Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Republika Online) Pencairan Anggaran Efektif Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Golkar, Misbakhun optimistis perlambatan pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi kembali di kwartal kedua (Q2) tahun 2015. Ia yakin kinerja pemerintahan Jokowi-JK akan membaik selama anggaran belanja modal dan anggaran belanja rutin pemerintah cair dengna lancar.
"Saya optimis bahwa pada Q2, pertumbuhan akan lebih tinggi sepanjang kendala-kendala teknis pencairan pada APBNP 2015 bisa diatasi semua," ujar Misbakhun, Rabu (6/5).
Merujuk pada data statistik pemerintah, perlambatan pada kwartal I (Q1) 2015 terjadi karena beberapa hal. Diantaranya adalah perlambatan ekonomi global yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Selain itu pada Q1 Pemerintah juga baru menyelesaikan proses persetujuan APBN-P 2015 di DPR. Pasca diselesaikan dengan DPR, Pemerintah juga harus menyelesaikan petunjuk teknis pencairan APBNP 2015 dan penyelesaian nomenklatur kementrian baru.
"Itu sebabnya sehingga belanja rutin dan belanja modal dari proyek-proyek infrastruktur yang diharapkan sebagai pemicu dan pemacu pertumbuhan belum bisa berjalan," jelas Misbakhun.
Memasuki periode Q2, dengan selesainya semua proses teknis di APBN-P 2015, maka yang tertinggal adalah pelaksanaan. Dengan begitu diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa dipacu lebih tinggi lagi dari target pencapain pada Q2 ini.
"Pemerintah harus bisa menjadikan belanja modal dan belanja rutin pemerintah di APBN-P 2015 menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi itu," tandas Pria yang juga menjadi Sekretaris Panja Anggaran Komisi XI DPR RI itu.
Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Q1 mengalami perlambatan, dari 5,7 persen yang ditargetkan menjadi hanya sekitar 4,71 persen.
Redaktur : Hazliansyah