RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014 – Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan

12/12/2018

Pada Rabu, 19 Agustus 2015, Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI melaksanakan rapat kerja (Raker) bersama Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro. Rapat ini dipimpin oleh Ahmadi Noor Supitdari Fraksi Golkar dari Kalsel 1. Ahmadi Noor mengatakan bahwa rapat telah dihadiri lebih dari separuh anggota dari seluruh Fraksi sehingga memenuhi kuorum sesuai Undang Undang (UU) No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.

Agenda rapat kali ini adalah sebagai berikut:

1) Penyampaian pokok Rancangan Undang Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2014.

2) Pembentukan Panitia Kerja (Panja) Perumus Kesimpulan dan draft RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2014.

Pemaparan Mitra

Berikut pemaparan Menteri Keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro:

Dasar hukum RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2014 adalah pasal 23 E (1) Undang Undang Dasar (UUD) 1945 serta pasal 30 (1) UU No 17 tahun 2008 tentang Kekayaan Negara.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2014 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Realisasi indikator ekonomi makro tahun 2014:

Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 mencapai 5,06%;
Tingkat inflasi tahun 2014 mencapai 8,36%;
Rata-rata Indonesia Crude Price (ICP) mencapai $97/barel;
Pendapatan negara tahun 2014 mencapai Rp1.550,49 triliun;
Belanja negara tahun 2014 mencapai Rp1.777,18 triliun;
Defisit anggaran tahun 2014 mencapai Rp226,69 triliun; dan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Rp22,20 triliun.

Neraca tahun 2014:

Total aset tahun 2014 senilai Rp3.910,92 triliun;
Total kewajban tahun 2014 senilai Rp2.89.38 triliun;
Total ekuitas tahun 2014 senilai Rp1.012,54 triliun; dan
Pemerintah telah menentukan pejabat yang akan bergabung dalam Panja Perumus Kesimpulan dan draft RUU.

Respon dan Masukan Anggota I

Fraksi Golkar. Oleh Ahmadi Noor Supit dari Kalsel1. Ahmadi mengatakan bahwa nilai aset masih belum sesuai sehingga menyarankan untuk dilakukan pembaruan nilai aset agar kita dapat mengetahui kekayaan negara yang sesungguhnya.

Ridwan Bae dari Sulawesi Tenggara. Ridwan mengatakan bahwa pendapatan negara 70%-nya berasal dari pajak. Oleh karena itu, Ridwan menanyakan penyebab kondisi tersebut terjadi.

Fraksi Gerindra. Oleh Roberth Rouw dari Papua. Roberth mengatakan bahwa Pemerintah belum adil terhadap pemberian dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua. Tingkat kesulitan di Papua lebih tinggi daripada wilayah yang lain. Oleh karena itu, Roberth menyarankan agar dana otsus untuk Papua ditingkatkan menjadi 4% dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Fraksi Demokrat. Oleh Rinto Subekti dari Jateng 4. Rinto mengatakan bahwa realisasi anggaran di tahun 2014 dapat menjadi acuan realisasi anggaran di tahun 2015. Untuk mencegah defisit yang semakin menambah, Rinto menyarankan pemerintah melakukan terobosan baru.

Fraksi PKS. Oleh Iskan Qolba Lubis dari Sumut 2. Iskan merasa ragu dengan cara penghitungan nilai asset. Hal itu tergambarkan dari nilai aset Indonesia yang hanya tiga ribu triliun rupiah. Oleh karena itu, Iskan menyarankan untuk membahas cara penghitungan nilai aset serta menjadikan sumber daya alam (SDA) sebagai aset.

Sukamta dari Yogyakarta. Sukamta bertanya kepada Menkeu Bambang Brodjonegoro tentang penyebab masalah keuangan yang sedang dialami oleh Indonesia.

Fraksi Nasdem. Oleh Ahmad Hatari dari Maluku Utara. Ahmad Hatari mengatakan bahwa aset memiliki sumbangan yang besar dalam laporan penilaian BPK. Oleh karena itu, Ahmad Hatari menanyakan kevalidan data aset yang telah disampaikan oleh Menkeu.

Johnny G Plate dari NTT 1. Johnny mengatakan bahwa nilai aset seribu triliun rupiah belum menunjukkan Negara yang kaya. Oleh karena itu, Johnny menyarankan pemerintah untuk melakukan revaluasi aset yang terkonsolidasi serta konsolidasi audit antara pusat, daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Fraksi Hanura. Oleh Dadang Rusdiana dari Jabar 2. Dadang mengatakan bahwa permasalahan aset selalu ada di tingkat pusat hingga daerah. Ini menunjukkan standar akuntansi pemerintah masih lemah. Oleh karena itu, Dadang mengharapkan pemerintah untuk konsisten dalam menggunakan standar akuntansi.

Penjelasan Mitra

Berikut respon Menteri Keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro:

Ada beberapa aset yang bermasalah, seperti aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) & aset Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS).
Negara yang bergantung pada penerimaan pajak akan lebih baik. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, Kemenkeu akan melakukan reformasi pajak untuk menghindari kebocoran pajak. Selain itu, saran untuk mengutamakan penerimaan BUMN tidak bisa dilaksanakan karena sebagian BUMN tidak menghasilkan profit dan menjalankan program pemerintah melalui Public Service Obligation(PSO).
Dana untuk Papua tidak hanya dana otonomi khusus, tetapi ada juga Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam. Untuk saran penambahan DAU, Bambang mengatakan bahwa saran hal tersebut akan dimasukkan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Keuangan Pusat & Daerah.
Laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) masih banyak yang mendapat penilaian disclaimer dari BPK serta LKPP Pemerintah yang masih mendapat penilaian WDP membuat konsolidasi audit sulit terlaksana.
Inflasi di tahun 2014 meleset karena terjadi kenaikan harga BBM di November 2014 serta defisit yang mengalami kenaikan.
Realisasi anggaran tahun sebelumnya selalu menjadi acuan kami dalam perumusan target realisasi anggaran. Untuk tahun ini, diperkirakan realisasi penyerapan anggaran mencapai 96% dengan waktu spending yang lebih pendek. Idealnya tidak terjadi defisit, tetapi kondisi tersebut akan terjadi saat penerimaan negara sudah baik.

Berikut respon Direktur Jenderal Kekayaan Negara:

Revaluasi aset telah dilakukan pada 2007-2009, tetapi hingga sekarang kami belum melakukan revaluasi aset kembali.
Standar akuntansi kami selalu mengikuti ketentuan dalam standar akuntansi keuangan pemerintah.
Aset yang kami sajikan telah valid karena BPK telah mengauditnya.
Nilai SDA belum dicatat dalam sistem akuntansi keuangan. Oleh karena itu, kami berencana untuk membuat neraca SDA. Tetapi neraca tersebut tidak akan dimasukkan dalam audit BPK.

Respon dan Masukan Anggota II

Fraksi Golkar. Oleh Ahmadi Noor Supit dari Kalsel 1. Ahmadi mengingatkan pemerintah untuk mengubah nilai aset yang masih perolehan menjadi harga sekarang.

Fraksi PKS. Oleh Iskan Qolba Lubis dari Sumut 2. Iskan mengatakan bahwa eksekutif bergerak sangat lambat. Selain itu, Iskan menyarankan agar Pemerintah segera menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Penutupan Rapat

Ahmadi Noor Supit mengatakan bahwa rapat hari ini menyetujui untuk pembentukan panitia kerja (Panja) perumusan kesimpulan & panja draft RUU serta ditutup pukul 16.56 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Raker Banggar dengan Menteri Keuangan tentang RUU Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBN 2014, kunjungi: http://chirpstory.com/li/280955

Gambar: http://www.kemenkeu.go.id/Page/infografis-apbn-2014

WikiDPR/fir

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014 – Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan

Pemaparan Mitra

Respon dan Masukan Anggota I

Respon dan Masukan Anggota II

Penutupan Rapat