Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Berita Terkait

Kategori Berita

RUU Tembakau - Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dan KomnasPT, YLKI dan ISMKMI

12/12/2018



Pada 2 Februari 2015 Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komite Nasional Pengendalian Tembakau (KomnasPT), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI).

KomnasPT, YLKI dan ISMKMI menolak RUU Pertembakauan (‘RUU Tembakau’) masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015, bahkan mendesak agar RUU Tembakau dibatalkan, karena dianggap membawa kepentingan industri rokok. Sejak 2009 sudah ada tarik ulur pengaturan tentang tembakau di DPR. Kala itu, masuk usulan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (PDPTK) yang berbasis kesehatan. KomnasPT, YLKI dan ISMKMI merasa nasib dari RUU PDPTK tersebut tidak jelas sampai dengan muncul RUU Tembakau masuk Prolegnas Prioritas 2015 yang mereka anggap tidak berbasis kesehatan.

Pemantauan Rapat

Ini respon dari Fraksi-Fraksi terhadap pemaparan dari KomnasPT, YLKI dan ISMKMI:

Fraksi Golkar: Oleh Andi Fauziah Pujiwatie Hatta dari Sulsel 3. Andi Fauziah mendukung cukai rokok kretek mesin dinaikkan drastis.  Tetapi tidak untuk kretek tangan.

Fraksi Demokrat: Oleh Dede Yusuf Macan Effendi dari Jabar 2 dan sebagai Ketua Komisi 9.  Dede menegaskan bahwa RUU Tembakau bukan diusulkan oleh Komisi 9 tetapi oleh beberapa komisi lain yaitu komisi 2, komisi 4 dan komisi 6.

Fraksi PPP: Oleh Okky Asokawati dari DKI 2. Okky akan memasukkan RUU Tembakau di agenda pembahasan internal Komisi 9 yang akan dilangsungkan jam 14:00 WIB hari ini juga. 

Fraksi Hanura: Djoni Rolindrawan dari Jabar 3 menanyakan hasil kajian mengenai dampak setelah diberlakukannya peraturan untuk produsen rokok mencetak gambar seram di bungkus rokok.  

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dengan KomnasPT, YLKI dan ISMKMI , kunjungi http://bit.ly/tembakaukom9.



wikidpr/fr