Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Rencana Strategis Kementerian Sosial - Rapat Komisi 8 dengan Menteri Sosial

12/12/2018



Pada 23 April 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa terkait evaluasi kinerja Kementerian Sosial (Kemensos) di 2014 dan rencana strategis (Renstra) Kemensos untuk 2016..

Pemaparan Mitra

Berikut adalah pemaparan dari Mensos, Khofifah Indar Parawansa:

  • Per 20 April 2015 Kemensos sudah mencapai realisasi 45,56% dari APBN.

  • Kemensos berupaya memenuhi Nawa Cita untuk tingkatkan harkat martabat penduduk secara merata dan meningkatkan kualitas manajemen dan pengelolaan kesejahteraan sosial.

  • Tujuan kami meningkatkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar. Terpenuhinya kebutuhan dasar dan inklusivitas penduduk miskin, rentan miskan, penyandang disabilitas dan marjinal lainnya.

  • Kami rancang wacana ‘Anak Negara’ bagi anak-anak yang dibuang orang tuanya.

  • Untuk program ‘Anak Negara’ sedang kami pikirkan apakah butuh Peraturan Presiden (PerPres) atau cukup Surat Keputusan Bersama Menteri.

  • Untuk mensasar 10.000 penyalahguna narkotika, kami telah melatih 500 counselor adiksi dan 700 pekerja sosial.

  • Tingginya potensi yang akan dihimpun sebagai ‘Anak Negara’ buktikan daruratnya prostitusi dan/atau hubungan seks di luar nikah.

  • Untuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kemensos kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri mendata warga dengan NIK hingga data sidik jari agar lebih terpetakan masyarakat yang berhak bantuan.

  • Kami sedang siapkan 5.000 desa tertinggal dan 2.000 disiapkan menjadi desa mandiri.

  • E-Payment, ini layanan keuangan digital, juga sedang dikembangkan oleh Kemensos.

  • Penyempurnaan data kemiskinan adalah salah satu kegiatan quick-win Kemensos.

Pemantauan Rapat

Berikut adalah respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari Mensos, Khofifah Indar Parawansa:

Fraksi Golkar: Oleh Muhammad Nur Purnamasidi dari Jatim 4. Muhammad minta pertimbangan khusus Menteri Sosial (Mensos) untuk menaikkan honor untuk pendamping PKH dan TKSK karena menurut Muhammad secara psikologis cukup menggangu. Muhammad menilai alokasi anggarannya belum optimal karena ada ketimpangan yang cukup besar.

Deding Ishak dari Jabar 3. Deding menyoroti tumpang tindih terkait masalah pornografi yang dijelaskan pada pemaparan Menteri Sosial (Mensos). Deding minta klarifikasi dari Mensos apakah ini ranah Kemensos atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Deding minta klarifikasi dari Menteri Sosial (Mensos) sejauh mana koordinasi aplikasi Nawa Cita antara Kemensos dengan kementerian dan lembaga non-pemerintah. Deding juga minta penjelasan bagaimana Mensos koordinasi dengan Direktur Jenderalnya sehingga Rencana Strategis (Renstra) bisa dicapai.

Endang Maria Astuti dari Jateng 4. Menurut Endang seharusnya di 2015 pencapaian Millenium Development Goal (MDG) sudah selesai. Namun dari pemaparan Menteri Sosial (Mensos) ternyata belum selesai. MDG ini diharapkan mampu dieliminir dengan program Kemensos yang baru.

Fraksi Gerindra: Oleh Andi Ruskati Ali Baal dari Sulbar. Andi Ruskati koreksi data dari pemaparan Menteri Sosial (Mensos). Menurut data terbaru Andi Ruskati jumlah penduduk miskin adalah 10,96% atau 27,72 juta orang.

Sodik Mudjahid dari Jabar 1. Sodik minta penjelasan teknis ke Menteri Sosial (Mensos) langkah-langkah koordinasi untuk updating dan verifikasi data. Sodik minta dengan sangat ke Mensos agar program pengawasan diintensifkan.

Fraksi PAN: Oleh Saleh Partaonan Daulay dari Sumut 2 dan sebagai Ketua Komisi 8. Saleh minta klarifikasi ke Menteri Sosial (Mensos) apa korelasi dari semua kartu-kartu yang dikeluarkan Kemensos dengan kementerian lainnya.

Menurut Saleh Nawa Cita harus dikritisi. Saleh menilai Nawa Cita ini kayak kitab suci yang tidak boleh diubah-ubah. Saleh prihatin mengikuti Nawa Cita malah akan memberatkan Ibu Mensos. Saleh menilai mengikuti Nawa Cita, kementerian menjadi kaku. Saleh khawatir tidak akan ada peningkatan signifikan jika Kemensos mengikuti Nawa Cita.

Fraksi PKB: Oleh Bisri Romly dari Jateng 10. Menurut Bisri kita wajib menyantuni penderita keterbelakangan mental (idiot) di Indonesia. Bisri saran ke Menteri Sosial (Mensos) untuk mengeluarkan tambahan kartu khusus. Menurut Bisri nanti ada wali yang mengurusi untuk ‘Kartu Idiot’ ini.

Maman Imanul Haq dari Jabar 9. Maman tegaskan kembali bahwa kita butuh karakter kerja keras. Jangan betah jadi orang miskin dan jangan jual kemiskinan.

Fraksi PKS: Oleh Abdul Fikri Faqih dari Jateng 9. Abdul minta penjelasan dari Menteri Sosial sejauh mana konsep ‘Anak Negara’.

Iqbal Romzi dari Sumsel 2. Iqbal minta klarifikasi ke Menteri Sosial (Mensos) bentuk program kepedulian Kemensos kepada anak yatim karena menurut Iqbal anggarannya untuk di kota masih besar (Rp.2,3 milyar). Iqbal menilai perlu peningkatan dan penguatan berawal dari desa. Menurut Iqbal pendamping PKH itu sangat menentukan. Iqbal minta klarifikasi ke Mensos apa yang diperlukan dalam Revolusi Mental supaya membangun mulai dari desa.

Iqbal menilai program-program aksi Kemensos perlu dipertimbangkan lagi. Menurut Iqbal mungkin satu kartu saja untuk semua hal. Iqbal mengusulkan ‘Krisna’, Kartu Ringkas Serba Guna.

Ledia Hanifa Amaliah dari Jabar 1. Menurut Ledia belum ada perhatian khusus dari Menteri Sosial (Mensos) pada internal audit yang harusnya sudah dilakukan. Menurut Ledia sekarang basis kemiskinan adalah pedesaan padahal di perkotaan kemiskinan luar biasa. Ledia menilai masyarakat rentan miskin juga harus diperhatikan. Namun Ledia memandang belum tercermin di dalam program-program Kemensos aspek penguatan kemandirian masyarakat. Contohnya: Ledia menilai kita belum mempunyai pekerja sosial dan rumah rehabilitasi yang memadai. Contoh lainnya: KUBE sebaiknya jangan hanya diterima oleh Kepala Keluarga karena perempuan juga ada yang harus jadi Kepala Keluarga. Namun tidak tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) bahwa yang menjadi pencari nafkah adalah non-kepala keluarga.

Ledia saran ke Mensos Program Rumah Tidak Layak Huni harus dilakukan secara masif karena dampaknya sangat banyak.

Fraksi PPP: Achmad Fauzan Harun dari DKI 1. Achmad Fauzan minta klarifikasi ke Menteri Sosial (Mensos) apakah ada kaitan program-program Kemensos terhadap kenaikan berbagai harga barang di Indonesia. Achmad Fauzan tidak ingin orang fakir di Indonesia sampai mendekati kekufuran dan harap Pemerintah terpanggil untuk menyantuni dengan program sosial.

Fraksi Nasdem: Tri Murny dari Banten 1. Tri Murny minta penjelasan dari Menteri Sosial (Mensos) dasar pertimbangannya untuk menaikkan pagu anggaran Kemensos di 2016. Sehubungan dengan Program Kampung Siaga Bencana, menurut Tri Murny alokasi anggarannya kurang lebih untuk 135 kampung. Tri Murny minta klarifikasi dari Mensos indikator yang menjadi dasar Program Kampung Bencana dalam penguatan masyarakat tahan bencana.

Choirul Muna dari Jateng 6. Choirul mengingatkan Menteri Sosial (Mensos) bahwa sampai sekarang belum menerima sebaran tentang permasalahan dan data-data PKH. Choirul saran ke Mensos untuk menaikkan alokasi anggaran untuk Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Respon Mitra

Berikut adalah beberapa respon dari Mensos menanggapi masukan dan pertanyaan dari anggota Komisi 8:

  • Nawa Cita kami gunakan sebagai visi bersama untuk mengurangi kecenderungan ego-sektoral.

  • Pada 20 Mei 2015 kami akan lakukan peluncuran ‘Revolusi Karakter’.

  • Proses rehabilitasi untuk perlindungan anak dan korban pelecehan seksual dikerjakan oleh Kemensos.

  • Kartu Indonesia Sehat anggarannya oleh Kementerian Kesehatan, dilakukan oleh BPJS, dan data penerima diberikan oleh Kemensos.

  • Pendekatan kami melakukan validasi data melalui pendekatan keluarga bukan pendekatan rumah tangga.

  • Indikator kemiskinan akan ditentukan oleh Kemensos melalui Peraturan Menteri Sosial (PerMensos). Ini akan digunakan oleh semua kementerian dan lembaga yang terkait.

  • Kemensos membuat kampung siaga bencana yang petanya dari BNPB.

  • Kami finalisasi untuk rencana aksi nasional bencana bersama BNPB.

Kesimpulan

  1. Komisi 8 mendorong Kemensos untuk memperluas daerah dan wilayah jangkauan kerjanya, meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga, melakukan perbaikan Renstra 2015-2019.

  2. Komisi 8 mengapresiasi kinerja Kemensos yang sudah realisasi APBN TA 2015 sebanyak 45,56%.

  3. Komisi 8 mendorong Kemensos melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat kelembagaan daerah dalam menjalankan tupoksi kesejahteraan sosial.

  4. Komisi 8 mendorong Kemensos untuk meningkatkan sosialisasi kebijakan prioritas dan program unggulan secara masif dan sistematik agar hasil kebijakan diketahui masyarakat umum.

Raker dengan Mensos ditutup pukul 23:15 WIB.

 

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Kerja dengan Mensos kunjungi http://chirpstory.com/li/263114


wikidpr/sith