widodo ke depan.

Yudi menilai masih ada banyak data yang perlu disamakan persepsi nantinya khususnya soal daerah tertinggal, daerah khusus dan daerah tertentu.

Fraksi Hanura: Oleh Fauzih H. Amro dari Sumsel 1. Fauzih minta klarifikasi ke Pimpinan Rapat apakah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDT) bermitra dengan Komisi 2 atau Komisi 5.

Fauzih mengingatkan ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) bahwa mereka bermitra bukan bermusuh. Fauzih tidak ingin Komisi 5 saat ke desa tidak didampingi oleh pejabata Eselon-1 dari KemenPDT. Menurut Fauzih di perkotaan-pun ada daerah tertinggal dan kumuh. Agar satu persepsi, Fauzih minta klarifikasi ke MenPDT apa kriteria dari desa tertinggal.

Miryam S Haryani dari Jabar 8. Miryam menyoroti bahwa hasil resesnya melihat bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk desanya hanya copy paste dari pemaparan yang sebelumnya. Miryam desak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) untuk berikan arahan pada jajarannya untuk tidak lagi copy paste.

Miryam menggaris-bawahi bahwa sejak 2009 sampai dengan hari ini masih saja ada 122 kabupaten yang tertinggal. Contohnya Kabupaten Lebak, Banten. Dari 2009 sampai hari ini masih saja kategori kabupaten tertinggal. Miryam menegaskan bahwa pada Rapat Kerja tanggal 8 Februari 2015 lalu MenPDT menerima usulan Miryam terkait desa tertinggal di Dapilnya dan diputar live di televisi di Dapilnya. Namun sampai saat ini belum ada realisasinya. Miryam dorong MenPDT untuk fokuskan bantuan dan program transmigrasinya tidak hanya di sektor pertanian tapi juga sektor kelautan.

Respon Mitra

Berikut adalah beberapa respon Mitra Rapat menanggapi masukan dan pertanyaan dari anggota Komisi 5:

Kendala penyerapan anggaran hampir dialami semua kementerian.
Dana Desa sepenuhnya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). KemenPDT tidak pegang sepeserpun.
Baru kali ini kita ambil alih untuk Dana Desa ini. Sudah diterbitkan Peraturan Menteri No.5 Tahun 2015 untuk mengatur untuk apa saja keperluan Dana Desa tersebut.
- Pertama, untuk pembangunan infrastruktur.
- Kedua, untuk pemberdayaan masyarakat desa.
Dana tiap desa Rp.250 juta bisa kurang bisa lebih dengan beberapa pertimbangan.
Kami tegaskan bahwa tugas kami bukanlah untuk membangun kantor desa. Mengenai Kantor Desa itu sifatnya kelembagaan administratif dan adanya di Kementerian Dalam Negeri.
Dulu ada Program PNPM Mandiri Pedesaan, namun sekarang ada program pengakhiran PNPM dengan dana Rp.1,4 triliun. Pengakhiran PNPM ini masih berlaku sampai tahun anggaran 2016 mendatang. Sampai hari ini Kementerian belum ada pendaftaran pendampingan desa itu karena masih ada ex-PNPM dan dalam proses pengakhiran.
Mengenai Daerah Tertentu adalah daerah yang terfokus di daerah Rawan Bencana, Rawan Pangan dan Rawan Konflik.
Kami akan lakukan transmigrasi yang berbasis maritim, misalnya di Pulau Natuna. Saya prioritaskan memang tahun 2015 ini di daerah perbatasan, terutama di Kalimantan.
Kementerian sendiri memiliki 271 kawasan yang sudah kami bina. Masalahnya transmigran dari kota-kota besar itu ditolak oleh daerah tujuan. Karena banyak tanah yang diberikan malah dijual dan para transmigran kembali lagi ke kota besar. Di Muara Jambi masih ada overlap di Desa Arang-Arang antara desa transmigrasi dan desa setempat; juga ada kecurangan lahan di klaim penduduk setempat..
Yang kita sudah lakukan dengan Gubernur dan Bupati tidak hanya menyurati tapi kami telpon langsung. Kabupaten di Nusa Tenggara Timur sudah dapat dana tapi belum ada penyaluran ke desa-desa.
Soal penyerapan masih ada pemblokiran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kurang lebih Rp.2,0 triliun.
Data-data desa tertinggal kami sudah ada dan jumlahnya sebanyak 17.000 desa. Mohon nanti dikonfirmasikan.
Desa yang tidak tertinggal juga bisa memakai Dana Desa karena dana desa akan jadi Rp.1,0-1,4 milyar kedepannya. Semoga bisa direalisasikan.
Anggaran Dana Desa dan Desa Adat (ADD) dari APBN sudah mencapai 10%.

Kesimpulan

Komisi 5 memahami Pagu Anggaran yang diajukan KemenPDT sebesar Rp. 8 triliun.
Komisi 5 memahami tambahan anggaran KemenPDT sebesar Rp.15 triliun.
Komisi 5 sepakat untuk melakukan pendalaman tentang alokasi dana RAPBN 2016 pada Rapat Dengar Pendapat selanjutnya.

Ketua Rapat menutup Raker dengan MenDes pukul 17:39 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Kerja Komisi 5 dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang anggaran kerja untuk RAPBN 2016 kunjungi: http://chirpstory.com/li/271570.

wikidpr/mey

JejakParlemen