Berita Terkait
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan
- (Media Indonesia) Presiden Menerapkan Program BBM Satu Harga di Papua
- (Tempo.co) Pengamat Menilai Sistem Peradilan Hambat Investasi
- (Kompas) Jonan Dilantik Jadi Menteri ESDM, Arcandra Wakil Menteri ESDM
- (Aktual.com) Luhut: Tidak Semua Dapat Relaksasi Ekspor Konsentrat
- (Tempo.co) Isu Novanto Jadi Ketua DPR Lagi, Refly: Legal tapi Timbul...
- (DetikNews) Freeport Dapat Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Hingga 11 Januari 2017
- (Kompas.com) Setya Novanto Tidak Tahu Keberadaan Riza Chalid
- (DetikNews) Tak Setor Jaminan US$ 530 Juta, Freeport: Kami Komitmen Bangun Smelter
- (Kompas.com) Setya Novanto Datangi Kejaksaan Agung
- (Tribun News) Keamanan Keluarga Jadi Satu Alasan Novanto Mangkir dari Panggilan Kejaksaan
- (Kompas.com) Hitung Divestasi Freeport, Kementerian ESDM dan BUMN Tunjuk Tim Penilai yang Sama
- (MetrotvNews) Jurus Baru Membela Novanto
- (Kompas.com) Setya Novanto Tak Akan Penuhi Panggilan Kejaksaan Agung
- (Kompas.com) Gerindra "Walkout", Rapat Jaksa Agung-Komisi III Ditunda hingga Besok
- (DetikNews) Dipanggil Kejagung, Novanto Hanya Akan Beri Keterangan Tertulis
- (DetikNews) Kasus 'Papa Minta Saham', Kejagung Panggil Setya Novanto Rabu
- (Rimanews) Kasus Makelar Saham Freeport Mandeg, Jaksa Agung Dituntut Mundur
- (Kompas.com) Bos Freeport Jim Moffett Mundur
- (Kompas.com) Tolak Novanto Jadi Ketua Fraksi Golkar, Kubu Agung Ajukan Zainuddin Amali
- (DetikNews) Wakil Ketua MKD: Tidak Ada Sanksi untuk Setya Novanto
- (Liputan6.com) ICW Minta Setya Novanto Mundur sebagai Anggota DPR
- (DetikNews) Novanto Ketua Fraksi Golkar, Ruhut: Menyedihkan, Golkar Gali Kubur!
- (DetikNews) Waktu yang Mepet Jadi Alasan MKD Tak Mau Panggil Paksa Reza Chalid
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Republika) Kejelasan kontrak karya dan smelter freeport dibahas 15 April dengan Presiden
Kejelasan mengenai perpanjangan kontrak Freeport akan diajukan kepada presiden pada 15 April mendatang. Hal ini bersamaan dengan pengajuan nasib pembangunan smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan, pemerintah akan tetap tegas kepada perusahaan tambang yang berbasis di AS ini. "Selalu ada (tindakan tegas). Kalau tidak begitu kita tidak kasih warning. Apakah mereka sudah lakukan detail plan kira kira, 2 minggu lalu mereka diskusi kan itu," ujar Sudirman.
Perpanjangan kontrak Freeport sendiri dilakukan mengingat pertambangan open pit di sana akan habis pada 2017. Pemerintah sedang mengkaji agar operasi pertambangan tetap terus berjalan. Selain itu agar pasokan bahan baku untuk smelter di Gresik juga tetap ada.
"Saya juga tengok ke Gresik. Kalau dikatakan tidak ada progress tidak benar. Hanya memang progresnya tidak memuaskan. Dan itu tugas kita beri dorongan agar 2017 mereka betul tercapai. Kalau 2017 belum sampai? Mending 2 tahun lagi aja deh. 2019 saja," lanjutnya.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/04/12/nmpdk9-kejelasan-freeport-diajukan-15-april-mendatang