Berita Terkait
- Tol Laut - Rapat Kerja Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, PELINDO, KAI, PELNI dan ASDP
- Panja Penerbangan - Rapat Komisi 5 dengan Dirjen Perhubungan Udara
- Penyelesaian Klaim Korban Air Asia QZ-8501 - Rapat Komisi 5 dengan Air Asia, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Administrasi Hukum Umum, OJK dan Perwakilan Keluarga Korban
- Kualitas Keamanan Penerbangan- Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 5 dengan Asosiasi Pilot Garuda & Federasi Pilot Indonesia
- Kementerian Koordinator - Rapat Kerja Badan Anggaran dan 4 Menko
- (Tempo) Merespon Penyidikan Panja DPR dan Kebijakan Menhub, Jokowi: Izin Penerbangan Bertahun-Tahun Dibiarkan
- (KOMPAS.com) Soal Penerbangan Murah, Ini Saran DPR buat Jonan
- (Jakpost) Minister Yuddy: Insurance companies urged to immediately pay claims of QZ8501 victims
- (Tempo) Minister Jonan: On QZ8501 case, why should i bow down to Singapore?
- (Aktual) Bambang Haryo Komisi VI DPR: Fokus Cari Korban dan Hak Asuransi, Jangan Pikirkan Polemik Slot Terbang Lebih Dulu
- (Reuters) Op-Ed: AirAsia shares lost more than 15% of value since #QZ8501 disaster, by Una Galani
- (Kompas) Feature: Melayani yang Berjibaku Mencari QZ8501
- (Hukum Online) Amanat UU Perasuransian
- (ANTARA) Ahli Tata Negara Irmanputra Sidin: UU Penerbangan Bertentangan dengan Konstitusi
- (Metro TV) Yudi Widiana Wakil Ketua Komisi V: Jangan Tunda Pencairan Asuransi Korban QZ8501
- (Bisnis Indonesia) Bambang Haryo-Komisi VI: Pembekuan Izin Rute Penerbangan Rugikan Konsumen
- (Harian Kompas) Efek Domino Kasus QZ8501, Menhub Jonan Copot Sejumlah Pejabat
- (Harian Kompas) Penyatuan Tarif Layanan Jasa dalam Tiket Berlaku 1 Maret 2015
- (Strait Times) #QZ8501 Issue, Tony Fernandes: We have approvals from authority in Indonesia to fly to Surabaya, 7 days a week
- (ANTARA) Merespon Menhub Jonan dan DPR, Tony Fernandes: Surabaya-Singapore Disetujui Otoritas Indonesia, 7x Sepekan
- (Kompas Sore) Ekor QZ8501 ditemukan Sersan Mayor Bovlen Sirait dan Sersan Kepala Oo Sudarna
- (Kompas) Komisi V Kunjungi Gedung Basarnas, Beri Dukungan Moril Pencarian QZ8501
- (VIVA.co.id) Sigit Sosiantomo Apresiasi Langkah Tegas Menhub
- (Jawa Pos) Fahri Hamzah-Wakil Ketua DPR: Sikap Gegabah Menteri Jonan dalam QZ8501 Bahayakan Industri Penerbangan
- (dpr.go.id) Yudi Widiana-Wakil Ketua Komisi V DPR: Peralatan Basarnas Masih Kurang
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Tempo) Merespon Penyidikan Panja DPR dan Kebijakan Menhub, Jokowi: Izin Penerbangan Bertahun-Tahun Dibiarkan
Presiden Joko Widodo menilai positif keputusan pembekuan 61 izin rute penerbangan yang dilakukan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Menurut Jokowi, langkah itu sudah seharusnya dilakukan. "Ini momentum pembenahan, karena sudah bertahun-tahun seperti itu dan dibiarkan," kata Jokowi di sela kunjungan ke PT PAL Indonesia, Surabaya, Sabtu 10 Januari 2015. (Baca: 5 Maskapai Kena Sanksi, Aktivitas di Juanda Normal)
Pembenahan itu, kata Jokowi, tak hanya dilakukan terhadap maskapai. Namun juga beberapa pihak yang dipandang turut andil. "Sekali lagi tidak hanya di Kementerian Perhubungan. AirNavnya ada, Angkasa Pura ada, semuanya. Ini memang pembenahan total," kata Jokowi.
Jokowi menyatakan bahwa pembenahan memang harus dilakukan. "Yang paling penting jangan merugikan maskapai, tetapi pembenahan memang harus dilakukan." (Baca: Jonan Minta Menteri Susi Ikut Cari Korban Air Asia)
Kementerian Perhubungan memutuskan membekukan 61 izin penerbangan dari 5 maskapai yakni Garuda Indonesia, Lion Air, Wings Air, Transnusa, dan Susi Air. Kelima maskapai itu dinilai melanggar izin rute terbang menyusul AirAsia yang sudah dibekukan lebih dulu. Sanksi itu berlaku hingga mereka mengajukan izin penerbangan kembali dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. (Baca:Duka Air Asia, KNKT: Wajah Indonesia Dipertaruhkan)
Keputusan pembekuan itu berdasarkan audit yang dilakukan terhadap lima wilayah Otoritas Bandara, yaitu Otoritas Bandara (Otban) Wilayah I Jakarta, Otban Wilayah II Medan, Otban Wilayah III Juanda, Otban Wilayah IV Makassar, dan Otban Wilayah V Denpasar.
Menurut Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, maskapai-maskapai tersebut terbang tanpa mengantongi izin dari Kementerian. Sebelumnya, Kementerian telah membekukan izin terbang Indonesia Air Asia untuk penerbangan Surabaya-Singapura.