Sinergi antara Pertamina dan PGN - Rapat Komisi 7 dengan Pertamina, PGN dan KemenBUMN

12/12/2018

Pada 15 April 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Gas Negara (PGN), Pertamina dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN) melanjutkan RDP tanggal 7 April 2015 yang lalu dan juga pembahasan kemungkinan sinergi antara Pertamina dan PGN.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 6 Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1.

Pemaparan Mitra

Berikut adalah beberapa pemaparan dari KemenBUMN;

Pada RDP hari ini, kami akan berikan jawaban dari RDP tanggal 7 April 2015 lalu.
Kami mengutamakan sinergi antara BUMN dengan anak perusahaannya.
Terkait pertanyaan mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina dan PGN, kami sedang melakukan pembahasan internal.

Berikut adalah pemaparan dari Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto:

Pertamina telah mengajukan hasil pengkajian terkait Blok Mahakam akhir Februari lalu.
Pemerintah menilai Pertamina siap untuk pengalihan Blok Mahakam.
Pelabuhan Cilamaya akan ada perubahan posisi dan dipindahkan ke arah timur untuk tidak menganggu pipa-pipa.
Pertamina akan terus melakukan distribusi secara merata di wilayah terluar Indonesia.
Pertamina merasa perlu regulasi agar Pertamina dapat lakukan bisnis properti.
Pembenahan sistem menjadi jalan keluar yang saat ini kami laksanakan untuk mencegah ‘mafia minyak’.
Pertamina tidak akan melakukan bisnis di Indonesia saja, tapi juga di Malaysia, Algeria, Irak dan Vietnam.
Laba dari bisnis hulu tidak menopang bisnis hilir kami.
Kerjasama dengan PGN telah ditandatangani awal Januari 2015.
Perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ini tidak akan terlalu sering dilakukan karena merepotkan operasional kami juga di lapangan.
Lifting minyak Pertamina di 2014 adalah 224 MBOPD (million barrel oil per day).
Status dari Kilang Plaju adalah untuk pengolahan minyak crude di sekitar Plaju saja.
Status dari Kilang Kasim beroperasi 15 hari per bulan.
Untuk eksplorasi membutuhkan investasi USD 12 juta untuk onshore dan USD 40 juta untuk offshore.
Akan ada pemberlakuan BPPKB khusus untuk Pertamina dalam hal pajak.
Pertamina akan meningkatkan sosialisasi terkait Bahan Bakar Nabati (BBN)
Indonesia mengalami defisit produksi gas bumi lebih dari 1,5 bcfd di 2015 dan terus meningkat menjadi 4,5 bcfd di 2025.
Kebijakan harga BBM merupakan kewenangan Pemerintah.
Subsidi harga solar tetap Rp.1.000 terhadap naik turunnya harga solar.
Laba Kotor Pertamina untuk bisnis hulu USD 130 juta; Laba Bersih Sebelum Pajak USD 40,9 juta; dan Laba Kotor Pertamina untuk bisnis hilir USD (-386) juta.
Biaya pokok produksi kilang 101,46% dari MOPS bulan Februari 2015.
Pertamina memiliki komposisi saham >90% pada hampir seluruh anak perusahaan.
Tidak ada larangan resmi terkait dengan Gas Elpiji 3 kg dan 12 kg, yang akhirnya Pertamina menulis sendiri di tabung gas elpiji 3 kg.
Distribusi tertutup terkait gas elpiji 3 kg sudah kami usulkan ke Pemerintah.
Ada pembebasan PPN ocean going kepada kapal yang melintas Selat Malaka.
Kami melakukan himbauan di tabung elpiji sebagai solusi tahap awal kami di gas elpiji 3 kg.

Pemantauan Rapat

Berikut adalah beberapa respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari Mitra Rapat:

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Ihsan Yunus dari Jambi. Menurut Ihsan jika setiap tabung gas elpiji 3 kg ada RFID-nya mungkin pengawasan terhadap distribusi gas elpiji bisa lebih baik dilakukan. Ihsan minta klarifikasi ke Pertamina status dari perkembangan pipanisasi yang untuk rakyat dan yang untuk industri.

Darmadi Durianto dari DKI 3. Menimbang harga gas sekarang, menurut Darmadi industri-industri yang bersumber energi dari bahan gas bisa runtuh.

Fraksi Gerindra: Oleh Bambang Haryo Soekartono dari Jatim 1. Bambang Haryo menilai ada ketidakefisienan pada gas karena harga gas kita termasuk yang tertinggi di dunia. Menurut Bambang Haryo tugas Pertamina adalah untuk menyelidiki penyebabnya. Bambang Haryo saran ke Pertamina bahwa cross-subsidy bensin Premium ke Solar akan meningkatkan industri nasional.

Fraksi Demokrat: Oleh Wahyu Sanjaya dari Sumsel 2. Terkait open access, Wahyu minta klarifikasi ke Pertamina apakah ada sinergi dengan PGN.

Fraksi PAN: Oleh Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1 dan sebagai Ketua Komisi 6. Hafisz saran ke Pertamina mengapa tidak menggunakan ‘Kartu’ yang dibagi-bagikan oleh Presiden Joko Widodo saja untuk pembelian gas elpiji 3 kg agar tidak ada migrasi gas. Hafisz menyoroti harga gas dunia. Menurut Hafisz harga pasaran gas dunia itu di kisaran USD 3-4 tapi mengapa Krakatau Steel beli gas di harga USD 9,2 dan PT.Pupuk Indonesia beli gas di harga USD 7,5. Hafisz minta klarifikasi ke Pertamina pada harga berapa Pertamina membeli gasnya. Hafisz menilai Indonesia itu galau karena Shell dan Petronas sudah beroperasi di Indonesia, namun Pertamina tidak ada operasi di dua negara tersebut (Belanda dan Malaysia).

Nasril Bahar dari Sumut 3. Nasril menilai usulan subsidi gas elpiji 3 kg menggunakan kartu akan repot dalam implementasinya karena kartu yang digunakan akan banyak sekali. Nasril minta penjelasan ke Pertamina apa yang salah dari pemilik gas elpiji 12 kg yang juga menggunakan gas elpiji 3 kg.

Sehubungan dengan harga bensin, Nasril minta klarifikasi ke Pertamina mekanisme penentuan harga Rp.7.900 ini. Nasril juga minta penjelasan ke Pertamina mekanisme pengadaan minyak.

Primus Yustisio dari Jabar 5. Menurut Primus kalau di Cina itu Pertamina sudah dianggap merugikan masyarakat dan Pertamina ini harusnya dipancung.

Fraksi PKS: Oleh Refrizal dari Sumbar 2. Untuk distribusi ke remote area, Refrizal minta konfirmasi kesanggupan Pertamina dalam mengatur harga jual di daerah-daerah tersebut.

Respon Mitra

Berikut adalah respon dari Dirut Pertamina terhadap masukan dan pertanyaan dari Anggota Komisi 6:

Sudah ada 1.500 mitra binaan PKBL Pertamina di Kabupaten Langkat sejak 1993.
Menjawab Refrizal, PLN melakukan tender penyediaan gas dan infrastrukturnya.
Pertamina melakukan tata kelola migas dengan prinsip Good Corporate Governance untuk menghadapi M.E.A.
Gas dari Pertamina harganya tidak setinggi itu. Tidak sampai USD 10.
Pembelian gas dari Amerika dimulai 2018.
Menjelaskan pemberlakuan harga BBM: MOPS diambil rata-rata sebulan, bukan per hari.
Pada 28 Maret seharusnya harga naik Rp.1.000 dan akhirnya menaikkan Rp.500 gara-gara keadaan ekonomi makro di Indonesia saat itu.
Bensin RON 92 adalah patokan Premium dunia.
Bensin RON 92 dengan Nafta itu komposisi bensin RON 98.
Kami sudah punya program untuk memperbaiki kilang-kilang minyak kami.
Proses pengadaan langsung diadakan oleh Pertamina. Kami mengkaji apakah selalu ditender atau kontrak jangka panjang.

Berikut adalah respon dari Dirut PGN terhadap masukan dan pertanyaan dari Anggota Komisi 6:

Pengembangan jaringan gas bumi dilakukan oleh PGN dan harus melalui proses lelang.
Keragaman harga dari supplier kami dapat dilakukan blending harga.
Jumlah badan usaha niaga gas saat ini adalah 74, namun hampir semua tidak memiliki infrastruktur gas bumi.
Diperlukan 3-4 tahun untuk melakukan penyerapan gas.
Dukungan yang kami perlukan adalah adanya reformasi di tata niaga dan tata kelola.
Sejak 2007 PGN tidak mendapatkan alokasi kontrak baru.
Bisnis gas bumi tidak termasuk dalam kategori energi publik sehingga isu-isu pertanahan menjadi kendala besar.
Seandainya ada badan untuk perizinan gas bumi, kami bisa mempercepat pembangunan baik pipa maupun non-pipa.
PGN siap untuk menyalurkan gas ke SPBU. PGN adalah pengelola dan kami tidak menjual ke perantara dan kami melayani 22 sektor industri di Indonesia.

Kesimpulan

Komisi 6 meminta ke Pertamina dan PGN untuk melakukan sinergi antar BUMN tidak saling bersaing dalam Pelaksanaan Kegiatan Usahanya, serta dalam menciptakan tata kelola gas bumi guna sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Komisi 6 meminta Kementerian BUMN mendukung PGN menjadi National Gas Company yang tangguh dan membantu mengatasi masalah yang dihadapi PGN.
Komisi 6 memberikan dukungan kepada Pertamina untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia.
Komisi 6 meminta Pertamina dan PGN melakukan efisiensi untuk menekan biaya produksi dan mampu bersaing dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Komisi 6 meminta Kementerian BUMN resmi menugaskan Pertamina menjadi operator tunggal Blok Mahakam.

Rapat ditutup oleh Pimpinan Sidang pukul 15:18 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Dengar Pendapat dengan PGN dan Pertamina kunjungi http://chirpstory.com/li/263330.

wikidpr/sith

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Sinergi antara Pertamina dan PGN - Rapat Komisi 7 dengan Pertamina, PGN dan KemenBUMN

Pemaparan Mitra

Pemantauan Rapat

Respon Mitra

Kesimpulan