Berita Terkait
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal
- (DetikNews) PLN Tak Lagi Layani Permintaan Sambungan Listrik 450 VA dan 900 VA
- (Tempo.co) Kunjungan Komisi XI ke Amerika, Ketua MPR: Itu Hak Dewan
- (Media Indonesia) Setop Akal-akalan Studi Banding ke Luar Negeri
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (DetikNews) Butuh Rp 1-1,2 T agar TI Asian Games 2018 Samai Event di Incheon 2014
- (Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan
- (Netral News) Presiden: 35.000 MW Belum Memuaskan, 34 Proyek Mangkrak Akan Di-KPK-kan
- (DetikNews) Tolak TAPERA, Ini Usulan Pengusaha
- (SindoNews.com) Arcandra Rencana Hapus Skema Pemerintah-Swasta di Proyek Migas
- (Tempo.co) Pengentasan Kemiskinan Jalan di Tempat, Ini Alasan Mensos
- (DetikNews) 'Wisma Atlet Selesai Tepat Waktu, Kualitasnya Oke'
- (DetikNews) Bertemu Putu Sebelum APBN-P 2016 Disahkan, Anggota Banggar: Balikin Jam Palsu
- (ANTARA News) Pemerintah siapkan Rp390 miliar untuk hunian TNI/Polri
- (TribunNews) Munculkan Opini Seolah Orang Kaya yang Selama Ini Sembunyikan Hartanya Sebagai Pahlawan
- RUU PNBP - Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Anggito Abimanyu
- (Aktual.com) Sindir Rini, Menteri Bappenas Akui PMN Banyak Salah Sasaran
- (Tempo.co) Menteri Asman: 60 Persen Aparatur Negara Tak Punya Keahlian
- (DetikNews) Mafia Sepakbola Masih Jadi Isu Jelang Kongres PSSI
- (Lampung Post) Ini Alasan Sri Mulyani Pangkas APBN Tanpa Izin DPR
- (DetikNews) KPK Minta Mendagri Dorong Kepala Daerah Segera Setor Dokumen Perizinan Tambang
- (DetikNews) Kepala BKPM: Investasi Motor Utama Pertumbuhan di 2017
- (DetikNews) Ini Alasan Investor RI Lebih Suka Bangun Listrik Batu Bara Ketimbang Tenaga Air
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Tempo) APBNP2015: Warga Korban Lapindo Siapkan Dokumen
Warga kor-ban Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, menyatakan telah menyiapkan semua berkas dan dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan ganti rugi yang tertunggak selama delapan tahun. Mereka menyambut pernyataan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bahwa ada kemungkinan pencairan tersebut bakal dilakukan akhir Februari ini.
"Kami sudah siapkan semuanya, apa pun berkas yang dibutuhkan, kami sudah siapkan," kata Sulastri, satu di antara warga korban Lumpur Lapindo, kemarin. Warga Desa Gempolsari, yang terletak di sisi utara kolam lumpur raksasa itu, mengaku belum menerima ganti rugi sepeser pun dari PT Minarak Lapindo Jaya, yang bertindak sebagai juru bayar dari PT Lapindo Brantas selama ini.
Sulastri mengatakan persiapan berkas dan dokumen tersebut dilakukan mulai dari surat-surat tanah, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, hingga buku
Khofifah Indar Parawansarekening. "Dokumen-dokumen seperti itu sebenarnya sudah kami siapkan sejak ada pencairan beberapa tahun lalu, dan sampai sekarang masih kami simpan," tuturnya.
Sulastri berharap tenggat kali ini benar-benar dipenuhi. Berkas atas tanah dan rumahnya itu berada di antara 19 berkas yang sudah diverifikasi tapi belum menerima pembayaran sama sekali. Padahal, sebagian berkas lainnya sudah ada yang dibayar lunas, tapi ada pula yang baru 80 persen atau 20 persen. "Semoga saja kami tidak dibohongi lagi," ujar dia.
Juru bicara Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Dwinanto
Hesty Prasetyo, mengatakan pembelian tanah dan bangunan, yang menjadi tanggung jawab PT Minarak Lapindo Jaya,masih mandek .sejak 16 Desember 2013. Dari target penyelesaian ganti rugi senilaiRp3.830.547.222.220 yang harus dibayarkan untuk 13.237 berkas, baru Rp 3.048.859.010.109 yang terbayarkan, atau sekitar 79,67 persen.
Sisanya, dana sebesar Rp 781.688.212.111 inilah yang akan ditalangi oleh pemerintah melalui dana ABPN-P 2015. "Kami juga berharap secepatnya dana itu cair, sehingga BPLS bisa beraktivitas dengan lancar tanpa hadangan warga lagi," tutur Dwinanto.
Menteri Khofifah, ketika meresmikan pengembangan Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo, Sabtu lalu, mengatakan sisa ganti rugi itu akan dibayar pada akhir bulan ini sambil menunggu verifikasi data di lapangan oleh BPLS serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan."Tinggalme-nunggu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)," katanya.
Menurut Khofifah, DIPA turun pada minggu ini. Jika sudah turun, pencairan kepada warga bisa dilakukan segera. "Hitung-hitungan saya akhir Februari," tutur dia.