Berita Terkait
- Efektivitas debat kandidat capres dan cawapres dinilai kurang
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Suara.com) Mendagri: Kerawanan Pilkada Terbesar Ada di Kecamatan
Kerawanan akibat kotak TPS diletakan di kecamatan.
Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan sumber potensi kerawanan pilkada terbesar berada di tingkat kecamatan, sebagai tempat penyimpanan kotak perolehan suara sehingga pengamanannya harus ketat.
"Potensi sumber kerawanan yang paling rawan ada di tingkat kecamatan, karena kotak suara dari TPS (tempat pemungutan suara) bermalamnya di kantor kecamatan," kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (2/10/2015).
Segera setelah pemungutan suara pemilihan kepala daerah berlangsung, petugas penyelenggara adhoc langsung menghitung perolehan suara tersebut berawal dari tingkat TPS.
Usai dari TPS, perolehan suara tersebut dibawa ke kantor kelurahan untuk direkapitulasi. Untuk pemilihan bupati dan wali kota, penyimpanan hasil rekapitulasi terakhir disimpan di kantor kecamatan.
"Untuk mengatasi hal itu, kami dengan Bawaslu sepakat untuk mengawasi, kepolisian juga ikut mengontrol. Nanti akan ada pertemuan rutin antara Kemendagri dengan KPU, Bawaslu dan Kepolisian supaya ada SOP yang seragam," jelasnya.
Jumat, Mendagri mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengetahui pemetaan indeks kerawanan pilkada serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember mendatang.
Dari hasil kunjungan tersebut, Mendagri bersama Ketua Bawaslu Muhammad sepakat untuk mengadakan rapat koordinasi secara rutin dalam meminimalisir potensi tersebut.
"Pemerintah terus melakukan deteksi dini bersama dengan BIN (Badan Intelijen Negara), Bawaslu dan kepolisian, kalau suatu waktu ada yang melempar sedikit 'percikan api', maka kita bisa tahu dan meminimalisir perluasan konflik tersebut," tambahnya.
Sementara itu, Muhammad mengapresiasi upaya proaktif Mendagri untuk menekan potensi kerawanan di daerah menjelang pelaksanaan pilkada serentak.
"Pemerintah menyambut baik hal ini, dan kami sepakat untuk turun bersama mengawasi persiapan, selain juga dalam rangka menindaklanjuti indeks kerawanan," ujarnya.