Rencana Strategis Kementerian Pertanian - Rapat Komisi 4 dengan Menteri Pertanian

12/12/2018

Pada 2 April 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, terkait evaluasi kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) di 2014 dan Rencana Strategis Kementan di 2015-2019.

Pemantauan Rapat

Berikut adalah respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari Menteri Pertanian, Amran Sulaiman:

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Ono Surono dari Jabar 8. Ono minta Menteri Pertanian (Mentan) untuk jelaskan isu terkait alat mesin pertanian di Ponorogo. Ono khawatir Presiden Joko Widodo diseret-seret karena isu ini. Ono minta ke Mentan daftar bantuan dari Kementerian Pertanian khusus untuk Dapilnya. Ono ingin publish dan sebarkan daftar tersebut ke masyarakat. Terkait berbagai macam program Kementerian Pertanian, Ono mohon Dapilnya tercatat di daftar Kementerian supaya tidak ada oknum.

Fraksi Golkar: Oleh Hamka B. Hady dari Sulsel 1. Hamka senang simpang siur ribuan traktor di Ponorogo selesai. Hamka harap agar Menteri Pertanian awasi agar ribuan traktor hibah tidak diperjual belikan petani. Sehubungan dengan gula, Hamka menilai gula harus ditingkatkan produksinya, kapasitas rendeman dan modernisasi pabrik. Hamka harap tidak hanya cuma 1 pabrik saja yang dibangun.

Siti Hediati Soeharto dari Yogyakarta. Titiek menggaris bawahi bahwa APBN-P 2015 sudah cair. Titiek desak Menteri Pertanian untuk segera perbaiki irigasi di banyak tempat agar bisa swasembada.

Fraksi Gerindra: Oleh Luther Kombong dari Kaltim. Menurut Luther produksi lada harus makin ditingkatkan karena harga global lagi tinggi. Luther khawatir kita terpaksa impor kalau tidak.

Sri Wulan dari Jateng 3. Dari hasil resesnya, menurut Sri Wulan rakyat di Dapilnya kesulitan untuk mendapatkan air untuk pertanian mereka. Sri Wulan menilai rakyat di Dapilnya kurang mendapatkan penyuluhan. Sri Wulan menyayangkan justru yang turun adalah Babinsa. Sri Wulan minta konfirmasi kepada Menteri Pertanian kenapa ada tambahan impor sebesar 5% di 2015.

Fraksi Demokrat: Oleh Herman Khaeron dari Jabar 8. Herman harap ketika nanti melakukan Kunjungan Kerja pejabat eselon I Kementerian Pertanian bisa ikut hingga akhir.

Muhammad Nasyit Umar dari Sulsel 2. Nasyit meluruskan ke Menteri Pertanian bahwa pengairan adalah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenpuPera), bukan Kementerian Pertanian (Kementan).

Fraksi PAN: Oleh Yandri Susanto dari Banten 2. Menurut Yandri Komisi 4 butuh rapat internal terlebih dahulu untuk memikirkan solusi untuk permasalahan beberapa partai politik.

Fraksi PKB: Oleh Taufiq R. Abdullah dari Jateng 7. Taufiq saran ke Menteri Pertanian (Mentan) lebih baik Komisi 4 diinformasikan terkait siapa saja pejabat Eselon I dan Eselon II dari Kementerian Pertanian (Kementan) yang bertugas di daerah. Taufiq minta salinan dari teks Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementan dan TNI-AD. Taufiq menilai penting untuk mengetahui wewenang TNI terkait urusan non-ketentaraan karena sejujurnya Taufiq masih mengalami trauma terkait peran TNI.

Terkait gula, menurut Taufiq diperkirakan produksi gula kita hanya mengcover 90% dari kebutuhan. Taufiq mendorong Menteri Pertanian untuk segala impor terkait pangan harus ada approval dari Kementerian Pertanian, meskipun yang mengurusi adalah Kementerian Perdagangan.

Sehubungan dengan Bank Pertanian, Taufiq menilai jika nanti ada bank pertanian, prosedur-prosedur harus disederhanakan agar mudah diakses oleh petani. Taufiq saran Mentan bisa koordinasi dengan Bank Rakyat Indonesia terkait bank pertanian.

Acep Adang Ruhiat dari Jabar 11. Menurut Acep dana pembukaan lahan baru sebesar Rp.1.7 triliun lebih baik digunakan untuk perbaikan irigasi. Acep minta klarifikasi kepada Menteri Pertanian indikator yang digunakan untuk menandakan kita bisa swasembada pangan 3 tahun ke depan. Menurut Acep swasembada pangan dalam 3 tahun sangat susah karena masih banyak masalah yang harus diperbaiki. Menurut Asep di Banyuasin banyak petani yang sudah memberikan uang tetapi pupuk bersubsidi baru datang ketika mau panen. Hambatan ini perlu segera dicari akar masalahnya.

Fraksi PKS: Oleh Hermanto dari Sumbar 1. Menurut Hermanto Kementerian Pertanian (Kementan) harus ada data terkait kebutuhan masing-masing daerah. Misalnya di Sumatera Barat, tidak terlalu dibutuhkan kedelai. Hermanto menilai benih yang kemarin diberikan Kementan di Sumatera Barat kurang berkualitas dan kurang murah.

Ma’mur Hasanuddin dari Jabar 2. Ma’mur saran ke Menteri Pertanian garis koordinasi harus dipertegas antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian.

Fraksi PPP: Oleh Irna Narulita dari Banten 1. Irna minta ke Menteri Pertanian daftar program pertanian yang ada di semua Dapil. Menurut Irna kita ingin swasembada pangan tapi banyak sekali kendalanya. Irna akan dukung dalam pengawasannya. Beberapa masalah yang diuraikan oleh Irna antara lain sulitnya rakyat mendapatkan pupuk bersubsidi dan kurangnya tenaga mantri hewan. Irna saran kepada Menteri Pertanian untuk jangan hanya fokus kepada swasembada beras tapi juga swasembada daging sapi.

Irna minta klarifikasi ke Menteri Pertanian bentuk koordinasinya dengan Menteri Koperasi dan UKM dalam memecahkan masalah akar rumput. Irna harap untuk diundang Kunjungan Kerja (Kunker) oleh Menteri Pertanian bukan saja untuk kunjungan seremonial, tapi diajak ke tempat akar masalah seperti ke pasar. Irna mengeluh kadang kunjungannya ke Bulog hanya bersifat seremonial dan ingin diperbaiki.

Fadly Nurzal dari Sumut 3. Fadly menilai pangan dan infrastruktur adalah penyangga perekonomian negara yang harus dijaga. Menurut Fadly Kita sering sekali dibodohi oleh asing terkait impor pangan. Menurut Fadly ketika kemarin bertemu dengan Kementerian Perikanan dikatakan tidak ada impor ikan. Menurut Fadly Kementerian Perikanan bohong karena kita masih impor dari Vietnam. Menurut Fadly Ikan Dory itu adalah Ikan Patin, dan memakai bahan kimia yang merubah warnanya dari merah menjadi putih. Fadly saran ke Menteri Pertanian regulasi harus diperjelas dan dipertegas.

Terkait Alsintan, Fadly menilai peraturan pemerintah terkait Alsintan masih kurang jelas dan perlu dikaji ulang.

Fraksi Nasdem: Oleh Fadholi dari Jateng 1. Fadholi menilai Komisi 4 perlu mencari model kemitraan antara Kementerian Pertanian dan rekan-rekannya di DPR. Menurut Fadholi subsidi paska panen harus dipertimbangkan oleh Kementerian Pertanian dan jangan fokus pada subsidi produksi saja. Fadholi saran asuransi untuk para petani bisa menjadi hal positif untuk mencapai swasembada. Namun demikian Fadholi menilai infrastruktur harus dibenahi dulu jika kita ingin fokus pada subsidi paska panen. Fadholi minta perhatian khusus kepada Menteri Pertanian untuk stok tebu yang relatif banyak di pabrik gula dengan harga murah karena memberatkan petani tebu untuk bersaing.

Hamdhani dari Kalteng. Hamdhani menggaris bawahi bahwa diversifikasi untuk produk selain beras juga harus dikembangkan. Hamdhani menilai kita dapat mencontoh sistem diversifikasi pangan Thailand dan Jepang.

Respons Mitra

Berikut adalah beberapa respon dari Mitra Rapat menanggapi masukan dan pertanyaan dari Komisi 4:

Mohon maaf jika data hard copy belum sampai. Itu kesalahan kami. Dalam seminggu pasti selesai.
Kami tidak ingin masyarakat sulit percaya kita. Kita hadirkan semua alsintan pada wilayah masing-masing.
Alsintan diangkut bukan untuk ditarik kembali, tapi untuk didistribusikan.
Kami melakukan pengawasan ketat untuk menyelesaikan masalah distribusi pupuk.
Penyuluhan tidak hanya kerja sama dengan Babinsa. Kami juga berkoordinasi dengan kelompok tani, dosen, mahasiswa, dll.
Hasil evaluasi Oktober-Maret, anggaran yang digunakan masih 6%.
Tantangan dalam swasembada pangan 3 tahun kedepan memang sulit, tapi kami tetap optimis.
Benar ada impor gula 1.5 juta ton. Saat ini baru masuk 600.000 ribu ton.

Kesimpulan

Komisi 4 minta Kementerian Pertanian untuk melakukan sosialisasi terkait Bantuan Sosial (Bansos) lebih baik lagi.
Komisi 4 menerima penjelasan terkait bantuan traktor di Ponorogo.
Komisi 4 meminta Pemerintah agar distribusi benih tetap lancar dan tetap menjaga kualitas benih.
Komisi 4 meminta Kementerian Pertanian melakukan kajian dan bekerja sama dengan aparat hukum dalam penyaluran pupuk.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Kerja dengan Kementan kunjungi http://bit.ly/kom4mentan.

wikidpr/fr

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Rencana Strategis Kementerian Pertanian - Rapat Komisi 4 dengan Menteri Pertanian

Pemantauan Rapat

Respons Mitra

Kesimpulan