Berita Terkait
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal
- (DetikNews) Mendagri Tjahjo Kumolo Dorong Revisi UU Ormas
- (DetikNews) Mendagri Tjahjo Kumolo Dorong Revisi UU Ormas
- (RiauPos) Undang-undang Parpol dan UU MD3 Mau Direvisi Lagi
- (ANTARA News) UU Terorisme dan UU ITE harus sinergis
- (Berita Sumut) Pemerintah Terapkan Tiga Skema Pembiayaan Sertifikasi Halal
- (Tempo.co) RUU Antiterorisme, Pemerintah Tambah Pasal Santunan
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (DetikNews) Butuh Rp 1-1,2 T agar TI Asian Games 2018 Samai Event di Incheon 2014
- (JawaPos) ICW Berikan Rapor Merah Buat Jaksa Agung, Ini Datanya..
- (SindoNews.com) Arcandra Tahar Pertimbangkan Lebur Pertamina dan SKK Migas
- (Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan
- (SindoNews.com) Arcandra Tahar Pertimbangkan Lebur Pertamina dan SKK Migas
- (DetikNews) Cadangan Migas RI Jadi Aset Pertamina, Ini Manfaatnya
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
RUU BUMN - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 6 dengan KADIN
Pada 31 Maret 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Suryo Bambang Sulisto terkait pembahasan RUU Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN).
Pemaparan Mitra
Berikut adalah beberapa pemaparan dari Ketua KADIN, Suryo Bambang Sulisto antara lain:
Peran BUMN harus lebih sinergi dengan peran swasta dan koperasi. Selama ini masih kurang sinergis.
Kami menilai tidak masalah untuk orang asing menjadi direksi BUMN demi profesionalisme BUMN. Negara lain sudah biasa dengan hal ini.
Jika ada pasal di UU BUMN yang melarang orang asing menjadi Direksi di BUMN mohon dirubah saja agar BUMN menjadi world class company.
Prinsipnya kami setuju dengan privatisasi BUMN asalkan dibenahi total terlebih dahulu BUMN yang mau di-IPO-kan agar Pemerintah mendapat hasil penjualan yang maksimal.
Kami setuju untuk BUMN di bidang bisnis yang sama sama digabung (merger atau holding company) agar lebih efisien.
Sehubungan dengan MEA 2015, jika memang BUMN harus monopolistik kami tidak masalah karena BUMN harus hadapi persaingan dengan korporasi raksasa ASEAN.
Menurut kami lebih baik BUMN memonopoli suatu bidang bisnis dibanding bidang tersebut dikuasai asing.
Kami usul agar RUU BUMN untuk masukkan pasal agar BUMN lebih berperan membantu puluhan juta UMKM untuk menghadapi MEA.
Jika BUMN tidak bisa kuasai total antara hulu dan hilir sebuah bisnis kami saran prioritaskan menguasai hulu bisnisnya.
Jika memungkinkan dalam RUU BUMN dimasukkan pasal tak boleh ada politisi agar BUMN benar-benar profesional.
Pemantauan Rapat
Berikut adalah respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari Ketua KADIN:
Fraksi PKS: Oleh Refrizal dari Sumbar 2. Refrizal akan revisi RUU BUMN agar memastikan kasus penjualan Indosat tidak terulang kembali.
Oleh Tifatul Sembiring dari Sumut 1. Tifatul sepakat dengan usulan Ketua KADIN dan akan segera bahas RUU BUMN supaya ada pasal untuk jangan ada politisi di BUMN. Tifatul tidak ingin BUMN menjadi sapi perah.
Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua KADIN kunjungi http://bit.ly/kom6kadin
wikidpr/fr