Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Republika) Pramono Anung-PDIP: Semua Pihak di KIH Kompak Berdamai dengan KMP
Politikus PDIP, Pramono Anung memastikan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kompak mendukung opsi damai dengan Koalisi Merah Putih (KMP).
"Anggapan KIH tidak kompak, tidak benar," kata Pramono di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (12/11).
Pramono membantah ada komponen KIH yang menolak revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) dan Tata Tertib DPR sebagai salah satu syarat damai dengan KMP di parlemen. Menurutnya revisi UU MD3 dan Tata Tertib DPR diperlukan untuk memberi 21 posisi pimpinan baru kepada KIH di alat kelengkapan dewan. Pramono memastikan seluruh komponen KIH mendukung lobi politik yang dilakukannya bersama Olly Dondokambey. "Sekarang semua sudah satu suara memberi mandat kepada saya dan Pak Olly," ujarnya.
KMP dan KIH sepakat tidak mengocok ulang pemilihan pimpinan akd. Kocok ulang dianggap tidak akan menyelesaikan kebuntuan politik antara KMP dan KIH. Pramono berharap KIH dan KMP bisa sepakat soal nama yang akan diajukan untuk mengisi posisi pimpinan tambahan di akd.
"Saya yakin cara ini lebih baik," katanya.
Sebagai langkah awal KIH dan KMP akan lebih dulu membentuk Badan Legislasi (baleg). Ini agar proses revisi UU MD3 dan Tata Tertib DPR bisa berjalan lancar. Selanjutnya KIH dan KMP juga akan duduk bersama membahas sejumlah anggaran di Badan Anggaran.
"Baleg pintu masuk penyelesaian," ujarnya.
Pramono menyatakan dirinya akan kembali bertemu dengan sejumlah elite KMP untuk merundingkan poin-poin kesepakatan. Dia optimistis akan ada jalan keluar dan titik temu terbaik bagi kedua belah pihak.
Sebelumnya Fraksi Nasdem di DPR RI menolak pengubahan Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib DPR untuk memberi jatah pimpinan akd ke KIH. Nasdem ingin kebuntuan politik antara KIH dan Koalisi Merah Putih diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat. Tidak cuma Nasdem, Fraksi Hanura DPR RI juga punya pandangan serupa.