Berita Terkait
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal
- (DetikNews) PLN Tak Lagi Layani Permintaan Sambungan Listrik 450 VA dan 900 VA
- (DetikNews) Mendagri Tjahjo Kumolo Dorong Revisi UU Ormas
- (Tempo.co) Kunjungan Komisi XI ke Amerika, Ketua MPR: Itu Hak Dewan
- (Media Indonesia) Setop Akal-akalan Studi Banding ke Luar Negeri
- (Berita Sumut) Pemerintah Terapkan Tiga Skema Pembiayaan Sertifikasi Halal
- (Tempo.co) RUU Antiterorisme, Pemerintah Tambah Pasal Santunan
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (DetikNews) Butuh Rp 1-1,2 T agar TI Asian Games 2018 Samai Event di Incheon 2014
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (DetikNews) Butuh Rp 1-1,2 T agar TI Asian Games 2018 Samai Event di Incheon 2014
- (JawaPos) ICW Berikan Rapor Merah Buat Jaksa Agung, Ini Datanya..
- (Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan
- (Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
Rencana Kerja dan Anggaran RAPBN 2016: Rapat Kerja Komisi 5 dengan Menhub, MenPUPERA dan MenDes
Komisi 5 pada 24 Juni 2015 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan (Menhub), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenDes) untuk mengambil keputusan atas pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) terkait Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (RAPBN 2016).
Raker yang dimulai pukul 10:39 WIB dipimpin oleh Ketua Komisi 5, Fary Djemy Francis dari NTT 2. Raker dihadiri oleh 12 dari 53 anggota Komisi 5 dan dinyatakan memenuhi kuorum.
Ketua Rapat membacakan agenda Raker hari ini yaitu:
Meminta persetujuan dari fraksi-fraksi di Komisi 5 atas pendahuluan dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari Kemenhub, KemenPUPERA dan KemenPDT.
Ketua Rapat membuka rapat dengan mengingatkan Menhub, MenPUPERA dan MenDes bahwa DPR akan reses tanggal 3 Juli 2015 dan oleh karena itu Komisi 5 meminta jawaban tertulis untuk rapat-rapat kerja sebelumnya dari mitra-mitra sebelum tanggal 3 Juli 2015.
Pemantauan Rapat
Berikut ini merupakan respon fraksi-fraksi menanggapai pemaparan dari Mitra Rapat:
Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Yoseph Umarhadi dari Jabar 8. Yoseph menegaskan bahwa ada kesenjangan yang mencolok antara Pagu Kebutuhan dan Pagu Indikatif dari yang diajukan mitra-mitra Komisi 5. Komisi 5 sepakat untuk perjuangkan peningkatan pagu untuk mengurangi kesenjangan. Yoseph khawatir dengan kesenjangan pagu ini Program Nawa Cita tidak akan tercapai.
Sukur Nababan dari Jabar 6. Sukur menggaris bawahi dari 2015 ke Pagu Indikatif terjadi penurunan dan harus ada perjuangan besar dari Komisi 5 di Badan Anggaran (Banggar) untuk memenuhi kebutuhan mitra-mitra kerja. Menurut Sukur ekonomi kita sedang lesu dan Sukur sangat berharap mitra-mitra Komisi 5 bisa meningkatkan ekonomi Indonesia.
Sadarestuwati dari Jatim 8. Sadarestuwati menekankan bahwa ia belum setuju dengan pemaparan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT).
Fraksi Gerindra: Oleh Moh Nizar Zahro dari Jatim 11. Nizar desak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) untuk segera definitifkan Kepala Badan Pengelolaan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS).
Rita Zahara dari Riau 1. Rita minta perhatian khusus dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) untuk tegur jajaran kementeriannya karena menurut Rita tidak banyak yang menguasai lingkup kerjanya.
Fraksi Demokrat: Oleh Bahrum Daido dari Sulsel 3. Bahrum tanya ke mitra-mitra dari Komisi 5 dimana dokumen-dokumen pelengkap terkait Pagu Kebutuhan dan Pagu Indikatifnya. Bahrum heran mengapa ia tidak mendapatkan dokumen-dokumen tersebut dan jawaban-jawaban tertulis dari mitra-mitra.
Fraksi PAN: Oleh Ahmad Bakri dari Jambi. Haji Bakri berharap dengan sangat bahwa tahun ada sinergitas antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Fraksi PKB: Oleh Jazilul Fawaid dari Jatim 10. Jazilul menekankan ke Menteri Perhubungan bahwa tanggung-jawab konektivitas ada di pundak beliau. Namun Jazilul mendengar laporan bahwa dalam penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di 2015 menunjukkan gelagat yang tidak baik. Oleh karena itu Jazilul ingin evaluasi ulang Pagu Kebutuhan dari Kemenhub dan tolak ukur penyerapannya.
Respon Mitra
Berikut adalah beberapa respon Mitra Rapat menanggapi masukan dan pertanyaan dari anggota Komisi 5:
MenPUPERA:
Kami perjuangkan Pagu Kebutuhan kami di Sidang Kabinet dan Presiden minta Menteri Keuangan untuk mencatat kebutuhan kami.
Kami menerima apa yang disampaikan dalam kesimpulan rapat ini untuk ditetapkan.
Menhub:
Pelabuhan rakyat menjadi fokus penting untuk Kemenhub. Pelabuhan samudera itu menjadi tanggung-jawab PELINDO 1-4.
Mengenai penyerapan, kami akan dorong terus. Penyerapan paling besar salah satunya untuk Direktorat Perkereta-apian. Kami harap tidak lebih buruk daripada Tahun 2014. Di Semester ke-2, penyerapan kami akan naik karena kerja fisik akan dimulai.
Saya sangat mendukung untuk dilakukan evaluasi tentang mudik dan juga untuk mendorong investasi.
Kita sudah memangkas 150 perizinan yang masih pending dalam 8 bulan saya menjabat.
Kesimpulan
Komisi 5 dan Mitra-Mitra rapat menyetujui alokasi anggaran RKP, RKAKL dalam pendahuluan pembahasan RAPBN 2016.
Komisi 5 akan memperjuangkan pagu-pagu kebutuhan Mitra-Mitra kerja dari Komisi 5.
Ketua Rapat menutup Raker persiapan mudik Lebaran Tahun 2015 pukul 11:35 WIB.
Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Kerja Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembahasan pendahuluan RAPBN 2016 kunjungi: http://chirpstory.com/li/273287.
wikidpr/mey