RAPBN Tahun 2016: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Rapat Kerja Komisi 4 dengan Menteri LHK

12/12/2018

Pada 10 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK), Siti Nurbaya dalam rangka pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN-2016).

Raker dipimpin oleh Ketua Komisi 4 Edhy Prabowo dari Sumsel 1. Raker dihadiri oleh dihadiri oleh 20 dari 50 anggota Komisi 4.

Ketua Rapat minta usulan Pagu Indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) serta rangkaian program kegiatan yang dilakukan untuk 2016. Ketua Rapat mohon disampaikan komposisi usulan pagu indikatif dan anggaran yang ada.

Pemaparan Mitra

Berikut adalah beberapa pemaparan dari MenLHK, Siti Nurbaya antara lain:

Untuk target kerja di 2016, kita akan melanjutkan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan, peningkatan kapabilitas dan kualitas SDM, dll.
Dalam hal produksi hutan bernilai ekonomis dan lestari, ada penegasan bagaimana kita akan mengelola kayu dan hasil hutan lainnya.
Kami laporkan bahwa jumlah produksi hutan dan unit usaha sudah mencapai target ekspor kita.
Kami juga akan proyeksikan dan mengembangkan hutan lindung dan buatan sekitar 5 juta hektar lahan.
Kami akan lakukan pengendalian perubahan iklim terkait penurunan emisi gas di Sumatera yang diperkirakan akan naik.
Kami akan dorong masyarakat untuk bersama mengaktualisasikan penurunan emisi gas di Sumatera.
Kami laporkan bahwa jumlah penurunan hotspot sudah mencapai 76% per Januari-Juni.
Terkait sampah produktif, perlu adanya pengelolaan yang lebih dalam hal regulasi dan sistem. Dan kami mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mencegah hal tersebut serta mengembangkan partisipasi masyarakat.
Kualitas kerja KemenLHK ini meliputi pendekatan indeks kualitas udara, air dan batu bara.
Kita akan mengelola program yang sifatnya perencanaan forest management unit sebanyak 459 unit. Ini dilakukan secara bertahap.
Di tahun 2016 nanti akan mencapai 108 unit, konsepnya mengelola hutan dasarnya pada satuan ekosistem ditingkat tapak.
Kami akan lakukan perlindungan hutan lindung, rehabilitasi dan penyelamatan gas dan ekosistem seperti ganggang, mangrove, dll.
Usaha RAP meliputi perlindungan konservasi keanekaragaman hayati, penyelamatan spesies, penyelamatan perubahan konservasi esensial.
Perubahan iklim sangat menyita perhatian maka mitigasi perubahan iklim dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan akan kita lakukan.
Kami menambahkan program pada Pagu Indikatif, yakni Program Pengendalian Konservasi Sumber Daya Alam dan pengendalian gas.
Pagu Indikatif dana Forest Management bersama World Bank sudah muncul tapi belum tercapai. Jadi kami mohon dukungan Komisi 4 agar ini dihapuskan dari perhitungan.

Pemantauan Rapat

Berikut adalah respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari MenLHK:

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Ono Surono dari Jabar 8. Ono mendukung dibentuknya Panitia Kerja (Panja) Pencemaran Laut yang terkait adanya reklamasi di 2 teluk (Teluk Benoa dan Teluk Jakarta) untuk membantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) dalam program yang menelan biaya Rp.3 triliun ini.

I Made Urip dari Bali. Menurut Made Urip masalah sampah adalah polemik di masyarakat. Made Urip mendukung program pengelolaan sampah yang sudah menggunung dan mendukung program pengadaan ruang terbuka hijau. Made Urip minta konfirmasi ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) berapa target pengadaan ruang terbuka hijau. Made Urip minta klarifikasi ke MenLHK berapa kota target pembuatan kebun binatang yang disiapkan. Made Urip juga minta klarifikasi ke MenLHK program yang disiapkan untuk menggerakkan masyarakat untuk melestarikan hutan.

Sudin dari Lampung. Sudin mendukung Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Pencurian Hutan. Sudin dorong Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) untuk meninjau kembali program penghijauan pada waduk. Menurut Sudin dulu adalah program Kementerian Kehutanan tapi sekarang tidak ada.

Fraksi Golkar: Oleh Ichsan Firdaus dari Jabar 5. Ichsan desak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) untuk membuat terobosan baru yang besar menimbang anggaran untuk KemenLHK sudah ada.

Fraksi Gerindra: Oleh KRT. H Darori Wonodipuro dari Jateng 8. Darori kritik Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) tingkat kerusakan hutan diprediksi tidak menurun dan tidak terselesaikan setelah berpuluh-puluh tahun. Darori minta penjelasan ke MenLHK anggaran yang sebesar Rp.1 triliun itu digunakan untuk apa saja. Darori mendukung dibentuknya Panitia Kerja (Panja) kerusakan dan perlindungan hutan.

Luther Kombong dari Kaltim. Menurut Luther Presiden Joko Widodo mencanangkan program reforma agraria sebanyak 9 juta hektar dan 4,1 juta hektarnya untuk hutan. Luther minta klarifikasi ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) daerah mana saja yang hutannya akan dikonversi. Luther mendukung dibentuknya Panitia Kerja (Panja) Penyerobotan Hutan yang sering dilakukan oleh pelaku tambang lokal dan masyarakat kita.

Fraksi Demokrat: Oleh Herman Khaeron dari Jabar 8. Herman apresiasi atas pergeseran struktur di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK). Herman menilai pergeseran struktur di KemenLHK lebih baik dibandingkan kementerian lain. Herman saran ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) untuk prioritaskan penyelesaian isu tapal batas tanah dan hutan dan jadikan fokus utama KemenLHK. Menurut Herman alokasi anggaran sangat terkait penyelesaian tersebut dan melibatkan partisipasi masyarakat hal perlindungan dan pemberdayaan hutan. Herman minta pendapat ke MenLHK baiknya penyelesaian sengketa lahan bentuknya realokasi atau pelepasan lahan saja.

Fraksi PAN: Oleh Dewi Coryati dari Bengkulu. Dewi menyoroti keakuratan data di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK). Dewi minta klarifikasi ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) apakah sudah terdata kerusakan emisi gas yang terjadi setiap tahun di Dapilnya. Sehubungan dengan satwa dan fauna yang terancam punah, menurut catatan Dewi ada 69 spesies yang terdaftar. Dewi minta perhatian khusus dari MenLHK untuk memperkecil angka satwa dan fauna yang terdaftar agar kekayaan fauna kita tidak habis.

Haerudin dari Jabar 11. Haerudin mendukung dibentuknya Panitia Kerja Penyerobotan Lahan (Panja Penyerobotan Lahan) sebagai pengawasan. Haerudin dorong Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) untuk upayakan Indonesia tetap hijau dan menumbuhkan kesadaran menanam pohon-pohon produktif.

Fraksi PKB: Oleh Daniel Johan dari Kalbar. Daniel fokus kepada program penjagaan lahan. Daniel minta ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Program Penegakan Hukum dan Lingkungan menjadi fokus utama KemenLHK karena titik hotspot dan kebakaran hutan tertinggi ada di Kalimantan. Daniel minta penjelasan ke MenLHK rincian dari Program Penegakan Hukum dan Lingkungan yang anggarannya sebesar Rp. 265 milyar. Daniel ingin dibentuk Panitia Kerja (Panja) Penyerobotan Lahan dan Kehutanan karena menurut Daniel aktifitas ini banyak dilakukan oleh pihak-pihak lain. Daniel juga minta pendapat dari MenLHK bagaimana bisa lebih melibatkan masyarakat dalam menjaga hutan. Terkait data RKA-KL KemenLHK, Daniel minta rincian sebaran lokasi-lokasi dari programnya.

Cucun Ahmad Saymsurijal dari Jabar 2. Terkait alih fungsi lahan oleh perusahaan besar yang mengatasnamakan Pemerintah, Cucun pesan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) jangan sampai ini menimbulkan masalah lagi. Cucun minta penjelasan ke MenLHK proses pemberian persetujuan alih fungsi hutan di kawasan hutan konservasi persisnya seperti apa dan siapa yang berwenang untuk mengalihkan fungsi hutan.

Taufiq R. Abdullah dari Jateng 7. Taufiq fokus pada masalah penyerobotan lahan hutan. Menurut Taufiq apabila dibiarkan penyerobotan hutan ini bisa memicu konflik. Taufiq ingatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) agar tata ruang yang sedang direncanakan jangan menimbulkan masalah.

Fraksi PKS: Oleh Rofi Munawar dari Jatim 7. Menurut Rofi penumpukan serapan anggaran di akhir tahun anggaran kinerjanya pasti tidak efektik. Rofi minta klarifikasi ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) realisasi dari anggarannya sudah berapa. Rofi minta perhatian khusus MenLHK untuk mengurangi hotspot. Rofi saran ke MenLHK untuk buat kajian khusus kebakaran hutan agar bisa memudahkan prediksi titik-titik hotspot kedepannya. Rofi juga minta klarifikasi ke MenLHK strategi yang sudah disiapkan untuk penanganan masalah asap lintas perbatasan wilayah ASEAN. Rofi setuju dibentuknya Panitia Kerja (Panja) untuk mencegah penyerobotan lahan hutan. Rofi desak MenLHK untuk buat aturan dan sanksi yang jelas untuk penyerobot lahan hutan.

Fraksi PPP: Oleh Fadly Nurzal dari Sumut 3. Fadly apresiasi langkah tegas yang dilakukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) terhadap masalah kebakaran hutan di Sumatera. Menurut Fadly dalam melakukan suatu gerakan perlu adanya tema besar dan pembentukan opini. Fadly saran ke MenLHK untuk jangan takut melakukan pencitraan dalam menjalankan program-programnya.

Fraksi Nasdem: Oleh Sulaeman L. Hamzah dari Papua. Sulaeman saran ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) untuk koordinasi internal dulu sebelum menghadapi masalah pembukaan hutan secara besar-besaran.

Respons Mitra

Berikut adalah beberapa respon dari Mitra Rapat menanggapi masukan dan pertanyaan dari Komisi 4:

Kami akan pelajari hal yang terkait persoalan hutan ini.
Gerakan nasional yang baik akan kita lanjutkan.
Amdal punya skala baik di Kementerian atau Provinsi dan Kota. Kebanyakan sekarang di provinsi.
Sejak 2003 sudah ada studi Amdal yang menyeluruh untuk 17 pulau pantai utara Jakarta.
Saya mendukung dibentuknya Panja Penyerobotan lahan.
Kita masih punya kelemahan dalam materi-materi hukum, teknis-teknis dalam menangkalnya dalam hal lain.

Kesimpulan

Komisi 4 menerima penjelasan MenLHK tentang RAPBN KemenLHK untuk tahun 2016 tertanggal 10 Juni 2015.
Komisi 4 meminta KemenLHK untuk meningkatkan serapan APBN tahun 2015.
Komisi 4 menerima penjelasan pagu indikatif RAPBN 2016 untuk KemenLHK sebesar Rp.7.242.346.694.000.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Kerja dengan MenLHK tentang pembahasan RAPBN-2016 kunjungi http://chirpstory.com/li/271548.

wikidpr/ap

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

RAPBN Tahun 2016: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Rapat Kerja Komisi 4 dengan Menteri LHK

Pemaparan Mitra

Pemantauan Rapat

Respons Mitra

Kesimpulan