Berita Terkait
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Tempo.co) Kasus E-KTP, Kenapa Peran Setya Novanto Dianggap Penting?
- (TribunNews) KPK Periksa Agun Gunandjar Teguh Juwarno, dan Taufiq Effendi Terkait Korupsi KTP Elektronik
- (Media Indonesia) Rp2,7 M buat Kader Demokrat
- (JawaPos) ICW Berikan Rapor Merah Buat Jaksa Agung, Ini Datanya..
- (Tempo.co) Majelis Kehormatan BPK Dianggap Lindungi Harry Azhar
- (DetikNews) Polisi: Sebar Berita Hoax Bisa Dipidana UU ITE
- (Netral News) Presiden: 35.000 MW Belum Memuaskan, 34 Proyek Mangkrak Akan Di-KPK-kan
- (DetikNews) Begini Modus Penipuan Rp 96 M oleh Anggota DPR Indra Simatupang
- (Tempo.co) Soal SP3, Komisi Hukum DPR Bakal Konfrontasi 3 Kapolda Riau
- (Tempo.co) Suap Infrastruktur, Politikus Golkar Dituntut 9 Tahun Bui
- (Tempo.co) Propam Tangkap 85 Polisi Pungli, Polda Metro Terbanyak
- (DetikNews) Bertemu Putu Sebelum APBN-P 2016 Disahkan, Anggota Banggar: Balikin Jam Palsu
- (Tempo.co) ICW Sarankan Ubah Aturan Justice Collaborator
- (Tempo.co) Ombudsman: Pungli Tertinggi di Kepolisian dan Pemda
- (RiauOne.com) Ketua BPK Harry Azhar Azis Terbukti Langgar Kode Etik Terkait Panama Papers
- (Tempo.co) Ombudsman Temukan Banyak Masalah dalam Proyek E-KTP
- (Tempo.co) Terseret Dugaan Korupsi E-KTP, Ini Reaksi Setya Novanto
- (DetikNews) Kemendagri Berhentikan Pejabatnya yang jadi tersangka di Kasus e-KTP
- (DetikNews) Ahli: Banyaknya Jenis Remisi Merusak Rasa Keadilan Publik
- (DetikNews) KPK Minta Mendagri Dorong Kepala Daerah Segera Setor Dokumen Perizinan Tambang
- (Media Indonesia) Revisi UU ITE Ancaman Kebebasan Berekspresi
- (Tempo.co) Tanggulangi Terorisme, Wiranto: Perbaiki Sistem LP
- (Tempo.co) KPK Tolak Penghapusan Justice Collaborator
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Tempo) PDIP Tak Kompak Terkait Pencalonan Badrodin Haiti
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPR mulai tidak kompak dalam menyikapi keputusan Presiden Joko Widodo yang mencalonkan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kepala Polri. Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Trimedya Panjaitan menyatakan tetap menginginkan Presiden Jokowi melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan.
"Tidak bergeser dari sikap sebelumnya, karena kami ingin menjaga Jokowi sebagai kader partaiagar patuh kepada hukum," ujar Trimedya kepada Tempo kemarin. Keputusan-Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri, menurut dia, melanggar Undang-Undang Kepolisian RI. "Kalau dia didorong untuk melanggar hukum, selamanya akan melanggar hukum."
Mengenai pencalonan Badrodin, kata Trimedya, PDI Perjuangan tidak akan langsung menjegalnya. "Kami menunggu surat penjelasan Presiden soal pembatalan itu, baru bersikap," ujar dia.
Dwi Ria Latifa, anggota Komisi Hukum DPR yang juga dari PDI Perjuangan, tak sepaham dengan Trimedya. Ia mengatakan fraksinya akan memperjuangkan seluruh kebijakan Jokowi di parlemen. Sikap ini, menurut dia, merupakan instruksi langsung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Saya bertemu langsung dengan beliau (Megawati). Partai akan mendukung penuh keputusan Jokowi sebagai presiden dari PDIP. Beliau juga mengatakan takmau kisruh ini terus berlanjut," kata Dwi saat dihubungi kemarin. Ia mengakui, PDI Perjuangan memang kecewa terhadap keputusan Jokowi yang membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri.
Sikap Trimedya Panjaitan disokong Ahmad Basarah, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Ia menegaskan, partainya belum menyikapi pencalonan Badrodin Haiti sebagai Kepala Polri. "Fokus kami, mengantisipasi pertanyaan fraksi lain di DPRbahwa tidak ada norma hukum yang menyatakan presiden boleh tidak melantik calon Kepala Polri yang sudah disetujui oleh DPR," katanya.
Ihwal Budi Gunawan masuk bursa calon Wakil Kepala Polri seperti dinyatakan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Ronny F. Sompie pada Jumat lalu, PDI Perjuangan menyerahkannya kepada Presiden Jokowi. "Soal Wakapolri, itu juga hak prerogatif Presiden."