RAPBN Tahun 2016: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Rapat Kerja Komisi 5 dengan MenPUPERA

12/12/2018

Komisi 5 pada 10 Juni 2015 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPU-PERA) untuk membahas kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PERA) di 2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 terkait anggaran KemenPU-PERA yang diajukan di RAPBN 2016.

Raker dijadwalkan pukul 9:00 WIB namun pukul 9:30 WIB baru 1 anggota Komisi 5 yang hadir yaitu Syahrulan Pua Sawa dari NTT 1. Raker akhirnya dimulai pukul 10:01 WIB dan dipimpin oleh Ketua Komisi 5, Fary Djemy Francis dari NTT 2. Raker dihadiri oleh 34 dari 53 anggota Komisi 5 dan dinyatakan memenuhi kuorum.

Ketua Rapat membacakan agenda Raker hari ini yaitu:

Kinerja KemenPUPERA dan serapan APBN-P 2015.
Pagu Indikatif KemenPUPERA untuk RAPBN 2016.
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk pemenuhan infrastruktur yang memadai.

Pemaparan Mitra

Berikut beberapa pemaparan dari MenPUPERA, Dr.Ir. M. Basoeki Hadimoeljono:

Ada 11 unit Eselon-1A dan 5 unit Eselon-1B di KemenPUPERA.
Progress hingga awal Juni 2015 untuk program prioritas pembangunan 13 bendungan baru:
- 4 bendungan sedang dikerjakan
- 4 bendungan akan ditanda-tangani kontraknya
- 5 bendungan sedang dalam tahap lelang. Sudah 85% dari proyek (senilai Rp.73 triliun) dilelang.
- Bendungan Raknamo, Kupang sudah sampai dengan terowongan dibangun.
- Bendungan Keureuto, Aceh sudah progressing di lapangan.
- Bendungan Lolak, Manado juga sudah progressing di lapangan.
- Bendungan Logung, Kudus sudah di tanda-tangan bulan Januari 2015.
- Dari diskusi dengan Menteri Kehutanan dengan Komisi 5 dampaknya sangat kami rasakan. Banyak proyek waduk yang lancar berjalan sekarang.
Untuk pembangunan irigasi baru dan rehabilitasi lahan:
- 0,18 Juta Ha dalam pembangunan
- 0.47 Juta Ha akan direhabilitasi
- Irigasi Sadang Hilir di Kabupaten Pinrang sudah terlaksana sejak November 2014.
- Sodetan Tarum Timur untuk mengatasi konflik air sudah berjalan.
- Sodetan Ciliwung akan tembus ke Otista dalam waktu dekat.
Untuk Program Penyelenggaraan Jalan totalnya Rp.56,97 Triliun.
- Pembangunan Jembatan Kebun Raya Bogor sudah progressing.
- Jembatan Holtekamp di Jayapura juga sudah progressing.
- Jalan Tol Trans-Sumatera juga sudah berjalan di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.
Program Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM), sanitasi dan infrastruktur pemukiman.
Program 1 Juta Rumah adalah bagian dari Tahun Anggaran 2015.
- Sudah berjalan di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah.
Daya serap pada awal Juni 2015 9,97% dari APBN-P 2015. Akhir Juni 2015 harapannya sudah Rp.20 triliun yang terserap (16,49%).
RKP 2016 adalah mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meletakkan fondasi pembangunan yang berkualitas.
Pagu Indikatif 2016 Rp.102,55 Triliun.
- Dengan Pagu Indikatif 2016 tidak akan dapat dibangun waduk baru. Kami usulkan Rp.126 Triliun untuk menyelesaikan 4 unit waduk.
- Untuk menyelesaikan Trans-Papua butuh tambahan anggaran Rp.12,5 Triliun. Bisa diselesaikan dalam 3 tahun kedepan.
- Untuk perbatasan, masih ada yang belum tersambung sepanjang 740 km di Kalimantan dan ini harus diselesaikan.
- Kami laporkan pembebasan tanah di Solo, Ngawi dan Kertosono berlangsung lebih cepat.
- Kami juga prioritaskan penyelesaian Trans-Sumatra.

Pemantauan Rapat

Berikut ini merupakan respon fraksi-fraksi menanggapai pemaparan dari Mitra Rapat:

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Rendy M. Affandy Lamadjido dari Sulteng. Menurut Rendy sumber daya air adalah bagian dari Nawa Cita. Rendy menyoroti kurangnya maintenance di bendungan-bendungan yang sudah dibangun. Rendy dorong Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) ke depan untuk prioritaskan maintenance. Rendy menilai Pemerintah tidak menghitung endapan secara maksimal sehingga produksi dari bendungan pun tidak optimal. Rendy minta klarifikasi ke MenPUPERA mengapa dana untuk maintenance diurus oleh Pemerintah Provinsi. Rendy berharap dana maintenance ini kembali ke pengurusan pemerintah pusat.

Sadarestuwati dari Jatim 8. Menurut Sadarestuwati APBD tidak akan mampu untuk selesaikan persoalan jalan di daerah. Sadarestuwati menilai daerah tidak mampu untuk melakukan pemeliharaan, apalagi melakukan pembangunan. Pemeliharaan dan pembangunan yang dilakukan umurnya hanya 6 bulan lalu jalannya rusak lagi. Menurut Sadarestuwati alangkah baiknya bila pemeliharaan jalan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPERA).

Sadarestuwati minta perhatian khusus ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) mengenai infrastruktur irigasi dan jalan dari kawasan pertanian ke kota. Karena kalau tidak petani tidak dapat menentukan harga yang kompetitif dan berpotensi untuk pindah haluan profesi. Sadarestuwati menyoroti khususnya Jalan Tol Surabaya-Mojokerto-Jombang-Kertosono yang sudah 10 tahun lebih tidak bisa digunakan jalan tolnya.

Budi Yuwono dari Jatim 6. Menurut Budi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) harus punya target sedikit demi sedikit untuk mulai mendelegasikan ke daerah. Karena Budi menilai tidak mungkin semua pembangunan infrastruktur dilakukan oleh Pusat. Budi minta penjelasan ke MenPUPERA sudah berapa jauh pemikiran tentang delegasi ke daerah-daerah.

Sukur Nababan dari Jabar 6. Sukur menilai penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPERA) cepat dan efisien. Sukur berharap ini akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Sukur juga menilai komitmen KemenPUPERA dalam penyusunan program sangat luar biasa. Sukur harap komitmen program infrastruktur ini harus dipegang oleh semua personil di KemenPUPERA. Sukur menambahkan bahwa penyusunan program itu dilakukan bersama, pengawasan dilakukan oleh Komisi 5 dan eksekusi dilakukan oleh KemenPUPERA. Menurut Sukur aspirasi itu legal menurut UU MD3 dan sukur apresiasi kerjasama dengan KemenPUPERA. Komisi 5 mendapat masukan-masukan dari daerah-daerah dan Sukur harap di 2016 komunikasi dari daerah bisa langsung masuk ke KemenPUPERA. Sukur harap visi KemenPUPERA bisa sinkron dengan Pemerintah Daerah (Pemda) agar kepala daerah pun tahu dan bisa beri masukan.

Yoseph Umarhadi dari Jabar 8. Yoseph minta ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) untuk diberikan landasan hukum dan Peraturan Presiden (PerPres) dari pelaksanaan tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPERA).

Yoseph fokus kepada air. Menurut Yoseph kita harus bisa menangkal air agar kita bisa antisipasi musim kering. Yoseph dorong MenPUPERA untuk samakan anggaran untuk air untuk menjaga swasembada pangan. Sehubungan dengan perumahan, menurut Yoseph Pemerintah tidak mungkin bisa bangun 15 juta perumahan umum hanya dengan APBN. Oleh karena itu, Yoseph menilai kita harus andalkan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk bangun rumah.

Damayanti Wisnu Putranti dari Jateng 9. Damayanti dorong Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) untuk mengganti Jalur Pantura dari Jalan Provinsi menjadi Jalan Nasional. Mengenai penanganan lokasi kumuh, Damayanti minta MenPUPERA untuk menegur Satuan Kerja-nya karena data di lapangan dengan SK Bupati tidak sesuai.

Fraksi Golkar: Oleh Ridwan Bae dari Sultra. Ridwan minta ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) untuk sampaikan ke para Eselon-1 untuk mendiskusikan dengan Komisi 5 aspirasi-aspirasi dari Komisi 5.

Elion Numberi dari Papua. Elion minta perhatian khusus ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) mengenai Papua. Menurut Elion di 2015 nihil pembangunan di Papua. Papua yang hutan sekarang makin jadi hutan lagi. Elion menegaskan bahwa di Papua masih ada sisa-sisa dana yang harus dipakai untuk pembangunan Trans-Papua.

Roem Kono dari Gorontalo. Menurut Roem perekonomian kita tidak terlalu baik namun Pemerintah membuat program infrastruktur yang menggebu-gebu. Roem menilai Pemerintah masih terlalu fokus kepada pertumbuhan ekonomi sementara keadilan dan pemerataan pembangunan infrastruktur ini belum terlaksana.

Salim Fakhry dari Aceh 1. Salim minta perhatian khusus ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) mengenai sinkronisasi antara Kepala Balai dan Kepala Daerah untuk pembangunan jalan di Acceh. Menurut Salim sinkronisasi antara mereka masih bermasalah. Salim menilai sinkronisasi ini sangat dibutuhkan. Dibutuhkan Kepala Balai khusus untuk jalan dan jembatan di Aceh.

Markus Nari dari Sulsel 3. Markus menekankan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) bahwa mereka bermitra dan harus perlihatkan kemesraan mereka. Menurut Markus setiap kali KemenPUPERA melakukan kunjungan sebaiknya ajak Komisi 5 dan Komisi 5 akan menggunakan biaya sendiri.

Markus minta klarifikasi ke MenPUPERA mengapa usulan penambahan anggaran kok besar sekali dan kenapa dipotong oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. Menurut Markus kalau usulan penambahan anggarannya lebih dari 100% akan sulit untuk disetujui oleh Komisi 5.

Muhidin Mohamad Said dari Sulteng. Muhidin menegaskan bahwa 1 juta rumah mungkin terdengar banyak, tapi back-log kita itu 15 juta rumah. Muhidin minta penjelasan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) strategi apa yang disiapkan untuk menyelesaikan itu. Muhidin juga minta klarifikasi ke MenPUPERA dampak dari penghapusan posisi Deputi Sarana Prasarana pada pembangunan infrastruktur, terutama pengaruh pada anggaran sebesar Rp.178 triliun pada RPJMN. Muhidin mendukung MenPUPERA untuk lakukan terobosan dan tanya apa yang Komisi 5 bisa bantu.

Anthon Sihombing dari Sumut 3. Menurut Anthon jalan-jalan yang dibuat Belanda dulu kualitasnya jauh lebih baik. Namun Anthon menyayangkan kita tak bisa melakukan pemeliharaan.

Fraksi Gerindra: Oleh Moh Nizar Zahro dari Jatim 11. Nizar minta perhatian khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) mengenai Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS). Menurut Nizar anggaran BPWS sebesar Rp.278 milyar adalah untuk membangun Jembatan Surabaya-Madura, tapi tidak ada sepeser pun yang digunakan di Bangkalan. Nizar menilai BPWS sudah melenceng dari pasal-pasal yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (PerPres) dan mungkin sudah harus dibubarkan.

Saiful Rasyid dari Kalsel 1. Saiful dorong Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) siapkan program kecil untuk sumber daya air yang sederhana untuk pedesaan. Menurut Saiful program air bersih ini tidak akan memakan biaya banyak namun menyentuh hati.

Fraksi Demokrat: Oleh Willem Wandik dari Papua. Willem minta perhatian khusus ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) untuk segera membangun infrastruktur di Papua karena Papua akan jadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional di 2020 dan perlu mengejar waktu.

Fraksi PAN: Oleh Ahmad Bakri dari Jambi. Haji Bakri menyoroti kinerja dari Direktorat Jenderal Cipta Karya (Ditjen Cipta Karya). Menurut Haji Bakri persepsi yang dimiliki Ditjen Cipta Karya dengan realita di lapangan sangat berbeda karena lokasi yang disentuh Ditjen Cipta Karya hanya itu-itu saja. Haji Bakri minta tolong Direktur Jenderal Bina Konstruksi untuk lakukan pembinaan ke teman-teman di daerah.

Fraksi Nasdem: Oleh Sahat Silaban dari Sumut 2. Sahat menilai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPERA) mempunyai andil yang sangat besar untuk membuat Danau Toba benar-benar menjadi objek pariwisata nomor 1 di Indonesia.

Fraksi Hanura: Oleh Fauzih H. Amro dari Sumsel 1. Fauzih berharap kehadiran Badan Usaha Penjamin Infrastruktur (BUPI) mudah-mudahan bisa mengatasi pembangunan infrastruktur wilayah. Fauzih minta penjelasan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) apa saja kategori dari Infrastruktur Wilayah tersebut dan apa tupoksinya.

Respon Mitra

Berikut adalah beberapa respon Mitra Rapat menanggapi masukan dan pertanyaan dari anggota Komisi 5:

Untuk jalan yang masuk dalam tata-ruang wilayah strategis, walaupun itu jalan provinsi dan kabupaten,tetap bisa kita talangi.
Mengenai TAPERA, kami akan dukung apa yang diusulkan oleh DPR.
Kami tidak meninggalkan kelompok-kelompok adat di Papua. Kami juga sediakan rumah-rumah khusus untuk kegiatan keagamaan.

Kesimpulan

Komisi 5 memahami Pagu Anggaran yang diajukan KemenPU-PERA untuk Pagu Indikatif 2016 sebesar Rp. 102.554,85 milyar.
Komisi 5 memahami usulan penyesuaian Pagu Indikatif tahun 2015 menjadi sebesar Rp.125.180,93 milyar dari kebutuhan sebesar Rp.178.223,00 milyar. Komisi 5 akan mendalami usulan penyesuaian tersebut dan akan ditetapkan dalam Rapat Kerja Komisi 5.
Komisi 5 sepakat dengan KemenPU-PERA untuk melakukan pendalaman tentang alokasi anggaran unit organisasi, fungsi dan program masing-masing Eselon-1 KemenPU-PERA dalam RAPBN 2016 dan akan disinkronisasikan dengan saran dan usulan Komisi 5 dalam Rapat Kerja selanjutnya.

Ketua Rapat menutup Raker dengan MenPU-PERA pukul 13:50 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Kerja Komisi 5 dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyati tentang anggaran kerja untuk RAPBN 2016 kunjungi: http://chirpstory.com/li/271574.

wikidpr/mey

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

RAPBN Tahun 2016: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Rapat Kerja Komisi 5 dengan MenPUPERA

Pemaparan Mitra

Pemantauan Rapat

Respon Mitra

Kesimpulan