Berita Terkait
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Tempo.co) Kasus E-KTP, Kenapa Peran Setya Novanto Dianggap Penting?
- (TribunNews) KPK Periksa Agun Gunandjar Teguh Juwarno, dan Taufiq Effendi Terkait Korupsi KTP Elektronik
- (Media Indonesia) Rp2,7 M buat Kader Demokrat
- (JawaPos) ICW Berikan Rapor Merah Buat Jaksa Agung, Ini Datanya..
- (Tempo.co) Majelis Kehormatan BPK Dianggap Lindungi Harry Azhar
- (DetikNews) Polisi: Sebar Berita Hoax Bisa Dipidana UU ITE
- (Netral News) Presiden: 35.000 MW Belum Memuaskan, 34 Proyek Mangkrak Akan Di-KPK-kan
- (DetikNews) Begini Modus Penipuan Rp 96 M oleh Anggota DPR Indra Simatupang
- (Tempo.co) Soal SP3, Komisi Hukum DPR Bakal Konfrontasi 3 Kapolda Riau
- (Tempo.co) Suap Infrastruktur, Politikus Golkar Dituntut 9 Tahun Bui
- (Tempo.co) Propam Tangkap 85 Polisi Pungli, Polda Metro Terbanyak
- (DetikNews) Bertemu Putu Sebelum APBN-P 2016 Disahkan, Anggota Banggar: Balikin Jam Palsu
- (Tempo.co) ICW Sarankan Ubah Aturan Justice Collaborator
- (Tempo.co) Ombudsman: Pungli Tertinggi di Kepolisian dan Pemda
- (RiauOne.com) Ketua BPK Harry Azhar Azis Terbukti Langgar Kode Etik Terkait Panama Papers
- (Tempo.co) Ombudsman Temukan Banyak Masalah dalam Proyek E-KTP
- (Tempo.co) Terseret Dugaan Korupsi E-KTP, Ini Reaksi Setya Novanto
- (DetikNews) Kemendagri Berhentikan Pejabatnya yang jadi tersangka di Kasus e-KTP
- (DetikNews) Ahli: Banyaknya Jenis Remisi Merusak Rasa Keadilan Publik
- (DetikNews) KPK Minta Mendagri Dorong Kepala Daerah Segera Setor Dokumen Perizinan Tambang
- (Media Indonesia) Revisi UU ITE Ancaman Kebebasan Berekspresi
- (Tempo.co) Tanggulangi Terorisme, Wiranto: Perbaiki Sistem LP
- (Tempo.co) KPK Tolak Penghapusan Justice Collaborator
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Republika) Taufik Kurniawan [Wakil Ketua DPR] Desak Jokowi Segera Putuskan Konflik KPK-Polri
Kekisruhan antara KPK dan Polri yang terjadi belakangan dinilai sudah berlarut-larut dan menguras energi Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, sudah waktunya Jokowi menyelesaikan masalah tersebut dan kembali fokus pada rakyat.
"Rakyat itu sudah capek (dengan kekisruhan yang terjadi). Sudah saatnya pemerintah fokus pada program-program kesejahteraan rakyat," kata Taufik dalam acara diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2).
Taufik mengatakan, masih banyak agenda terkait rakyat yang perlu kembali difokuskan. Beberapa di antaranya yaitu agenda terkait kesejahteraan rakyat seperti kemiskinan dan pengangguran. DPR, lanjutnya, harus memberi "deadline" kepada Jokowi untuk segera menetapkan calon Kapolri.
"Masalah kerakyatan ini sudah menunggu dan harus disentuh, jadi kalau Presiden Jokowi tidak putuskan dalam minggu ini, merugikan beliau sendiri," ujarnya.
"Setelah pulang dari kunjungan luar negeri, Senin atau Selasa kita tunggu. Ini bentuk dukungan DPR bukannya intervensi," kata Taufik lagi.
Pengamat politik Hanta Yudha mengatakan, dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, peran presiden sangat kuat. Namun, tekanan yang pasti ada di dalam politik membuat Jokowi tidak bisa bebas menggunakan hak prerogatifnya sebagai presiden, termasuk dalam menetapkan calon Kapolri.
Hanta menyebutkan, tingginya tensi dan dosis tekanan tersebut dipengaruhi oleh dua hal, yakni kemampuan mengelola dinamika politik yang cukup kencang dan keberanian.
"Pada kondisi terakhir, masyarakat berharap presiden selain bisa mengelola tapi juga harus berani mengambil keputusan. Itu poin yang penting," kata Hanta.
profil wikidpr untuk Taufik Kurniawan: http://wikidpr.org/anggota/