Berita Terkait
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Tempo.co) Kasus E-KTP, Kenapa Peran Setya Novanto Dianggap Penting?
- (TribunNews) KPK Periksa Agun Gunandjar Teguh Juwarno, dan Taufiq Effendi Terkait Korupsi KTP Elektronik
- (Media Indonesia) Rp2,7 M buat Kader Demokrat
- (JawaPos) ICW Berikan Rapor Merah Buat Jaksa Agung, Ini Datanya..
- (Tempo.co) Majelis Kehormatan BPK Dianggap Lindungi Harry Azhar
- (DetikNews) Polisi: Sebar Berita Hoax Bisa Dipidana UU ITE
- (Netral News) Presiden: 35.000 MW Belum Memuaskan, 34 Proyek Mangkrak Akan Di-KPK-kan
- (DetikNews) Begini Modus Penipuan Rp 96 M oleh Anggota DPR Indra Simatupang
- (Tempo.co) Soal SP3, Komisi Hukum DPR Bakal Konfrontasi 3 Kapolda Riau
- (Tempo.co) Suap Infrastruktur, Politikus Golkar Dituntut 9 Tahun Bui
- (Tempo.co) Propam Tangkap 85 Polisi Pungli, Polda Metro Terbanyak
- (DetikNews) Bertemu Putu Sebelum APBN-P 2016 Disahkan, Anggota Banggar: Balikin Jam Palsu
- (Tempo.co) ICW Sarankan Ubah Aturan Justice Collaborator
- (Tempo.co) Ombudsman: Pungli Tertinggi di Kepolisian dan Pemda
- (RiauOne.com) Ketua BPK Harry Azhar Azis Terbukti Langgar Kode Etik Terkait Panama Papers
- (Tempo.co) Ombudsman Temukan Banyak Masalah dalam Proyek E-KTP
- (Tempo.co) Terseret Dugaan Korupsi E-KTP, Ini Reaksi Setya Novanto
- (DetikNews) Kemendagri Berhentikan Pejabatnya yang jadi tersangka di Kasus e-KTP
- (DetikNews) Ahli: Banyaknya Jenis Remisi Merusak Rasa Keadilan Publik
- (DetikNews) KPK Minta Mendagri Dorong Kepala Daerah Segera Setor Dokumen Perizinan Tambang
- (Media Indonesia) Revisi UU ITE Ancaman Kebebasan Berekspresi
- (Tempo.co) Tanggulangi Terorisme, Wiranto: Perbaiki Sistem LP
- (Tempo.co) KPK Tolak Penghapusan Justice Collaborator
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Tempo) Budi Diganti Badrodin, PDIP Khawatirkan Interpelasi Terhadap Jokowi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dwi Ria Latifa, mengatakan partainya kecewa terhadap keputusan Presiden Joko Widodo yang batal melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Menurut Ria, keputusan Jokowi bisa menimbulkan persoalan baina karena pencalonan Budi Gunawan sudah disetujui DPR.
Sejumlah anggota DPR memang sempat mengancam akan mengajukan hak interpelasibila Jokowi tak melantik Budi Gunawan. "Saya tak mau berandai-andai, tapi (interpelasi) itulah yang menjadi kekhawatiran kami," ujar Ria, kemarin.
Walau demikian, Ria mengatakan PDI Penuangan tak akan menarik diri sebagai pendukung pemerintah. "Kami tetap mendukung Jokowi, sebagaimana kami mengusungnya saat mencalonkan presiden," ucapnya. "Tapi, secara manusiawi, kami tetap kecewa."
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella menyatakan partainya jugatetap mendukung Jokowi. "Kami memang mengharapkan Budi Gunawan dilantik. Tapi, ketika Presiden memutuskan yang lain, tentu kami memahami dan memaklumi," tuturnya.
Menurut Rio, Jokowi sudah memberi tahu pemimpin partai Koalisi Indonesia Hebat ihwal pembatalan pelantikan Budi Gunawan pada saat sidang praperadilan masih berlangsung, Senin lalu. Petinggi koalisi memang ngotot meminta Jokowi menunggu hasil sidang praperadilan Budi yang menggugat penetapandirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan. Awalnya, kata Rio, petinggi koalisi menyarankan agar Jokowi melantik Budi bila putusan praperadilan menggugurkan status tersangkanya.
Setelah hakim Sarpin Rizaldi memenangkan gugatan Budi Gunawan, Jokowi kemudian memanggil Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu ke Istana Bogor. Bukannya memberi selamat, kata Rio, Jokowi malah memberi tahu Budi bahwa tak akan melantiknya sebagai Kapolri.
Setelah itu, kata Rio, petinggi koalisi langsung memikirkan konsekuensi Jokowi tak melantik Budi, status Budi setelah itu, serta mencari penggantinya. Petinggi koalisi sepakat mengusulkan calon baru, yakni Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Keesokan harinya, Rio melanjutkan, Jokowi mematangkan pengajuan Badrodin bersama Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka