Berita Terkait

Kategori Berita

Rencana Kerja Pemerintah 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan Eselon I Bappenas

12/12/2018

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 16 Juni 2015 dengan jajaran Eselon I dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun anggaran 2016.

Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Anggaran Said Abdullah dari Jatim 11. RDP dihadiri oleh 13 dari 98 anggota Banggar.

Ketua Rapat mengumumkan bahwa agenda RDP hari ini adalah:

Pemaparan dari para Eselon I Bappenas mengenai sasaran dari RKP 2016

Pemaparan Mitra

Berikut adalah beberapa pemaparan Deputi Meneg PPN bidang Pendanaan Pembangunan (Deputi PP), Ir. Wismana Adi Suryabrata antara lain:

Ada 3 dimensi pembangunan: manusia, sektor unggulan dan pemerataan & kesetaraan.
Rencana kerja pembangunan manusia terkait kesehatan, pendidikan, air minum dan sanitasi.
Rencana kerja sektor unggulan terkait kedaulatan pangan, energi, kelautan dan pariwisata.
Rencana kerja sektor unggulan highlight pemerataan antar wilayah.

Berikut adalah beberapa pemaparan Deputi Meneg PPN bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat & Kebudayaan (Deputi PMMK), Dr.Ir. Subandi antara lain:

Kualitas pembangunan masyarakat mencerminkan nilai-nilai sosial dan tatanan hidup bermasyarakat.
Membangun manusia secara utuh sebagai insan baik sebagai individu maupun sebagai bagian masyarakat.
Indeks Pembangunan Manusia akan mengukur nilai-nilai gotong-royong, toleransi dan rasa aman.
Pembangunan masyarakat juga dilakukan dengan menguatkan akses pelayanan KB dan reproduksi. Memberikan sosialisasi tentang kependudukan dan perlunya alat kontrasepsi.
Sasaran bidang Kesehatan: pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
Sasaran bidang Pendidikan: sudah 21,7 juta anak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar.
Pemerataan fasilitas pendidikan diseluruh wilayah terutama yang fasilitasnya masih sedikit.
Juga dengan penyediaan tunjangan khusus guru di daerah terpencil. Penyediaan beasiswa S1 bagi guru, beasiswa S2 & S3 bagi dosen dan penambahan kuota Bidikmisi 2015.

Berikut adalah beberapa pemaparan Deputi bidang Pemukiman dan Perumahan, Ir.Nugroho Tri Utomo antara lain:

Luas pemukiman kumuh di perkotaan seluas 38.431 hektar.
Rumah tangga yang tidak menempati rumah sendiri sebanyak 5,9 juta rumah-tangga.
Kinerja pasar terhadap pembiayaan perumahan belum optimal.
Pemerintah perlu menggaransi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hampir 59% masyarakat Indonesia berpenghasilan rendah.
Dari 252 juta penduduk Indonesia baru 68% yang mempunyai air minum layak dan 61% yang mempunyai sanitasi layak.
Sasaran bidang pemukiman adalah membangun hunian layak, sanitasi layak dan infrastruktur air minum dan penataan pemukiman kumuh.
Pendanaan pusat berasal dari DAK Air Minum, sanitasi dari perumahan, APBN dan BUMN.
Pendanaan daerah dari APBD, BUMD dan bantuan keuangan infrastruktur.
Masyarakat juga memiliki kontribusi sebesar 26% dalam pembangunan sanitasi dan air minum.

Respon dan Masukan Anggota I

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Mindo Sianipar dari Jatim 8. Menurut Mindo untuk perkembangan manusia kualitas mutu makanan dari hewani berbeda dengan makanan dari nabati. Mindo saran ke Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk fokus kepada peningkatan mutu makanan untuk mendorong perkembangan manusia Indonesia.

Ribka Tjiptaning dari Jabar 4. Ribka menyoroti isu-isu seputar kesehatan. Menurut Ribka kualitas dokter bukan dilihat dari selembar kertas tapi dari dedikasi terhadap pekerjaannya. Dokter adalah tugas mulia. Ribka menyayangkan dokter-dokter yang ‘jualan’ obat dan bersembunyi dibalik kode etik. Ribka kritis terhadap penyelenggaraan BPJS Kesehatan. Menurut Ribka percuma membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) jika pada akhirnya ditolak oleh rumah sakit.

Fraksi Gerindra: Oleh Andi Ruskati Ali Baal dari Sulbar. Andi minta ke Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) daftar daerah sulit terjangkau yang siap mendapatkan bantuan. Menurut Andi masih banyak daerah yang mengalami gizi buruk, termasuk Dapilnya. Andi dorong Deputi Bappenas untuk beri perhatian khusus buat daerah-daerah yang berpendidikan rendah dan infrastrukturnya belum maju. Andi juga saran ke Deputi Bappenas untuk menganggarkan buat pondok-pondok pesantren karena baik buat perbaikan akhlak.

Roberth Rouw dari Papua. Roberth desak Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk jangan membolak-balik prioritas Pemerintah. Menurut Roberth pembangunan SDM harus dimulai dari kesehatan. Roberth menilai Pemerintah kurang fokus menjaga kesehatan masyarakat. Menurut Roberth Pemerintah melupakan badan penjaga kesehatan masyarakat yaitu BPOM. Menurut Roberth BPOM memiliki anggaran yang sangat kecil dan sama dengan anggaran BKKBN. Roberth minta perhatian khusus dari Deputi Kepala Bappenas untuk membuat anggaran yang lebih bijaksana.

Fraksi PAN: Oleh Ahmad Riski Sadig dari Jatim 6. Riski fokus kepada isu kesehatan. Riski menilai banyak fasilitas kesehatan seperti Puskesmas yang kondisinya tidak layak. Riski tanya ke Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) strategi yang disiapkan untuk menyiapkan tenaga-tenaga kesehatan dan menjaga fasilitas kesehatan yang ada. Riski juga menilai bahwa BPOM belum benar-benar menjadi garda yang menjaga kesehatan masyarakat. Menurut Riski penyediaan obat di daerah-daerah banyak yang obatnya sudah kadaluarsa. Terkait kependudukan, Riski meminta perhatian khusus Bappenas mengenai BKKBN yang kekurangan anggaran memenuhi penyediaan alat-alat Keluarga Berencana.

Fraksi PPP: Oleh Elviana dari Jambi. Elviana tanya ke Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) apa indikator tujuan dari ‘Revolusi Mental’ berhasil tercapai. Elviana juga minta klarifikasi ke Deputi Kepala Bappenas mengenai PTS yang hilang dari perencanaan Bappenas. Elviana saran ke Deputi Kepala Bappenas bahwa yang benar adalah memperbanyak pembangunan kepemudaan.

Penjelasan Mitra I

Deputi PMMK:

Menjawab Ibu Elviana, mengenai PTS akan tetap menjadi sasaran dalam hal beasiswa yang akan diberikan untuk mahasiswa yang tidak mampu.
Kita rencanakan penyediaan ruang belajar dan asrama untuk anak-anak di pondok pesantren.
Kita rencanakan peningkatan akses bagi anak-anak di daerah Terluar-Terdepan-Tertinggal (3T) dan penyediaan sekolah tiga-atap.
Kami akan koordinasi dengan lembaga bersangkutan mengenai pembangunan pondok pesantren di Sulawesi Barat.
Mengenai sekolah pelayaran akan dibangun di 10 wilayah di bawah Kementerian Perhubungan.
Berkaitan dengan Keluarga Berencana, kita targetkan 53,5% dari pasangan produktif akan mendapatkan alat kontrasepsi.
Kita perlu meningkatkan kualitas data yang akhirnya menentukan bantuan-bantuan tersalur dengan akurat.
Kita akan memperkuat BPOM.
Di RKP mengenai gizi memang kami bicarakan dengan lintas bidang. Penanganan gizi tidak bisa dilakukan sendirian oleh Kementerian Kesehatan. Indonesia adalah salah satu dari 17 negara yang mengalami permasalahan gizi.
Permasalahan gizi anak-anak Indonesia saat ini berkaitan dengan tinggi dan berat badan.

Deputi Meneg PPN bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam (Deputi KSDA), Dr. Ir. Endah Murniningtyas:

Aksesabilitas pangan menjadi sasaran kedaulatan pangan yang ingin dicapai di 2016.
Arah kebijakan kedaulatan pangan adalah peningkatan produksi pangan serta peningkatan produksi hewani.
Untuk meningkatkan produksi pangan kami akan meningkatkan jalur irigasi dan rehabilitasi permukaan air tanah dan membangun 18 waduk.
Akan ditetapkan pembangunan 1.000 desa mandiri benih.
Dukungan peningkatan produksi dilakukan baik di daerah maupun pusat terus menjadi sasaran.
Penanganan gangguan pertanian dilakukan dengan cara pengembangan asuransi pertanian, penggunaan benih adaptif.
Arah dan sasaran kebijakan kedaulatan energi berupa energi primer terutama minyak dan gas bumi.
Meningkatkan pemanfaatan gas bumi dan batubara nasional.
Meningkatkan peranan energi baru terbarukan (renewable energi) dalam komposisi pasokan energi.
Untuk pembangunan kilang minyak dengan Pertamina harus dibuat kerangka regulasinya.
Arah kebijakan kemaritiman adalah program penamaan pulau-pulau dan batas 200 mil di laut.

Deputi Meneg PPN bidang Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Deputi IIPEK), Dr.Ir. Mesdin Kornelis Simarmata:

Daya saing pariwisata di Indonesia masih rendah. Indonesia berada dibawah Malaysia dan Thailand.

Respon dan Masukan Anggota II

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Mindo Sianipar dari Jatim 8. Menurut Mindo pemanfaatan protein hewani bisa didapatkan tidak hanya dari daging sapi. Mindo dorong agar BPPT diharuskan mencari solusi agar nelayan tidak perlu membawa ratusan kilogram es ketengah laut untuk menjaga kesegaran ikan.

Fraksi PAN: Jamaluddin Jafar dari Papua. Jamaluddin minta perhatian khusus Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengenai irigasi di Papua. Menurut Jamaluddin sekarang beras untuk Sorong, Timika dan sekitar Merauke sudah bisa dipasok dari Merauke. Namun demikian masalahnya adalah pengairan. Waduk-waduk yang ada sekarang jangkauannya hanya radius 70.000 hektar.

Penjelasan Mitra II

Deputi KSDA:

Sapi termasuk 5 komoditas nasional yang perlu diamankan karena konsumsinya naik terus.
Di dalam pemerintahan yang sekarang kita ingin melihat bagaimana kegiatan-kegiatan bersinergi di lapangan. Dalam rangka kelembagaan, kami diskusi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga di tingkat daerah.
Sejak 2014, kami dengan Kementerian Pertanian, Pemda NTB dan Pemda Papua kerjasama untuk pengembangan sapi. Kerjasama ini kami lanjutkan sampai 2016.
Pengembangan ternak unggas (ayam dan itik) serta juga kelinci akan kami masukkan dalam RKP untuk 2016.
Untuk melatih produktivitas, bisa dilakukan di Techno Park Ambon (BPPP Ambon). Disana kami juga menawarkan paket teknologi yang bisa dilayankan kepada masyarakat.
Untuk Merauke, dalam pengembangan jaringan-jaringan irigasi kami sedang lakukan. Namun dalam pengembangan skala yang besar, kami kerja sama dengan Pemerintah Daerah karena banyaknya tanah adat.

Respon dan Masukan Anggota III

Fraksi PAN: Oleh Jamaluddin Jafar dari Papua. Jamaluddin ingin meluruskan bahwa menurutnya di Merauke belum banyak lahan yang dikuasai tanah adat, bahkan masyarakat justru welcome bila tanahnya digunakan secara produktif. Jamaluddin menekankan bahwa tetap yang jadi masalah adalah air.

Penjelasan Mitra III