Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(SindoNews.com) Empat Kementerian Ini Diminta Segera Lakukan Lelang
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, terdapat empat kementerian yang diminta segera melakukan lelang proyek lebih cepat, pasca Undang-undang (UU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 diketok pekan lalu.
Pasalnya, empat kementerian ini memiliki banyak proyek infrastruktur yang harus segera direalisasikan.
"Karena mereka punya banyak proyek infrastruktur, yaitu Kemenpupera, Kemenhub, Kementan, dan Kementerian ESDM. Mereka diminta segera melakukan lelang," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11/2015).
Dia mengatakan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) diperkirakan akan selesai pada bulan depan. Sehingga, jika DIPA telah selesai dan lelang telah dilakukan, maka kementerian tersebut dapat segera melakukan kontrak dengan pihak ketiga.
"Setelah lelang dilakukan dan DIPA selesai, maka segera lakukan kontrak antara pemerintah dengan pihak ketiga yang akan menjadi pelaksana dari proyek infrastruktur tersebut," imbuhnya.
Setelah itu, lanjut Bambang, pada awal tahun depan atau sekitar Januari 2016 termin pembayaran pertama serta konstruksi proyek akan bisa segera dilakukan.
"Dengan demikian, kita berharap penyerapan 2016 akan lebih baik. Tidak hanya di timing, tapi juga dari segi besaran yang bisa diserap. Karena sekarang akan banyak proyek yang sudah bisa mulai per Januari," harapnya.
Belajar dari pengalaman di masa lalu, bahwa kebanyakan proyek baru dimulai Maret hingga Mei, penyerapan anggaran pun menjadi tersendat.
"Nah mudah-mudahan dengan UU APBN 2016 disetujui DPR, di mana kita juga bisa segera melakukan upaya mencari pembiayaan, maka Januari kita bisa segera mendorong adanya proyek," pungkas Bambang.