Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Republika) Ini Tujuan DPR akan Bangun Alun-Alun Demokrasi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pimpinan DPR RI berencana membangun alun-alun demokrasi yakni lapangan terbuka tempat masyarakat menyalurkan aspirasinya kepada pimpinan dan anggota DPR RI.
"Kami berencana ingin membangun ruang terbuka tempat para elemen masyarakat, termasuk demontrans, menyampaikan aspirasinya," kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (21/5).
Pada kesempatan tersebut, hadir Ketua DPR RI Setya Novanto, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan, serta Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas. Menurut Fahri Hamzah, bicara komplek Senayan adalah komplek bersejarah.
Ia menjelaskan, Presiden Soekarno, pada Mei 1954 mempresentasikan denah pembangunan "the conefo project" Conefo, kata dia, adalah gagasan Presiden Soekarno untuk membentuk suatu kekuatan baru yang beranggotakan negara-negara berkembang untuk mengimbangi dua kekuatan blok ada saat itu yakni Blok Uni Soviet dan Blok Amerikat Serikat.
"Presiden Soekarno sudah menggagas dan menyiapkan desain pembangunan Gedung Conefo di Senayan untuk bersama-sama negara berkembang menjadi penyeimbang blok Barat dan Blok Timur," katanya.
Menurut dia, Presiden Soekarno sudah membangun gedung di Senayan, tapi pelaksanaan conefo batal dan gedung itu kemudian digunakan oleh MPR dan DPR RI. Terkait dengan desain conefo tersebut, menurut Fahri, pimpinan DPR RI ingin melanjutkan pembangunan gedung.
"Kami sudah mendiskusikannya dengan para ahli di perguruan tinggi," katanya.
Menurut dia, dari diskusi tersebut pimpinan DPR RI merencanakan membangun ruang terbuka yang diberi nama alun-alun demokrasi, sebagai tempat elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya
kepada pimpinan DPR RI.
Kalau selama ini, kata dia, demo-demo yang dilakukan sering merusak bagian depan komplek DPR RI pagar dan tamanan, hal itu karena lokasinya sangat jauh dari tempat pimpinan dan anggota DPR RI.
Dengan dibangunnya alun-alun demokrasi, menurut dia, maka para pengunjuk rasa yang menyampaikan aspirasinya tida sampai merusak pagar dan dapat berkomunkasi dengan pimpinan dan anggota DPR
RI.