Berita Terkait
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
- (DetikNews) PLN Tak Lagi Layani Permintaan Sambungan Listrik 450 VA dan 900 VA
- (DetikNews) Mendagri Tjahjo Kumolo Dorong Revisi UU Ormas
- (Tempo.co) JK: Tak Perlu Ada Polemik, Moratorium UN Ditolak
- (Tempo.co) Kunjungan Komisi XI ke Amerika, Ketua MPR: Itu Hak Dewan
- (Media Indonesia) Setop Akal-akalan Studi Banding ke Luar Negeri
- (Berita Sumut) Pemerintah Terapkan Tiga Skema Pembiayaan Sertifikasi Halal
- (Tempo.co) RUU Antiterorisme, Pemerintah Tambah Pasal Santunan
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (DetikNews) Butuh Rp 1-1,2 T agar TI Asian Games 2018 Samai Event di Incheon 2014
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (DetikNews) Butuh Rp 1-1,2 T agar TI Asian Games 2018 Samai Event di Incheon 2014
- (JawaPos) ICW Berikan Rapor Merah Buat Jaksa Agung, Ini Datanya..
- (Tempo.co) Menteri Muhadjir Segera Keluarkan Aturan Guru Mengajar 8 Jam
- (Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan
- (SindoNews.com) Arcandra Tahar Pertimbangkan Lebur Pertamina dan SKK Migas
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
Rencana Strategis Lemhanas & Wantanas - Rapat Komisi I dengan Lemhanas dan Wantanas
Pada 11 Juni 2015 Komisi 1 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Negara (Lemhanas) dan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) terkait evaluasi kinerja di 2014 dan 2015 dan rencana strategis untuk 2016.
Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 1, Asril Hamzah Tanjung dari DKI 1.
Pemaparan Mitra
Berikut adalah beberapa pemaparan dari Gubernur Lemhanas, Budi Susilo Soepandji antara lain:
Penyerapan anggaran Triwulan I tahun 2015 sebesar 4,43%.
Pagu Indikatif Lemhanas tahun 2016 sebesar Rp.314.258.703.000.
Berikut adalah beberapa pemaparan dari Sekjen Wantanas, Letjen TNI Waris antara lain:
Wantanas mendapatkan opini Wajar-Tanpa-Pengecualian (WTP) dari BPK selama 8 tahun berturut-turut.
Realisasi penyerapan Wantanas di Triwulan I tahun 2015 Rp.7.687.243.139 dari Rp.44.307.962.000 atau sebesar 17.35%
Pemantauan Rapat
Berikut adalah respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari Mitra Rapat:
Fraksi Golkar: Oleh Tantowi Yahya dari DKI 3. Tantowi minta klarifikasi ke Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Gubernur Lemhanas) dan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sekjen Wantanas) peran dan fungsi Lemhanas dan Wantanas dalam kebijakan-kebijakan yang diucapkan oleh Presiden. Tantowi juga minta penjelasan dari Gubernur Lemhanas program yang sudah disiapkan untuk memanfaatkan alumni-alumni dari Lemhanas.
Firmandez dari Aceh 2. Firmandez apresiasi pendidikan kebangsaan yang dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Firmandez berharap program pendidikan kebangsaan Lemhanas ini juga bisa dilakukan di Aceh.
Fraksi Gerindra: Oleh Andika Pandu Puragabaya dari Yogyakarta. Menyoroti izin untuk wartawan asing di Papua, Andika menilai sekarang banyak kebijakan yang kurang memperhatikan security approach. Agar tidak salah dalam mengambil kebijakan, Andika minta masukan ke Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) untuk naskah-naskah akademik buat para stakeholders mengenai pendekatan keamanan.
Fraksi Demokrat: Oleh Salim Mengga dari Sulbar. Salim minta klarifikasi kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sekjen Wantanas) nasib dari RUU Keamanan Nasional. Salim juga minta klarifikasi ke Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Gubernur Lemhanas) gambaran dari perubahan wawasan berpikir kebangsaan dari orang-orang Aceh dan Papua yang telah mendapat pelatihan dari Lemhanas.
Fraksi PKS: Oleh Gamari dari Jateng 3. Gamari menilai pendidikan kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) terkesan elitis. Menurut Gamara pendidikan kebangsaan ini dibutuhkan rakyat terutama di Dapil-dapil.
Gamari minta klarifikasi ke Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Gubernur Lemhanas) implementasi dan pelaksanaan sistem akuntabilitas di Lemhanas. Gamari juga minta klarifikasi ke Gubernur Lemhanas status dari upaya kerjasama dengan lembaga-lembaga sejenis di negara lain. Kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sekjen Wantanas), Gamari minta penjelasan perkembangan masukan dari Presiden mengenai pembentukan Badan Cyber Nasional.
Ahmad Zainuddin dari DKI 1. Menurut Ahmad masalah konflik antara Syiah dan Sunni harus diantisipasi dampaknya di Indonesia. Ahmad saran ke Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) untuk mengikuti dan monitor perkembangan konflik tersebut.
Fraksi Nasdem: Oleh Bachtiar Aly dari Aceh 1. Bachtiar mendukung Pagu Anggaran untuk Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas). Bachtiar menggaris bawahi bahwa Lemhanas akan membangun gedung kantor baru dengan 26 lantai. Bachtiar saran ke Wantanas untuk bergabung satu kantor bersama Lemhanas saja.
Fraksi Hanura: Oleh Moh Arief S. Suditomo dari Jabar 1. Arief minta update informasi ke Ketua Rapat tentang kasus kejaksaan tentang Direksi Televisi Republik Indonesia (TVRI).
Respons Mitra
Berikut adalah beberapa respon dari Gubernur Lemhanas menanggapi masukan dan pertanyaan dari Komisi 1:
Pemantapan nilai-nilai kebangsaan di daerah-daerah Aceh dan Maluku mendapatkan antusiasme tinggi dari peserta.
Kami memberikan pelatihan tidak hanya kepada elit. Kami juga melakukan pelatihan di pesantren-pesantren.
Saya setuju bangunan Lemhanas dimanfaatkan oleh Wantanas.
Hampir 1.200 pengungsi Rohingnya terdampar di Aceh. Semoga Pemerintah segera menyelesaikan keadaan tersebut sesuai saran dari kami.
Harus ada sosialisasi agar anak-anak bangsa tidak terjebak dalam kemiskinan struktural.
63% perusahaan milik asing; 18% milik Indonesia dan sisanya milik swasta dan pribumi.
Berikut adalah beberapa respon dari Sekjen Wantanas menanggapi masukan dan pertanyaan dari Komisi 1:
Kami sudah banyak kajian-kajian tentang Papua. Kami sempat menghadap ke Presiden dan rekomendasi kita perlu mengatasi konflik di Papua bukan dengan kekerasan. Strateginya adalah dengan menjalin hubungan agar negara-negara lain tidak mendukung kemerdekaan Papua.
Kami sudah mengkaji tentang Laut China Selatan. Kami rekomendasi diselesaikan dengan semangat ASEAN.
Untuk mengatasi pengungsi Rohingnya, diperlukan penguatan komunikasi dengan negara asal.
Program Semiloka dengan universitas negeri untuk menyelipkan info agar cinta negara.
Kami belum mengkaji terkait perusahaan asing. Kajian terakhir adalah sebelum saya jadi Wantanas.
Saya senang sekali bila bisa bergabung satu gedung dengan Lemhanas.
Kesimpulan
Komisi 1 menilai realisasi anggaran Lemhanas & Wantanas sampai dengan triwulan 2015 masih rendah dan mendesak Lemhanas dan Wantanas untuk meningkatkan penyerapan anggaran tahun 2015 agar realisasinya tepat waktu.
Komisi 1 menerima penjelasan Gubernur Lemhanas dan Sekjen Wantanas terkait Pagu Anggaran Indikatif Tahun Anggaran 2016 sbb:
Lemhanas sebesar Rp.314.258.703.000 beserta usulan tambahan sebesar Rp.16,4 milyar.
Wantanas sebesar Rp.45.958.904.000 beserta usulan tambahan sebesar Rp.113.400.490.658.
Komisi 1 meminta Lemhanas dan Wantanas untuk melakukan kajian-kajian komprehensif terhadap isu-isu global, regional dan nasional yang berhubungan dengan Ketahanan Nasional dan menyampaikan hasil kajian-kajian strategis tersebut kepada Komisi 1.
Komisi 1 mendukung perubahan kelembagaan Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional yang selanjutnya melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
RDP ditutup oleh Ketua Rapat tanggal 13:35 WIB.
Untuk membaca rangkaian livetweet RDP dengan Gubernur Lemhanas dan Sekjen Wantanas tentang evaluasi kinerja di 2014-2015 dan rencana strategis untuk 2016 kunjungi http://chirpstory.com/li/272010.
wikidpr/ap