Berita Terkait
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal
- (Tempo.co) Kasus E-KTP, Kenapa Peran Setya Novanto Dianggap Penting?
- (DetikNews) PLN Tak Lagi Layani Permintaan Sambungan Listrik 450 VA dan 900 VA
- (DetikNews) Mendagri Tjahjo Kumolo Dorong Revisi UU Ormas
- (RiauPos) Undang-undang Parpol dan UU MD3 Mau Direvisi Lagi
- (ANTARA News) UU Terorisme dan UU ITE harus sinergis
- (DetikNews) Mendagri Tjahjo Kumolo Dorong Revisi UU Ormas
- (RiauPos) Undang-undang Parpol dan UU MD3 Mau Direvisi Lagi
- (TribunNews) KPK Periksa Agun Gunandjar Teguh Juwarno, dan Taufiq Effendi Terkait Korupsi KTP Elektronik
- (Tempo.co) Kunjungan Komisi XI ke Amerika, Ketua MPR: Itu Hak Dewan
- (Media Indonesia) Setop Akal-akalan Studi Banding ke Luar Negeri
- (Tempo.co) RUU Antiterorisme, Pemerintah Tambah Pasal Santunan
- (Berita Sumut) Pemerintah Terapkan Tiga Skema Pembiayaan Sertifikasi Halal
- (Tempo.co) RUU Antiterorisme, Pemerintah Tambah Pasal Santunan
- (Berita Sumut) Pemerintah Terapkan Tiga Skema Pembiayaan Sertifikasi Halal
- (Tempo.co) Kunjungan Komisi XI ke Amerika, Ketua MPR: Itu Hak Dewan
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
Rencana Strategis Polri - Rapat Kerja Komisi 3 dengan Plt. Kapolri
Pada 2 April 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Plt.Kapolri), Komisaris Jendral Polisi Badrodin Haiti terkait evaluasi kinerja Kepolisian di 2014 dan rencana strategis (Renstra) Polri untuk 2015-2019.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 3, Azis Syamsuddin dan dihadiri oleh 29 anggota dari 8 fraksi.
Pemaparan Mitra
Berikut beberapa pemaparan dari Komjen Polisi Badrodin Haiti antara lain:
Bahwa belum ada undang-undang yang beri kewenangan Polri menindak pidana ringan, misalnya Kasus Nenek Asyani dan Kasus Kakek Harsyo.
Polri berharap ada regulasi bersifat restorative justice sehingga polisi bisa lebih optimal mengayomi warga.
UU Polri sekarang belum sinkron dengan UU Pajak, UU Pos, UU Imigrasi, UU Pabean, UU Cukai dan UU Lingkungan Hidup.
UU Polri juga belum sinkron dengan UU Penerbangan, UU Perdagangan Berjangka dan yang paling utama dengan KUHAP.
Polri berharap Komisi 3 bisa mempercepat KUHAP yang baru.
Kami bersyukur bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di 2014 beri Polri status ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ untuk keuangan Polri.
Kami terus perbaiki kapasitas polisi di daerah terutama isi dokumen sidik-selidik untuk pembenahan administrasi tiap kasus.
Polri memiliki 419.433 personil. Akademi Polisi dan Sekolah Polisi lainnya diperbaiki terus menerus kualitas rekrutmennya.
Di 2014 182.713 kasus diselesaikan Polri. Kecelakaan bisa turun 4.3% dari 2013 dengan korban yang wafat turun 2.8%.
Anggaran belanja Polri masih kurang. Remunerasi dan anggaran kesehatan personil masih belum memadai.
Namun ditengah anggaran yang belum proporsional, Polri berkomitmen perbanyak pos polisi di perbatasan, tepi laut dan Polisi Maritim.
Polri berkomitmen penuh agar semua personil semakin melek teknologi termasuk Polri memproduksi alat berteknologi.
Pemantauan Rapat
Ini respon dari Fraksi-Fraksi terhadap pemaparan dari Plt.Kapolri, Komjen Polisi Badrodin Haiti:
Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Junimart Girsang dari Sumut 3. Junimart minta verifikasi kepada Plt.Kapolri mengenai laporan tanggung jawab Dana Pengamanan Pemilu 2014 sebesar Rp.1.6 triliun. Junimart juga minta klarifikasi kepada Plt.Kapolri rincian dari Rencana Strategis (Renstra) Polri untuk 2015-2019.
Fraksi Golkar: Oleh Azis Syamsuddin dari Lampung 2 dan sebagai Ketua Komisi 3. Azis menyampaikan jika rapat hari senin depan dengan Presiden Joko Widodo lancar, maka minggu depan Plt.Kapolri akan di tes Fit & Proper.
John Kenedy Azis dari Sumbar 2. John dorong Plt.Kapolri untuk disegerakan menambah kantor Polres di Papua dan Papua Barat. John apresiasi kepada Plt.Kapolri karena sudah mengirim polisi ke Lantai 12 (Kantor Fraksi Golkar di Gedung DPR-RI) untuk keamanan. John dalam kesempatan ini membacakan surat yang melaporkan Partai Golkar (kubu Agung Laksono) terkait pemalsuan surat keanggotaan.
Fraksi Gerindra: Oleh Wenny Warouw dari Sulut. Wenny menilai alih status Polri, terutama polisi yang bertugas ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dikaji ulang. Wenny dorong Plt.Kapolri untuk tertibkan 108 aduan penyiksaan oleh oknum polisi. Wenny menilai Polri harus lebih kerja keras untuk berantas ISIS terutama di pinggiran Jakarta dan Sulawesi.
Fraksi Demokrat: Oleh Ruhut Poltak Sitompul dari Sumut 1. Ruhut apresiasi kepada Polri yang sudah berbulan-bulan mengalami guncangan tetapi tetap solid. Ruhut harap semoga Fit & Proper Test Plt.Kapolri lancar.
Benny Kabur Harman dari NTT 1. Benny minta klarifikasi kepada Plt.Kapolri tentang penangkapan Bambang Widjojanto serta status tersangka Abraham Samad dan Denny Indrayana. Sehubungan dengan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Polri, Benny minta daftar inventarisasi seluruh aset Polri yang terakhir karena Laporan BPK tahun 2013 ada catatannya.
Fraksi PAN: Oleh Daeng Muhammad dari Jabar 7. Daeng menilai reformasi internal Polri adalah prioritas yang paling urgen. Daeng saran kepada Plt.Kapolri untuk habisi oknum-oknum demi profesionalisme Polri.
Fraksi PKB: Oleh Abdul Kadir Karding dari Jateng 6. Sebagai ‘cah santri’ Abdul Kadir merasakan menyebarnya radikalisme. Abdul Kadir saran ke Plt.Kapolri untuk makin aktif kerjasama dengan pondok-pondok pesantren yang benar-benar damai dan toleran untuk menangkal propaganda ISIS. Abdul Kadir harap Polri jangan asal menangkap terkait ISIS.
Fraksi PKS: Oleh Habib Aboe Bakar Alhabsyi dari Kalsel 1. Habib berterima kasih kepada Plt.Kapolri atas kebijakan memakai jilbab untuk Polisi Wanita (Polwan) yang muslimah. Sehubungan dengan ISIS, Habib saran ke Plt.Kapolri untuk ancamannya tidak perlu dibesar-besarkan. Habib menyoroti kejadian dimana Densus 88 menangkap orang yang memakai baju lafazh Allah tapi menurut Habib ironisnya Putri Indonesia 2015 Anindya K. Putri memakai baju berlambang palu arit tapi tidak ditangkap.
Fraksi PPP: Oleh Arsul Sani dari Jateng 10. Arsul dorong Plt.Kapolri untuk sering-sering koordinasi dengan sesama lembaga penegak hukum agar Kasus Nenek Asyani tidak terulang. Arsul harap Plt.Kapolri tegas pada oknum-oknum Polri yang mempersulit dan menambah biaya SIM, STNK dll.
Fraksi Nasdem: Oleh Akbar Faisal dari Sulsel 2. Akbar menyoroti data bahwa 1 dari 7 polisi salahi prosedur. Akbar minta komitmen dari Plt.Kapolri apakah bisa diterapkan kebijaksanaan Zero Tolerance untuk pelanggaran-pelanggaran tersebut. Akbar juga menyoroti Kecamatan Keera di Dapilnya dimana rasionya 1 rumah dibakar tiap bulannya. Akbar mohon perhatian Plt.Kapolri untuk menempatkan Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob disana.
Fraksi Hanura: Oleh Dossy Iskandar Prasetyo dari Jatim 8. Dossy harap Plt.Kapolri lebih optimal berantas narkoba bersama BNN jika memang benar-benar situasinya ‘darurat narkoba’.
Respon Mitra
Berikut respon dari para Mitra atas tanggapan dari para Anggota:
Kami sudah catat semua pertanyaan Komisi 3. Segera kami jawab tertulis.
Kesimpulan
Komisi 3 dukung Polri untuk mencapai Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019
Komisi 3 minta Polri untuk tingkatkan kerjasama penanggulangan narkoba dengan BNN
Pimpinan DPR dengan Presiden Joko Widodo akan rapat tanggal 6 April 2015 pukul 10:00 WIB dan akan pastikan kapan Badrodin Haiti akan menjalani Fit & Proper Test.
Raker dengan Plt Kapolri ditutup oleh Pimpinan Rapat pukul 12:35 WIB.
Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Kerja dengan Plt.Kapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti kunjungi http://bit.ly/kom3pltkapolri.
wikidpr/fr