Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Republika) Hasil Pertemuan Pimpinan DPR dengan Menteri Yuddy: Pimpinan DPR diperkuat dengan Staf Khusus
Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi menjelaskan hasil pertemuan antara pihaknya dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Inti dari pembicaraan tersebut menurut Yuddy, pihaknya mendapat masukan dan aspirasi mengenai penataan administrasi di negara ini.
"Dalam pembicaraan tadi, kami mendapat banyak masukan dan aspirasi mengenai penataan adminiistrasi lembaga kesekjenan DPR, sesuai amanat UU MD3. Selain itu, mendapat masukan mengenai penataan reformasi birokrasi dalam perspektif para pimpinan DPR," ujarnya kepada awak media di kompleks parlemen, Jumat (9/1).
Yuddy menuturkan masukan dan aspirasi tersebut sangat membantu program-program pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi ke depan. Dia kemudian menjelaskan secara terperinci masukan dari masing-masing pimpinan DPR.
Antara lain menurut Yuddy, adanya permintaan dari ketua DPR, Setya Novanto mengenai staf khusus untuk para pimpinan DPR. Selanjutnya dia juga memaparkan masukan dari Fadli zon mengenai aspirasi para stakeholder perhotelan di Bogor yang keberatan aturan larangan rapat di hotel. "Itu sudah kami terima dan akan kami kaji lebih lanjut," kata Yuddy.
Dia juga menambahkan perihal saran dari wakil ketua DPR lainnya Fahri Hamzah yang meminta reformasi birokrasi sebagai upaya preventif untuk pencegahan korupsi. Serta masukan dari Taufik Kurniawan mengenai nomenklatur pemerintahan yang baru.
Terkait hal diatas, Yuddy menegaskan mengenai nomenklatur kementrian itu, sudah selesai. Tinggal menunggu penandatanganan perpres dari presiden. Dalam hal ini, Yuddy mengatakan mengenai urusan kemitraan menjadi domain DPR.
"Sesuai petunjuk presiden, mentri kabinet kerja siap dipanggil kapan saja. Adapun kemitraan kami serahkan sepenuhnya sebagai domain DPR," tutupnya.