Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Rapat Komisi 8 dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

12/12/2018

Pada 16 April 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA), Yohana Yembise terkait rencana strategis (Renstra) Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada RAPBN-P 2016.

Pemaparan Mitra

Berikut adalah pemaparan dari MenPPPA, Yohana Yembise:

Masalah perempuan dan anak ini serius. Tiap tanggal 6 Maret, di New York kita bicarakan capaian kita ke negara lain.
Isu perempuan adalah isu internasional. Gender mainstreaming, sustainable development dan green government jadi prioritas.
Apakah Indonesia bisa mencapai 50:50 (gender equality) dalam 15 tahun? Ini yang harus saya laporkan ke United Nations (UN) tiap tahun.
Peranan dan keterwakilan perempuan harus ditingkatkan dalam politik dan pembangunan.
Untuk 2015-2019, kami fokus memberantas perdagangan manusia (trafficking perempuan dan anak), penanganan kasus kekerasan seksual kepada perempuan dan anak dan program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Program prioritas kami juga untuk perlindungan anak dengan meningkatkan akses ke pelayanan untuk mendukung tumbuh kembang anak.
Kami akan melakukan review, koreksi dan harmonisasi terhadap UU hingga Peraturan Daerah (Perda) berperspektif gender.
Kami akan rancang Peraturan Pemerintah (PP) untuk perlindungan anak dengan kebutuhan khusus.
Kami akan melakukan survei tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan sebagai bagian dari komitmen kami.
Kami juga akan tingkatkan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan kementerian dan lembaga berkaitan lainnya.
Pemangku kepentingan non-pemerintah juga harus mengerti tentang perlindungan khusus kekerasan terhadap anak.

Pemantauan Rapat

Berikut adalah respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari MenPPPA, Yohana Yembise:

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Samsu Niang dari Sulsel 2. Samsu menilai mestinya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) harus tampil sama seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan. Harus ada action karena sekarang ini KemenPPPA belum tampil di media. Padahal Samsu tahu sudah bekerja. Samsu ingin Komisi 8 bisa bantu KemenPPPA dengan program-program di lapangan, terutama di Dapilnya.

Itet Tridjajati Sumarijanto dari Lampung 2. Itet menilai pemaparan yang disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) kebanyakan hanya wacana saja. Menurut Itet pemaparan tidak dibuat oleh MenPPPA, tapi oleh pembantu-pembantu MenPPPA. Itet berharap ambisi Ibu MenPPPA di politik lebih tinggi dari yang Itet lihat sekarang. Itet minta klarifikasi ke MenPPPA status dari program edukasi politik untuk perempuan.

Fraksi Demokrat: Oleh Linda Megawati dari Jabar 9. Linda ingin Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) punya target yang jelas dan reaktif. Linda belum melihat aksi dari KemenPPPA. Menurut Linda sifatnya hanya responsif saja dan tidak ada aksi.

Fraksi PAN: Oleh Saleh Partaonan Daulay dari Sumut 2 dan sebagai Ketua Komisi 8. Saleh ingin mengerti apa yang dimaksud Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) belum setara sehingga menjadi alasan dibutuhkannya UU Kesetaraan Gender. Saleh juga ragu efektivitas dari usulan kajian dari KemenPPPA. Saleh prihatin anggaran negara habis untuk kajian-kajian dan kunjungan kerja saja. Saleh mengingatkan bahwa MenPPPA belum menyampaikan proyeksi anggaran ke depannya dan tidak jelas program kerjanya seperti apa. Saleh minta klarifikasi ke MenPPPA apa yang menjadi indikator KemenPPPA sudah melakukan sesuatu untuk Indonesia.

Saleh menilai pemaparan dari MenPPPA adalah wacana saja karena kemarin waktu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di eksekusi, KemenPPPA tidak bicara. Menurut Saleh aneh Ibu MenPPPA tidak tahu ada warga negara perempuan Indonesia yang dieksekusi mati. Saleh tanya ke MenPPPA dengan nada keras dimana peran KemenPPPA dalam melindungi WNI wanita. Menurut Saleh untuk sebuah lembaga besar yang sudah didirikan lebih dari 40 tahun dan punya tugas sepenting KemenPPPA, Saleh kecewa MenPPPA tidak tahu jumlah eksak TKI yang Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan tidak punya data berapa jumlah tahanan perempuan di Indonesia.

Saleh tidak ikhlas membantu KemenPPPA bila tidak ada proteksi terhadap warga negara. Saleh kecewa negara absen. Saleh kembali tanya ke Ibu MenPPPA tahu nama TKI yang akan dieksekusi selanjutnya. Saleh titip salam ke Pemerintah bahwa DPR kecewa karena Pemerintah tidak bisa melindungi warga negaranya.

Saleh menilai MenPPPA juga tidak tahu politik anggaran. Kalau MenPPPA tiba-tiba minta anggaran, Komisi 8 tidak punya. Anggarannya ada di Bappenas. Saleh saran MenPPPA berjuang di Bappenas. Komisi 8 bantu untuk pertahankan di Badan Anggaran (Banggar).

Saleh menegaskan bahwa Komisi 8 menghormati Ibu MenPPPA. Komisi 8 keras mengkritik MenPPPA untuk membantu. Saleh memberikan info bahwa Raja Arab Saudi yang sekarang akan perhatian terhadap eksekusi mati. Saleh tahu Ibu MenPPPA seorang akademisi, namun Saleh mengingatkan bernegara tidak seperti di kampus. Menurut Saleh kita perlu aksi bukan hanya kampanye-kampanye dan penelitian-penelitian. Apalagi data saja KemenPPPA tidak punya. Kedepannya Saleh dorong MenPPPA siapkan hal-hal yang teknis dan operasional.

Kuswiyanto dari Jatim 9. Kuswiyanto lihat pemaparan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) sama seperti kemarin. Fokusnya ke fasilitasi untuk KemenPPPA. Menurut Kuswiyanto di Raker sebelumnya, Komisi 8 sepakat KemenPPPA untuk lebih melakukan hal-hal teknis di tupoksinya. Kuswiyanto minta klarifikasi ke MenPPPA status terakhir dari langkah-langkah yang telah dilakukan. Kuswiyanto juga minta penjelasan revolusi mental apa yang ingin dilakukan MenPPPA di jajaran KemenPPPA.

Fraksi PKB: Oleh Arzetti Bilbina dari Jatim 1. Menurut Arzeti dari data Kepolisian ada sekitar 25.000 kecelakaan kepada anak-anak umur 0-10 tahun dan pelanggar lalu-lintas banyak dilakukan oleh anak-anak. Dan menurut Arzeti kasus-kasus tentang anak-anak dan perempuan kebanyakan ditemukan oleh media. Arzeti minta klarifikasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) seperti apa penanganan dari KemenPPPA.

Fraksi PKS: Oleh Hidayat Nur Wahid dari DKI 2. Hidayat menilai permasalahan anak dan perempuan merupakan masalah yang serius. Hidayat usul agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menjadi kementerian penuh. Hidayat mengingatkan bahwa anggaran dimulai di eksekutif bukan di legislatif. Hidayat sudah mengusulkan untuk mengubah KemenPPPA bukan lagi Kementerian Negara dan gembira sekali ketika Presiden mengumumkan KemenPPPA bukan lagi Kementerian Negara. Namun demikian, menurut Hidayat dalam anggaran, KemenPPPA belum seperti kementerian penuh. Menurut Hidayat KemenPPPA seharusnya eksekusi program, bukan memperbanyak kampanye saja.

Fraksi PPP: Achmad Fauzan Harun dari DKI 1. Achmad Fauzan berharap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berperan lebih besar sehingga kebutuhan publik terpenuhi. Achmad Fauzan minta klarifikasi bagaimana MenPPPA merubah KemenPPPA dari kementerian koordinasi menjadi kementerian teknis.

Achmad Mustaqim dari Jateng 8. Menurut Achmad program-program yang dipaparkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) sangat normatif dan tidak inovatif. Achmad minta klarifikasi ke MenPPPA status perkembangan dari program-program KemenPPPA. Achmad saran KemenPPPA bisa sinergi dengan Kementerian Sosial untuk program agar skala program menjadi masif dan jangkauan lebih luas.

Fraksi Nasdem: Tri Murny dari Banten 1. Tri Murny minta pendapat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) apakah anggaran KemenPPPA bisa ditingkatkan proporsinya untuk kebutuhan terpadu lingkungan perlindungan perempuan dan anak.

Respon Mitra

Berikut adalah beberapa respon dari MenPPPA menanggapi masukan dan pertanyaan dari anggota Komisi 8:

Isu-isu gender masih ada di masyarakat kita.
KDRT tertinggi terjadi di wilayah Papua, Maluku dan Aceh.
Laki-laki belum bisa menerima untuk berada dalam posisi yang sama dengan perempuan.
Saya minta maaf. Saya tidak tahu ada isu eksekusi mati. Saya tahu ada 37 orang akan dieksekusi tapi tidak tahu nama dan kelanjutannya.
Saya mohon bantuan Komisi 8 untuk menaikkan anggaran. Apa kiranya yang sudah dilakukan Ketua Komisi 8 berkenaan dengan itu.
Kami melakukan penelitian di Biak tentang bagaimana laki-laki melihat perempuan begitupun sebaliknya.
Kami juga melakukan penelitian tentang bagaimana anak melihat keluarga, lingkungan dan sekolah.
Permasalahan tidak bisa ditangani seperti membalik tangan namun diperlukan penelitian mengenai masalah tersebut.
Berdasarkan data BNP2TKI Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri ada 6,5 juta dan 58% dari TKI tersebut adalah Tenaga Kerja Wanita (TKW).
Mohon maaf sekali lagi, tapi kami tidak punya data TKW.
Dan angka-angka tahanan wanita kita juga tidak tahu.

Kesimpulan

Komisi 8 dapat memahami penjelasan MenPPPA terkait Rencana Strategis RPJMN 2015-2019.
Terkait dengan program prioritas KemenPPPA Tahun 2016 dalam mendukung RPJMN, Komisi 8 memberikan beberapa pandangan dan pendapat yang perlu ditindaklanjuti antara lain:
Mendesak KemenPPPA untuk menindaklanjuti kesepakatan Raker Komisi 8 dengan MenPPPA pada periode sebelumnya tentang perubahan Kementerian menjadi Kementerian teknis sesuai dengan namanya sekarang dan membuat langkah-langkah konkrit dan serius dalam upaya penguatan lembaga, baik pada tingkat kewenangan dan anggarannya.
Perlu membuat grand design rencana kerja dan alokasi anggaran yang dibutuhkan KemenPPPA untuk mampu merespon berbagai persoalan perempuan dan anak di Indonesia.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Dengar Pendapat dengan MenPPPA kunjungi http://chirpstory.com/li/263377.

wikidpr/sith

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Rapat Komisi 8 dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemaparan Mitra

Pemantauan Rapat

Respon Mitra

Kesimpulan