Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Rimanews) Gagal Bayar Utang ke IMF, Yunani Kini Setara dengan Zimbabwe
Rimanews - Yunani resmi dinyatakan gagal bayar utang ke IMF senilai 1,6 miliar euro. Yunani menjadi negara maju pertama yang mengalami gagal bayar ke IMF, bergabung bersama negara-negara miskin yang telah terlebih dahulu gagal bayar yakni Zimbabwe, Sudan, dan Kuba.
IMF telah mendeklarasikan Yunani tidak dapat membayar utangnya yang jatuh tempo pada Selasa, 30 Juni 2015. Ini merupakan gagal bayar terbesar dalam sejarah IMF. Untuk selanjutnya, Yunani tidak akan mendapatkan bantuan keuangan apapun dari IMF, sebelum utangnya tersebut dilunasi.
Kegagalan pembayaran Yunani terjadi setelah negara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan kreditur untuk mendapatkan dana talangan. Dalam proposalnya, kreditur meminta agar Yunani melakukan reformasi, memangkas pensiun, dan menaikkan pajak untuk memperbaiki kesinambungan fiskal. Namun, Perdana Menteri Alexis Tsipras menjawab proposal itu dengan mengadakan referendum pada 5 Juli mendatang.
Yunani bukan diam saja menghadapi kegagalan pembayaran utangnya. Negara kecil di Eropa tersebut berjuang mendapatkan pendanaan pada menit-menit terakhir menjelang tenggat waktu. Pemerintah Yunani diketahui telah meminta partner-partnernya di Eropa untuk paket pendanaan guna memenuhi kebutuhan pembiayaannya. Menteri Keuangan Yunani Yanis Varoufakis mengindikasikan telah menghubungi rekannya sekaligus menyatakan kemungkinan membatalkan referendum jika kesepakatan dicapai.
Masyarakat Yunani sendiri kini terbelah, sebagian mendukung pemerintah, sebagian lagi menekan agar tetap bertahan di zona euro.
Negara-negara Eropa sendiri sepertinya tidak menyerah untuk mencarikan solusi bagi Yunani sehingga tidak keluar dari zona euro. Para menteri keuangan Eropa akan melakukan pertemuan untuk membahas permintaan PM Tsipras. Sumber-sumber mengatakan, para pejabat akan mendiskusikan permintaan PM Tsipras untuk pinjaman berjangka 2 tahun yang dibutuhkan untuk pembayaran utang senilai 30 miliar euro.