Serikat Pekerja bersuara ke DPR - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja PT KAI dan Serikat Pekerja PT DOK Perkapalan Kodja Bahari

12/12/2018

Agenda Komisi 6 DPR RI adalah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Perwakilan Serikat Pekerja PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Serikat Pekerja PT DOK Perkapalan Kodja Bahari secara bersamaan pada tanggal 21 Mei 2015. RDPU komisi 6 ini dipimpin oleh Azam Usman, dari Fraksi Partai Demokrat.

Pemaparan

Serikat Pekerja PT KAI

Sejak tiga tahun terakhir, para pekerja PT KAI mengeluhkan tentang masuknya TNI dan Polri ke seluruh jabatan di PT KAI. TNI dan Polri masuk dan memegang mulai dari posisi junior supervisor sampai dengan executive vice president. Dengan jumlah kurang lebih sekitar 200 orang. Ada pula yang memegang jabatan sebagai Kepala Daerah Operasi. Hal ini menyebabkan karier para pekerja PT KAI tidak bisa berkembang.

Para pekerja PT KAI merasa tidak adil dikarenakan usia aktif bekerja mereka hanya sampai 53 tahun 9 bulan, sedangkan TNI-Polri lebih dari 54 tahun.

Panglima TNI mengatakan bahwa TNI bisa menduduki jabatan sipil apabila mereka telah pensiun atau mengundurkan diri, tapi menurut Serikat Pekerja, orang-orang TNI di PT KAI merupakan tentara yang masih aktif. Ini menyalahi hukum. TNI awalnya masuk ke PT KAI sebagai advisor. Serikat Pekerja mengatakan, jika hanya sebagai advisor Serikat Pekerja tidak masalah. Mereka tidak akan menghilangkan jasa-jasa TNI, karena TNI telah menertibkan pedagang-pedagang kaki lima di atas kereta api. Namun, begitu pedagang asongan tidak ada lagi mereka malah menjabat posisi di PT KAI.

Terakhir, banyak asset PT KAI yang dikuasai secara ilegal dan meminta dukungan komisi 6 untuk diatasi.

Serikat Pekerja DOK Perkapalan Kodja Bahari

RDPU dihadiri oleh serikat bersama yang memiliki jumlah hampir 92% dari jumlah karyawan. Ini bukan pertemuan pertama, Serikat Pekerja Kodja Bahari sudah pernah melakukan RDPU dengan Komisi 6 sebelumnya tapi tidak berbuah hasil, khususnya masalah asset perusahaan yang direlokasi. Uang hasil relokasi yang terdahulu ternyata tidak maksimal. Relokasi galangan 3 membuat PT DOK Perkapalan Kodja Bahari kehilangan produksi. Hasil relokasi yang tidak maksimal kemudian dipindahkan ke Batam, tetapi ternyata justru tidak sesuai harapan.

Dana dari PT Pelindo 2 juga hanya memberikan setengah dana untuk Jamsostek, dana pensiun dan perbaikan yang diperlukan. Dari Rp389 Milyar hanya Rp318 Milyar yang keluar dan diperuntukkan ke Batam dan untuk revitalisasi alat sebanyak Rp101, namun yang sekarang di Batam hanya tanah kosong. Untuk Jamsostek, dana pensiun dan dana perbaikan yang diperlukan, alokasi yang ditetapkan tidak sesuai dengan yang diperuntukkan. Misalnya, dana pensiun tidak dicairkan dan dana pembangunan di Batam juga nihil.

PT DOK Perkapalan Kodja Bahari kekurangan liquiditas. Perusahaan ini tidak lagi menerima project dari pertamina, justru perusahaan swasta yang memperoleh project. Ada rencana relokasi galangan akan dipindahkan ke Bojanegara, tapi hasil survey menunjukkan bahwa lahan yang dimaksud tidak feasible. Lahan yang strategis untuk rencana relokasi adanya di Jakarta.

Di samping itu sejak bulan Januari hak-hak karyawan PT DOK tidak diberikan secara maksimal, bahkan dicicil sampai tiga kali. Serikat Pekerja PT DOK memohon agar Komisi 6 DPR RI bisa membantu mereka.

Pendalaman

Fraksi PKS

Adang Daradjatun dari PKS dapil DKI III : Adang memandang secara makro kinerja PT KAI dan dia berpendapat bahwa karyawan PT KAI sudah semakin profesional. PT KAI sudah memperoleh kesan yang baik di masyarakat dan kebanggaan perusahaan semakin tinggi sehingga pada kondisi PT KAI yang sudah maju ini wajar kalau masalah ada pada sisi manajemen. Adang tahu bahwa TNI dan Polri baru bisa bekerja di PT KAI apabila sudah pensiun, namun yang seharusnya menyelesaikan permasalahan karier adalah intern PT KAI. Masalah karier seharusnya Serikat Pekerja sebagai organisasi yang profesional lah yang menyelesaikan. Tidak ada masalah TNI kerja dimanapun selama dia sudah pensiun. Komisi 6 mengusulkan untuk dibuatkan pola karier di PT KAI apabila para pekerja merasa tidak adil sehingga tidak ada double anggaran juga.

Untuk Kodja Bahari, Adang yakin bahwa manajemennya berantakan. PT DOK harus profesional agar barang-barangnya bisa dijual.

Refrizal dari PKS dapil Sumatera Barat II : Refrizal menangkap bahwa TNI dan Polri sudah banyak masuk dan apabila ini terus berlanjut akan dibicarakan dengan Menteri Jonan. Masuknya TNI Polri yang masih aktif ke jabatan sipil memang melanggar UU, DPR yang membuat Undang-Undang DPR pula yang mengawasi. Terkait dengan kepemilikan asset sayangnya UKM tergusur dan diganti dengan perusahaan-perusahaan asing yang lebih disenanghi masyarakat.

Untuk DOK Kodja Bahari, Refrizal menanyakan, apakah pegawai merasa nyaman dengan situasi dan kondisi saat ini. Refrizal setuju agar PT DOK Perkapalan Kodja Bahari tidak perlu direlokasi tapi galangan kapalnya harus diperbaharui. Dia juga memohon agar kantor dibersihkan, besi-besi tua jangan ditumpuk jadi kotor. Karena PT DOK tidak tertata, PT Pelindo II bisa jadi tidak memperhatikan. Ia menyebutkan bahwa Komisi 6 mendukung perluasan perusahaan tapi dimohon untuk dapat berbenah diri. Komisi 6 mendukung Tanjung Priok diperbagus sehingga mampu bersaing dengan Singapura. PT DOK harus memberikan pelayanan terbaik.

Fraksi Gerinda

Bambang Haryo dari Gerindra dapil Jawa Timur I : Kebijakan yang dilakukan oleh PT KAI manajemen lama telah ditularkan ke seluruh perusahaan perhubungan, sayangnya tidak ada yang bisa menolak masuknya TNI ke perusahaan. Padahal jumlah tentara di negara ini sudah sangat kurang, ditambah lagi yang aktif di tarik ke perusahaan. Pada dasarnya TNI ditaruh di PT KAI untuk menertibkan pedagang, namun mereka malah menakut-nakuti masyarakat padahal sudah tidak jamannya lagi TNI menakuti masyarakat. Bambang tidak setuju dengan kebijakan Menteri Jonan untuk memasukkan TNI-Polri ke PT KAI dan sekarang mau masuk PELNI. Ketika TNI mengamankan fasilitas umum masyarakat akan menganggap negara sedang dalam keadaan darurat perang. Tentara usia produktifnya 58 tahun sedangkan pegawai PT KAI hanya sampai 54 tahun, itu sangat keterlaluan. Ketika BUMN memperjuangkan usia tenaga kerjanya sampai denga 60 tahun, itu adalah hal yang wajar. Semua menginginkan SDM yang semakin baik, biasanya orang-orang semakin tua semakin pintar.

Bambang tidak setuju terkait perluasan PT DOK Perkapalan Kodja Bahari dikarenakan kinerjanya menurun padahal sebenarnya potensinya baik, Kodja Bahari tidak pernah mendapat tender bangunan baru lagi. Galangan merupakan pendukung utama pelayaran dalam negeri dan logistik, Kodja Bahari satu-satunya galangan yang bisa menampung kapal-kapal besar di Jakarta. Jika Kodja Bahari dipindahkan, Tanjung Priok tidak layak jadi pelabuhan utama nasional dan internasional.

Abdul Wachid dari Gerindra dapil Jawa Tengah II: Abdul Wachid pernah mendengar bahwa ada sidak di PT KAI namun yang melakukan sidak adalah istri Menteri Jonan, apakah benar? Dia senang bahwa PT KAI sudah bersih dari pedagang asongan, tetapi kemudian pedagang tersebut dikemanakan? Abdul Wahid juga mendukung upaya relokasi PT DOK.

Fraksi PDI Perjuangan

Darmadi Durianto dari PDI Perjuangan dapil DKI III : Komisi VI sudah melakukan kunjungan ke DOK Kodja Bahari, Darmadi meminta informasi, analisa dan bukti yang akurat. Jangan hanya memberikan statement tetapi kajian audit juga disertakan. Darmadi menduga bahwa DOK Kodja Bahari memang bermasalah. Kalau masalahnya ada pada SDM, maka SDM yang ideal seperti apa? Datanya belum ada. Kalau struktur organisasi kurang efektif, kurang efektifnya seperti apa? Jangan sampai menyerang hanya asal-asalan sehingga bisa berbalik. Data yang diperlukan adalah data yang benar, bukan data yang menguntungkan Serikat Pekerja.

Terkait PT KAI, Darmadi meminta bukti MoU dengan dirut yang lama. Apakah para pekerja PT KAI nyaman dengan kehadiran TNI? Kalau tidak nyaman kenapa? Darmadi menyebutkan, Komisi 6 tentu akan membantu para serikat pekerja KAI dan Kodja Bahari, tetapi dengan data dan kajiannya lengkap.

Tanggapan

Serikat Pekerja PT KAI

Para karyawan tidak masalah TNI masuk asal bukan pada jabatan struktural. Para karyawan PT KAI sebenarnya siap untuk berkompetisi namun para TNI diperlakukan secara spesial. TNI masih ada yang bekerja sampai umur 58 tahun padahal diperaturan tidak mengizinkan. Direksi PT KAI stress sampai ada yang hendak mengundurkan diri dikarekan semua lini dimasuki oleh TNI. Mereka bekerja sewenang-sewang di perusahaan, padahal sebenarnya tugas mereka itu mengamankan negara bukan bekerja di perusahaan karena tidak ada kompetensi di situ. Nasib pedagang kaki lima sama seperti nasib koperasi KAI, diabaikan. PT KAI datang kesini bukan hendak mengabarkan bahwa mereka tidak sejahtera melainkan ketentuan mengenai TNI di jabatan struktural.

Serikat Pekerja PT DOK Perkapalan Kodja Bahari

Serikat pekerja tidak menolak apabila tidak jadi direlokasi, tidak masalah. Produktifitas karyawan akhir-akhir ini menurun dikarenakan semangat kerja menurun. Semangat kerja menurun dikarenakan ada hak-hak yang tidak dibayarkan. Besi tua yang menumpuk tersebut merupakan crank yang dipotong dan harus dikumpulkan untuk keperluan lain. Penjelasan kemudian ditutup dengan salah satu anggota serikat pekerja yang meminta agar perusahaan jangan direlokasi, melainkan ganti saja direksinya.

Baca chirpstory LiveTweet lengkap di: http://chirpstory.com/li/267565

wikidpr/nisf

Source Gambar: http://thepresidentpostindonesia.com/wp-content/uploads/2014/12/pt-kereta-api-indonesia-kai-new-logo-logo.jpg

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Serikat Pekerja bersuara ke DPR - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja PT KAI dan Serikat Pekerja PT DOK Perkapalan Kodja Bahari

Pemaparan

Pendalaman

Tanggapan