(Tempo) Pasca BG Tak Dilantik: Gerindra & Golkar Ditawari Jatah Menteri

12/12/2018

Pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Golkar mengklaim Presiden Joko Widodo berniat merangkul dua partai oposisi tersebut masuk dalam pemerintahan. Ketua Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menga takanPresiden Jokowi sudah menawarkan kursi menteri kepada Ketua Umum Prabowo Subianto.

Desmond ragu Prabowo bakal menerima tawaran tersebut. Dia meyakini Gerindra bakal tetap menjadi penyeimbang kebijakan pemerintah. "Tak sesuai dengan semangat kami kalau tiba-tiba Gerindra ada di pemerintahan. Nanti malah jadi lelucon," ujarnya.

Toh, Desmond menilai tak tertutup kemungkinan Prabowo menerima tawaran tersebut. Syaratnya, program yang diajukan Gerindra disetujui untuk dijalankan pemerintah. Tapi, jika program tersebut tidak diterima, Gerindra bakal menolak.

"Kalau hanya untuk menjalankan program pemerintah, kami tak mau," katanya.

Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengklaim tawaran dari Jokowi disampaikan pekan lalu kepada sejumlah petinggi partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Tawaran itu, kata Bambang, diajukan karena Jokowi berniat merombak kabinetnya. Tapi dia belum bisa memastikan posisi menteri yang akan dicopot Presiden.

Menurut Bambang, partainya juga menolak tawaran mengisi kursi kabinet. Ia menilai posisi menteri tak menguntungkan partai beringin. "Kami akan tetap berada di luar pemerintahan dan fokus menaikkan elek-tabilitas untuk Pemilihan Umum 2019," ujarnya.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno belum bisa dimintai tanggapan soal kemungkinan Presiden Jokowi merombak kabinet. Mereka tak mengangkat panggilan telepon dan tak membalas pesan pendek yang dilayangkan Tempo. Sumber Tempo yang menjadi petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan isu perombakan kabinet dan tawaran posisi menteri tak berasal dari Istana Kepresidenan.

Menurut sumber ini, isu itu sengaja diembuskan sejumlah kader partai banteng. Tujuannya, memecah hubungan Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hubungan Jokowi dengan Megawati belakangan dikabarkan memburuk setelah Presiden membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian.

Megawati sempat menolak bertemu dengan Jokowi, yang ingin menyampaikan keputusannya tak melantik Budi Gunawan. Sejumlah petinggi partai koalisi juga menuding Jokowi ingin berpindah ke koalisi partai nonpemerintah.

Ketua PDIP Bambang Wuryanto menyatakan tak mengetahui soal perombakan Kabinet Kerja. "Kami belum mendengar kabar tersebut," ujarnya. Menurut Bambang, pemilihan menteri merupakan kewenangan penuh Presiden. "Lebih baik ditanyakan kepada mereka yang ditawari masuk pemerintahan."

Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengakui hubungan Jokowi dan Megawati setelah pembatalan pelantikan belum seperti sedia kala. "Masih ada hal-hal psikologis setelah kejadian tersebut," ujarnya.

Hasto meyakini hubungan Jokowi dan Megawati bakal kembali normal. Sebabnya, kata Hasto, Jokowi dan Mega sama-sama pemimpin yang menghindari krisis kepemimpinan dan tak mengutamakan diri sendiri.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Tempo) Pasca BG Tak Dilantik: Gerindra & Golkar Ditawari Jatah Menteri