KBRN, Jakarta : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengingatkan Presiden Joko Widodo tidak melakukan intervensi terhadap Polri dalam proses penangkapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

 

"Presiden tidak perlu meminta kepada Bareskrim untuk tidak melakukan penangkapan, dan semestinya Presiden menghormati setiap dan segala proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kepolisian," tegas anggota Komisi III DPR, Riska Mariska di Jakarta, Jumat (1/5/2015).

 

Riska mengatakan, Presiden Jokowi jangan lagi mengambil langkah-langkah yang membawa kemunduran negara ini. Karena itu, lanjutnya, ada baiknya Jokowi kembali mengingat pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat Kongres IV PDIP, yang menegaskan agar kembali pada konstitusi.

 

"Presiden Jokowi tidak perlu takut akan opini masyarakat terkait dengan permasalahan hukum yang terjadi di dalam tubuh KPK, sepanjang hal tersebut dilakukan sesuai ketentuan undang-undang," tuturnya. 

 

Menurut Riska, proses penegakan hukum saat ini seperti menuju kemunduran, khususnya penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian saat memeriksa kasus-kasus besar, mulai dari kasus Bambang Widjojanto, Abraham Samad dan Novel Baswedan.

 

"Kemunduran penegakan hukum ini dapat dilihat dari prosesnya yang sarat dengan intervensi dari Presiden Jokowi. Padahal, sebagian besar rakyat Indonesia menginginkan hukum di negara ini betul-betul ditegakkan," cetusnya. 

 

Seperti diketahui, Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti untuk tidak menahan penyidik KPK Novel Baswedan, dan penegakan hukum agar dilakukan secara transparan dan adil. Hal ini disampaikan Jokowi usai salat Jumat di Masjid Kottabarat, Solo, Jumat (1/5/2015).

 

"Saya sudah perintahkan ke Kapolri, pertama untuk tidak ditahan. Yang kedua, proses hukum harus dilakukan secara transparan dan adil," kata Jokowi. 

 

Selain itu, Jokowi mengaku, telah memerintahkan Wakapolri Budi Gunawan untuk tidak lagi membuat kontroversi. 

 

"Sinergi antara KPK dan Polri. Mereka harus bekerja bersama-sama. Polri, KPK, Kejaksaan, semuanya dalam pemberantasan korupsi," imbuhnya. (RZ/HF)