Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Berita Terkait

Kategori Berita

(Tempo) Merespon Penyidikan Panja DPR dan Kebijakan Menhub, Jokowi: Izin Penerbangan Bertahun-Tahun Dibiarkan

12/12/2018



Presiden Joko Widodo menilai positif keputusan pembekuan 61 izin rute penerbangan yang dilakukan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Menurut Jokowi, langkah itu sudah seharusnya dilakukan. "Ini momentum pembenahan, karena sudah bertahun-tahun seperti itu dan dibiarkan," kata Jokowi di sela kunjungan ke PT PAL Indonesia, Surabaya, Sabtu 10 Januari 2015. (Baca: 5 Maskapai Kena Sanksi, Aktivitas di Juanda Normal)

Pembenahan itu, kata Jokowi, tak hanya dilakukan terhadap maskapai. Namun juga beberapa pihak yang dipandang turut andil. "Sekali lagi tidak hanya di Kementerian Perhubungan. AirNavnya ada, Angkasa Pura ada, semuanya. Ini memang pembenahan total," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan bahwa pembenahan memang harus dilakukan. "Yang paling penting jangan merugikan maskapai, tetapi pembenahan memang harus dilakukan." (Baca: Jonan Minta Menteri Susi Ikut Cari Korban Air Asia)

Kementerian Perhubungan memutuskan membekukan 61 izin penerbangan dari 5 maskapai yakni Garuda Indonesia, Lion Air, Wings Air, Transnusa, dan Susi Air. Kelima maskapai itu dinilai melanggar izin rute terbang menyusul AirAsia yang sudah dibekukan lebih dulu. Sanksi itu berlaku hingga mereka mengajukan izin penerbangan kembali dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. (Baca:Duka Air Asia, KNKT: Wajah Indonesia Dipertaruhkan)

Keputusan pembekuan itu berdasarkan audit yang dilakukan terhadap lima wilayah Otoritas Bandara, yaitu Otoritas Bandara (Otban) Wilayah I Jakarta, Otban Wilayah II Medan, Otban Wilayah III Juanda, Otban Wilayah IV Makassar, dan Otban Wilayah V Denpasar.

Menurut Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, maskapai-maskapai tersebut terbang tanpa mengantongi izin dari Kementerian. Sebelumnya, Kementerian telah membekukan izin terbang Indonesia Air Asia untuk penerbangan Surabaya-Singapura.