Berita Terkait

Kategori Berita

Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara & Sekretariat Kabinet - Rapat Komisi 2 dengan Mensetneg dan Menseskab

12/12/2018

Pada 24 Agustus 2015 Komisi 2 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sekretariat Negara (Mensetneg) dan Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) terkait pembahasan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun anggaran 2014 yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Sekretariat Kabinet (Setkab).

Raker dimulai pukul 16.09 WIB dan dipimpin oleh Ketua Komisi 2, Rambe Kamarul Zaman.

Ketua Rapat membuka Raker dengan memberi ucapan selamat atas dilantiknya Pramono Anung Wibowo sebagai Menseskab dan menjadi bagian dari jajaran kabinet saat ini. Ketua Rapat berharap dengan dilantiknya Pramono bisa mengurangi kekhawatiran yang ada di Komisi 2.

Ketua Rapat juga meyampaikan bahwa Mensetneg Pratikno tidak dapat hadir dikarenakan ibu mertua beliau dipanggil Yang Maha Kuasa. Pratikno digantikan oleh Sekretaris Kemensetneg Setya Utama. Tanpa panjang kalam dan untuk mempersingkat waktu, Ketua Rapat segera mempersilahkan para mitra untuk memberikan pemaparan terkait LKPP 2014.

Pemaparan mitra

Berikut beberapa pemaparan dari Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama:

LKPP 2014 merupakan bentuk tanggung-jawab sepanjang tahun 2014. Namun baru bisa dilaksanakan pertama kalinya setelah Idul Fitri.
Pengalihan dokumen dan aset telah dilakukan sesuai keputusan Presiden.
Susunan Setneg setelah pelantikan:

a. Deputi Bidang Perekonomian dijabat oleh Agustina Murbaningsih

b. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dijabat oleh M. Amperawan

c. Staf Ahli bidang Reformasi Birokrasi dijabat oleh M.Y. Raso

d. Staf Ahli bidang Komunikasi dijabat oleh Wasit Saronto

e. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional dijabat oleh Satya Bhakti Parikesit

Realisasi Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) mencapai angka presentasi sebesar 140,37% atau Rp.362 milyar. Berhubung ada berakhirnya masa bhakti, penyerapan anggaran, dan kelanjutan kebijakan efisiensi akan mempengaruhi realisasi tersebut.
Anggaran Setneg di 2014 sebesar Rp.2.350.385.456.000 dengan realisasinya Rp.2.003.239.044.124 atau sebesar 85,23%.
Jumlah aset negara sebesar Rp.93.750.069.333.277. Terdiri dari: aset lancar, aset tetap, aset piutang, aset panjang, dan aset-aset lainnya.
E-Government merupakan wujud peningkatan produktifitas. Namun demikian evaluasi terus dilanjutkan guna meningkatkan kualitas dan kompetensi.

Berikut beberapa pemaparan dari Menseskab, Pramono Anung:

Rapat mengalami penundaan sebab banyak acara kepresidenan.
Banyak pejabat baru dilantik. Namun tetap tidak melakukan perombakan program.
Susunan Setkab saat ini:

a. Wakil Kepala Setkab dijabat oleh Bistok Simbolon

b. Staf Khusus Setkab dijabat oleh Alexander Lay dan Makmur Keliat

c. Deputi Bidang Polhukam Setkab dijabat oleh Fadlansyah Lubis

d. Deputi Bidang Kesra Setkab dijabat oleh Surat Indijarso

e. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Setkab dijabat oleh Yuli Harsono

Setkab mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan presentasi realisasi anggaran sebesar 87,23% atau Rp.179 milyar.

Tanggapan Anggota

Berikut ini merupakan respon fraksi-fraksi terkait pemaparan dari Mitra Rapat:

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Arteria Dahlan dari Jawa Timur 6. Arteria menilai kinerja dari Pemerintah buruk dan dalam Raker kali ini Arteria menyoroti banyak ‘kesalahan-kesalahan’ dari Pemerintah. Untuk semua kritikan Arteria minta penjelasan ke Menteri Sekretariat Negara (Mensekneg) dan Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) penyebabnya dan langkah apa yang disiapkan untuk koreksi kesalahan-kesalahan tersebut.:

Polemik Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang ada di depan mata. Sedangkan reaksi Wapres membuat beberapa pihak bertanya-tanya terkait hal tersebut.
Pembelian pesawat oleh Garuda. Arteria ragu akan harga pembelian mencapai USD 10,5 milyar dan minta diverifikasi.
Banyak ditemukannya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ilegal yang menentang hukum.
Adanya travel bus dan tol Cipularang membuat proyek pembuatan high-speed-train Jakarta-Bandung sia-sia.
Pemindahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) menjadi mitra Komisi 5. Arteria menilai seharusnya Kemendesa tetap di Komisi 2.
Payung hukum Dana Desa agar lebih diperhatikan lagi.
Review atas Badan Layanan Umum (BLU) terkait penyelesaian aset BLU Kemayoran dan GBK. Arteria desak Mensekneg dan Menseskab perlunya diadakan kajian ulang terutama untuk Wisma Fajar.
Setneg menulis BIN sebagai Badan Intelijen Nasional. Seharusnya Badan Intelijen Negara. Kesalahan penulisan tersebut sudah dilakukan Setneg untuk kesekian kalinya.
Pada acara perayaan HUT RI 17 Agustus lalu, banyak kalangan pejabat yang diundang tidak mendapat seat yang layak.
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dulu dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sekarang dipimpin oleh Wapres. Sedangkan Wapres tidak berwenang akan hal tersebut.
Peraturan terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak wajib berbahasa Indonesia harus diperjelas.
Negara menggenjot sektor pajak. Sedangkan peneriamaan pajak rendah. PNBP juga masih rendah dibanding tahun kemarin.
Adanya isu merger pada reformasi kelembagaan. Sedangkan kesiapan kelembagaan tidak diimbangi.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) masih belum diterbitkan.

Budiman Sudjatmiko dari Jawa Tengah 8. Budiman menyoroti kondisi di lapangan bahwa tidak ada satupun pihak dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota yang mengetahui perihal penyediaan infrastruktur antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan menurut Budiman di Peraturan Presiden No.38 Tahun 2015 (PerPres No.38) telah ditentukan aturan terkait percepatan pengadaan infrastruktur yang mana penyediaan infrastruktur antara keduanya diletakkan pada posisi setara. Selain itu menurut Budiman antara profit dan non-profit masih memiliki range yang sangat luas.

Fraksi Golkar: Oleh Rambe Kamarul Zaman dari Sumatera Utara 2 dan sebagai Ketua Komisi 2. Rambe paham keluhan-keluhan yang disampaikan oleh anggota-anggota Komisi 2 merupakan beban berat bagi Menteri Sekretariat Negara (Mensekneg) dan Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab). Rambe minta klarifikasi ke Mensekneg terkait dari status BLU Kemayoran menimbang Kemayoran adalah salah satu aset negara.

Agung Widyantoro dari Jawa Tengah 3. Agung menganggap LKPP tahun ini untuk Sekretariat Negara (Setneg) dan Sekretariat Kabinet (Seskab) belum mencerminkan perencanaan atau kegiatan yang strategis. Agung berharap pada pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016) dalam waktu dekat ini Setneg dan Seskab lebih strategis salam perencanaannya.

Tabrani Maamun dari Riau 1. Tabrani meminta penjelasan ke Menteri Sekretariat Negara (Mensetneg) terkait jumlah biaya yang digunakan untuk perawatan pesawat Presiden yang mana tidak diberikan lampiran.

Fraksi Gerindra: Oleh Ahmad Riza Patria Jawa Barat 3. Ahmad setuju dengan pendapat Yanuar Prihatin terkait persoalan Gelora Bung Karno (GBK) dan minta perhatian khusus dari Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) dan Menteri Sekretariat Kabinet (Menseskab) karena menurut Ahmad persoalan ini tidak kunjung usai walaupun sudah beberapa kali ganti presiden.

Bambang Riyanto dari Jawa Tengah 5. Bambang minta ke Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) dan Menteri Sekretariat Kabinet (Menseskab) agar cepat selesaikan pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Lalu Bambang juga minta perhatian khusus Mensetneg dan Menseskab untuk menyelesaikan Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri Keuangan dengan 181 alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) asli Papua yang nasibnya terlantar.

Fraksi Demokrat: Oleh Wahidin Halim dari Banten 3. Wahidin minta penjelasan ke Menteri Sekretariat Kabinet (Menseskab) apakah alasan munculnya jabatan Wakil Kepala Sekretariat Kabinet (Wakasetkab) merupakan hasil analisis dari kebutuhan organisasi atau bukan.

Fraksi PAN: Oleh Sukiman dari Kalimantan Barat. Dikarenakan tidak adanya pemaparan, Sukiman minta ke Menteri Sekretariat Negara (Mensetneg) salinan dari hasil Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Setneg.

Sukiman apresiasi kepada Menteri Sekretariat Kabinet (Menseskab) Setkab mendapat opini Wajar-Tanpa-Pengecualian (WTP) dari BPK. Sukiman menekankan bahwa untuk semester 1 tahun 2015 serapan anggaran belanja modal Setkab rendah. Menurut Sukiman jika serapan rendah maka bisa berdampak pada pengajuan anggaran di tahun 2016. Sukiman dorong Menseskab untuk menyesuaikan penyerapan dengan target perencanaannya.

Fraksi PKB: Oleh Muhamad Lukman Edi dari Riau 2. Lukman menyampaikan kekecewaannya perihal LKPP pada rapat kali ini. Progress belum menunjukkan angka persentase 25%-90%, sedangkan sisa waktu yang ada hanya sekitar 2-3 bulan. Menurut Lukman harus ada terobosan baru mengingat banyaknya realisasi anggaran yang mengendap dan belum cair di kas-kas daerah. Jika dana cepat cair maka dana bisa digunakan sebagai dana konsumsi masyarakat yang memiliki payung hukum.

Yanuar Prihatin dari Jawa Barat 10. Yanuar mengusulkan adanya pengawasan khusus di komplek Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran.

Fraksi PKS: Oleh Mustafa Kamal dari Sumatera Selatan 1. Menurut Mustafa perputaran transfer anggaran di daerah harus diluruskan berdasarkan peraturan dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Selain itu Mustafa berharap ke Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) bahwa kedepannya Setkab harus bisa menghilangkan ego sektoral.

Fraksi PPP: Oleh Amirul Tamim dari Sulawesi Tengah. Amirul menyoroti situasi di lapangan bahwa di beberapa daerah terdapat banyak Surat Edaran yang menghambat. Terkait realisasi PNBP, Amirul minta penjelasan ke Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) terkait peningkatan persentase pencapaian penyerapan anggaran yang mencapai 140% dari target.

Fraksi Hanura: Oleh Rufinus Hotmaulana Hutauruk dari Sumatera Utara 2. Rufinus menilai bahwa produktifitas Sekretariat Kabinet (Setkb) di mata Komisi 2 masih minus. Menurut Rufinus gaya penyelenggaraan kebijakan Presiden yang berbasis kekeluargaan dikhawatirkan tidak berkaitan dengan variabel kerakyatan. Rufinus juga meminta ke Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) output terkait variabel hasil laporan yang keseluruhannya menurut Rufinus masih kurang penjelasan.

Respon Mitra

Berikut adalah beberapa respon dari Setneg, Setya Utama menanggapi masukan dan pertanyaan dari para anggota Komisi 2:

Status Opini Setneg adalah WTP dengan paragraf penjelasan.
Sampai dengan pertengahan Agustus 2015 serapan anggaran sudah mencapai 40%. Maka anggaran masih bersifat positif.
Adanya renegosiasi tarif sewa GBK dan Kemayoran. Peningkatan PNBP merupakan dampak positif dari disetujuinya hal tersebut.
Peningkatan IV-C keatas telah ditempuh demi percepatan penyelesaian.
DPOB masih ditangani oleh Setkab.

Sehubungan dengan penyelenggaraan HUT RI ke-70 dan Setneg adalah Ketua Panitia:

Perubahan paradigma pendekatan bertema merakyat, hemat, dan khidmat.
Adanya peningkatan antusiasme masyarakat yang hadir.
Konsep dan filosofinya adalah kerakyatan. Peran masyarakat sebesar 70% dan peran pejabat sebesar 30%.

Berikut adalah beberapa respon dari Menseskab, Pramono Anung menanggapi masukan dan pertanyaan dari para anggota Komisi 2:

Seluruh usulan akan dipertimbangkan.
Ego sektoral merupakan suatu penghambat. Maka lembaga yang tidak diperlukan akan dilikuidasi.
Segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan negara atau bersifat kenegaraan merupakan tugas dan tanggung-jawab Setneg. Contoh: persoalan BLU GBK dan Kemayoran, Upacara Bendera serta Protokoler.
Segala bentuk kegiatan yang bersifat substansi merupakan tugas Setkab. Contoh: Pepres dan high-speed-train Jakarta-Bandung.
Dwelling-time bisa dipotong. Maka birokrasi dan peraturan yang tumpang tindih juga bisa dipotong untuk mempermudah proses.
Polisi tidak akan mengganggu proses pencairan dana desa jika ditemukan Pajak Benih Kekayaan (PBK).
Posisi Wakasetkab sangat diperlukan. Sebab keseharian Setkab bersama Presiden bahkan sampai malam hari. Wakasetkab bertugas me-manage tugas sehari-hari. Maka tugas Wakasetkab sangat berat.
Tidak adanya serapan anggaran disebabkan dana yang mengendap di Bank Indonesia. Orang-orang takut untuk mengambil dana tersebut.

Kesimpulan rapat

Komisi 2 dapat memahami penjelasan terkait LKPP 2014 oleh Setneg dan Setkab.
Komisi 2 memberikan apresiasi kepada Setkab yang Mendapat Opini WTP dan mendorong Setneg yang mendapat Opini WTP dengan paragraf penjelasan untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK.
Komisi 2 mengapresiasi Setneg atas pencapaian PNBP 2014 yang mengalami peningkatan sebesar 140,37%.

Ketua Rapat menutup Raker dengan memberi catatan kepada Setneg dan Setkab terkait hal-hal yang belum terjawab agar dijawab secara tertulis. Raker Komisi 2 dengan Setneg dan Setkab terkait LKPP 2014 selesai pukul 18.06 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Raker Komisi 2 dengan Setneg dan Setkab tentang laporan keuangan 2014 kunjungi: http://chirpstory.com/li/281738

JejakParlemen