Rencana Implementasi BBM Pertalite - Rapat Dengar Pendapat Komisi 7 dengan PT Pertamina

12/12/2018

Komisi 7 mengadakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan PT. Pertamina sebagai mitra kerja pada 22 April 2015. Dalam agenda, rapat akan dimulai pukul 10.00 wib. Pukul 10.24 mitra telah hadir dan kemudian rapat dibuka. Rapat dihadiri oleh Direktur Utama PT. Pertamina, Dwi Soetjipto, dan dua belas anggota komisi 7, 1 orang dari komisi 10, serta 1 orang dari komisi 8. Dalam Rapat Dengar Pendapat kali ini, komisi 7 dan mitra kerja membahas isu Pertalite .

Pemaparan Mitra

Dirut PT. Pertamina, Dwi Soetjipto memaparkan bahwa kehadiran Pertalite tidak untuk menghapuskan premium seperti apa yang diisukan. Pertalite yang merupakan RON (Research Octane Number) 90 adalah varian baru dari Pertamina. Berdasarkan data yang diperoleh Pertamina, rata–rata masyarakat menggunakan mobil dengan kisaran RON 90-94. Selain itu, hingga saat ini Negara kita masih mengimpor premium sebesar 60% untuk memenuhi kebutuhan pasar, sehingga kehadiran Pertalite untuk menggeser atau mengurangi impor premium sekaligus menjadi pilihan lain untuk masyarakat sebagai konsumen selain bahan bakar pertamax (RON 92) dan premium (RON 88). Maka, penentuan harga Pertalite walaupun belum ditentukan, akan dipastikan dibawah harga pertamax dan di atas harga premium. Pertalite akan mendorong kemampuan kilang, dan mendorong penggunaan BBM yang lebih baik di masyarakat

Pemanatauan Rapat

Berikut adalah respon dari Fraksi – Fraksi terhadap penjelasan yang disampaikan Dirut PT. Pertamina:

Fraksi PDIP : Oleh Mercy Chriesty Barends dari Maluku. Mercy mempertanyakan berapa BBM yang digunakan Pertalite? Jadi kita tahu sisa untuk RON 88 berapa. Pasti ada pengurangan. Sekarang saja premium kekurangan, apalagi kalau digunakan untuk Pertalite? Hasil feasibility studies mohon diberikan ke komisi 7. Agar bisa menentukan produksi Pertalite.

Fraksi Golkar : Dito Ganinduto dari Jateng 8 (Komisi 10). Dito mempertanyakan apakah sudah melakukan diskusi untuk proses transisi blok Mahakam dengan Total? Proyek - proyek yang kecil dimitrakan saja. Fokus ke yang besar – besar saja, agar Pertamina bisa go internasional. Menurutnya, PGN jauh lebih maju daripada Pertagas. 57% market share di PGN (Perusahaan Gas Negara) berikan ke Pertamina sebagai PMN (Penyertaan Modal Negara).

Bowo Sidik Pangarso dari Jateng 2 (Komisi 8). Bowo meminta grand design Kilang dari Pertamina

Fraksi Gerindra : Oleh Harry Poernomo dari Jateng 6. Harry menanyakan kerugian tersebut ada di PSO (Public Service Obligation) atau non-PSO? Bila di PSO, bisa dipahami. Namun bila di non-PSO, harus dilihat lagi apakah ada inefisiensi? Apakah rencana kilang minyak hanya wacana? Meminta perencanaan yang konkrit dari PT. Pertamina. Ia berpendapat bahwa Bontang menurutnya tidak tepat untuk menjadi lokasi kilang. Ia menyarankan agar diprioritaskan di Jawa Timur (Jatim) saja karena Jatim punya pasar yang sangat besar namun belum ada kilang. Kenapa pertamina tidak kerjasama dengan Exxon Mobile untuk membangun kilang? Kenapa pertamina tidak ada plan investasi sendiri? Kenapa harus dengan pihak ketiga?. Harry juga berpendapat bahwa pertamax dan pertamax plus distribusinya sangat buruk. Banyak SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) tak jual pertamax. Kenapa tidak konsentrasi untuk memperbaiki distribusi Pertamax dulu? SPBU di Jakarta juga banyak yang tutup. Daripada membuat kehebohan dengan Pertalite, lebih baik konsentrasi untuk membuat layanan yang baik untuk Pertamax saja bagaimana?

Aryo P.S Djojohadikusumo dari DKI 3. Aryo mempertanyakan apa dasar hukum Pertalite? Apa saja daerah yang akan menjadi sasaran distribusi? Menteri ESDM menyampaikan Pertamina ke depan diminta untuk penghapusan RON 88 tahun 2017. Apakah Pertamina tahu akan hal ini? Berapa dana yang dibutuhkan Pertamina untuk peluncuran Pertalite ? Dan dari mana dananya? Berapa pengurangan produksi emisi karbon dari penggunaan Pertalite per liter dibanding RON 88? Apakah ada perubahan dari nilai investasi Pertamina di luar negeri dengan anjloknya harga minyak? Berapa % dari merek mobil yang ada yang direkomendasikan untuk menggunakan RON 90?. Apakah Pertamina sudah bertemu dengan GAIKINDO? Karena mobil baru mayoritas menggunakan RON 92 maka apakah berarti Pertalite hanya untuk sementara saja?

Katherine Angela Oendoen dari Kalbar. Katherine meminta peluncuran Pertalite ditunda karena sangat membebankan rakyat. Pertalite kabarnya dibuat hanya untuk pemasok tertentu. Apa ini benar? Pertamina sudah melakukan survei bahwa masyarakat setuju dengan Pertalite. Namun, masyarakat yang mana?

Kardaya Warnika dari Jabar 8. Kardaya berharap Pertamina ingat dasar hukum undang - undang Premium. Strategi komunikasi Pertamina sekarang seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) belum matang sudah digembor-gemborkan. Mohon diperbaiki. Dispenser Pertalite ini apakah menggunakan dispenser Premium? Jangan sampai Pertalite mengurangi akses/jatah ke Premium. Karena harganya sudah paling terjangkau. Untuk Blok Mahakam, Pertamina baru bisa beroperasi kalau ada kontrak kerjasama dari Pemerintah. Tidak cukup hanya dengan Surat Menteri untuk Pertamina di Blok Mahakam menurut Undang - undang.

Ramson Siagian dari Jateng 10. Ramson meminta agar Pertamina mengkomunikasikan ke publik bahwa Pertalite tidak akan digunakan untuk menghapus Premium. Kalau ada pressure dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terhadap Pertamina Untuk menghapus premium, kami minta Menteri ESDM mundur.

Fraksi Demokrat : Oleh Mulyadi dari Sumbar 2. Mulyadi mempertanyakan kenapa pemerintah kita subsidi BBM? Banyak orang yang tak semestinya menggunakan BBM subsidi bisa membeli. Ia mengusulkan mungkin lebih baik subsidi orang yang butuh dibantu untuk beli BBM dengan misalnya Jokowi bisa meluncurkan kartu BBM.

Fraksi PAN : Oleh Lucky Hakim dari Jabar 6. Lucky mengatakan beberapa kali ketika ia pulang kampung ke Cilacap, ia berharap sangat CSR (Corporate Sosial Responsibility) dari Pertamina harap bisa monumental.

Totok Daryanto dari Jatim 5: Totok menyatakan bahwa Pertamina harus mendapatkan masukkan dari DPR untuk penentuan harga BBM subsidi. Pertamina tidak bisa pure corporate

Fraksi Hanura : Oleh Inas Nasrullah Zubir dari Banten 3. Inas mengusulkan agar standar mutu untuk RON 90 harus ditentukan. Karena kini hanya ada untuk RON 88, 91, 92. Ia menanyakan apakah pertamina memberikan kajian kepada dirjen migas untuk RON 90? Menurut pendapatnya, kita mungkin justru butuh banyak nafta untuk Pertalite. Ia menanyakan namun kenapa bulan mei masih diekspor? Apakah sudah ada kajian dari lingkungan hidup mengenai Pertalite? Maka, menurutnya jika belum ada kajian lingkungan hidup, maka cancel saja Pertalite ini yang akan launching Mei 2015.

Respon Mitra

Berikut respon dan jawaban dari dirut Pertamina terhadap pertanyaan atau pernyataan yang diajukan anggota DPR RI Komisi 7 :

Dirut Pertamina mengatakan PSO dan LPG 3 kg mereka rugi. Harga untuk premium ditetapkan di bawah harga semestinya maka PT Pertamina rugi. Dalam mendapatkan data kebuthan RON mobil masyarakat, Pertamina memperoleh rekomendasi kebutuhan RON dari manual book mobil. Dirut Pertamina menjelaskan bahwa tidak ada masalah bila terjadi ketidakasesuaian RON yang dikonsumsi dengan RON yang tercatat di manual book, jadi walaupun mobil menggunakan RON lebih rendah, akan tetap bisa digunakan.

Dirut Pertamina memaparkan Carbon emission untuk Premium adalah 4,42 per kilometer. Pertalite kisaran 3,5 per kilometer. Pertamax dengan 2,67 per kilometer. Ia juga menyatakan kekecewaan atas tidak didapatinya equal treatment antara PT Pertamina dengan pesaing - pesaing swasta. Contohnya, SHELL launch produk baru namun tidak dipermasalahkan. Padahal Pertamina sudah komitmen Pertalite tidak akan menggeser Premium. Ia mengusulkan AD/ART Pertamina harus diubah. NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) tanah kami sekarang migas yang 3x lipat diatas NJOP pasar.

PT Pertamina akan menunggu Dirjen Migas untuk memberikan izin pengawasan mutu Pertalite. Launching Pertalite belum dalam kuantitas yang besar. PT Pertamina masih menunggu kajian dari lingkungan hidup. Tidak ada niat bahwa Pertaliteadalah untuk menggantikan Premium. Penjualan Pertamax tidak optimal di SPBU. Maka PT Pertamina hanya ingin memberikan opsi untuk konsumen. Kami akan terus upayakan efisiensi untuk kilang dengan kondisi aset yang ada. Menteri BUMN meminta kami untuk meningkatkan efisiensi sesuai input Pak Dito Ganinduto, kami akan fokus mengelola lapangan - lapangan besar kami. Sudan waktu itu kami masuk ke sana, namun hasilnya kurang baik, dan akhirnya Pertamina menarik diri dari Sudan.

Kasus antara Blok Mahakam dengan Total, Dirut Pertamina menyatakan bahwa Total belum mau melakukan diskusi tentang proses transisi. PT Pertamina berterima kasih kepada komisi 7 atas dukungannya untuk Blok Mahakam. PT pertamina meminta maaf atas pola komunikasi yang kurang baik. Pertamina berjanji akan memperbaiki pola komunikasi tersebut.

Kesimpulan Rapat

Komisi 7 meminta pertamina menunda peluncuran Pertalite karena teknis operasional dan perizinan belum tuntas. Apabila ingin dipasarkan harap melakukan konsultasi dulu.
Komisi 7 meminta dirut pertamina untuk menyampaikan secara rinci neraca dan rugi laba serta upaya penghematan dari sisi impor minyak mentah dan BBM.
Komisi 7 meminta pertamina untuk melaporkan perkembangan pembangunan kilang baru pertamina sehingga Indonesia bisa memenuhi kebutuhan sendiri.
Komisi 7 meminta dirut pertamina untuk optimalisasi aset pertamina yang tidak produktif baik di dalam atau luar negeri.
Komisi 7 meminta dirut pertamina untuk mengkaji pola pengelolaan sumur tua dalam wilayah kerja pertamina yang bisa memaksimlakan produksi migas.
Komisi 7 meminta dirut pertamina untuk meningkatkan daya saing pertamina.
Komisi 7 meminta dirut pertamina untuk evaluasi pemasaran LPG 3 kg agar harganya dapat terkendali sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.

Untuk membaca rangkaian livetweet RDP Komisi 7 dengan PT. Pertamina silakan kunjungi http://chirpstory.com/li/263545?page=1

Sumber gambar : http://energitoday.com/2015/05/23/pertamina-pasarkan-Pertalite-tak-perlu-izin-dpr-cukup-pemberitahuan/

wikidpr/kit

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Rencana Implementasi BBM Pertalite - Rapat Dengar Pendapat Komisi 7 dengan PT Pertamina

Pemaparan Mitra

Pemanatauan Rapat

Respon Mitra

Kesimpulan Rapat