Berita Terkait
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal
- (DetikNews) PLN Tak Lagi Layani Permintaan Sambungan Listrik 450 VA dan 900 VA
- (Tempo.co) Kunjungan Komisi XI ke Amerika, Ketua MPR: Itu Hak Dewan
- (Media Indonesia) Setop Akal-akalan Studi Banding ke Luar Negeri
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (DetikNews) Butuh Rp 1-1,2 T agar TI Asian Games 2018 Samai Event di Incheon 2014
- (Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan
- (Netral News) Presiden: 35.000 MW Belum Memuaskan, 34 Proyek Mangkrak Akan Di-KPK-kan
- (DetikNews) Tolak TAPERA, Ini Usulan Pengusaha
- (SindoNews.com) Arcandra Rencana Hapus Skema Pemerintah-Swasta di Proyek Migas
- (Tempo.co) Pengentasan Kemiskinan Jalan di Tempat, Ini Alasan Mensos
- (DetikNews) 'Wisma Atlet Selesai Tepat Waktu, Kualitasnya Oke'
- (DetikNews) Bertemu Putu Sebelum APBN-P 2016 Disahkan, Anggota Banggar: Balikin Jam Palsu
- (ANTARA News) Pemerintah siapkan Rp390 miliar untuk hunian TNI/Polri
- (TribunNews) Munculkan Opini Seolah Orang Kaya yang Selama Ini Sembunyikan Hartanya Sebagai Pahlawan
- RUU PNBP - Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Anggito Abimanyu
- (Aktual.com) Sindir Rini, Menteri Bappenas Akui PMN Banyak Salah Sasaran
- (Tempo.co) Menteri Asman: 60 Persen Aparatur Negara Tak Punya Keahlian
- (DetikNews) Mafia Sepakbola Masih Jadi Isu Jelang Kongres PSSI
- (Lampung Post) Ini Alasan Sri Mulyani Pangkas APBN Tanpa Izin DPR
- (DetikNews) KPK Minta Mendagri Dorong Kepala Daerah Segera Setor Dokumen Perizinan Tambang
- (DetikNews) Kepala BKPM: Investasi Motor Utama Pertumbuhan di 2017
- (DetikNews) Ini Alasan Investor RI Lebih Suka Bangun Listrik Batu Bara Ketimbang Tenaga Air
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Tempo) Target Pajak 1.296 Triliun di ABPNP Tak Akan Direvisi
Pemerintah menyatakan tidak akan merevisi target penerimaan pajak tahun ini meskipun realisasi penerimaan hingga kuartal I 2015 sangat jauh di bawah target. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan pemerintah akan melakukan ekstensifikasi untuk memperbesar penerimaan pajak. "Strategi besarnya adalah dengan melakukan outreach (menjangkau) wajib pajak," katanya, di Jakarta, Kamis lalu.
Menurut Suahasil, ketika wajib pajak sudah menyerahkan surat pemberitahuan (SPT), Direktorat Jenderal Pajak akan menilai lagi potensi pajak yang sebenarnya. Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penambahan potensi pembayar pajak. "Kami juga akan terus menambah wajib pajak," ucapnya.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Suryadi Sasmita, meminta pemerintah lebih fokus kepada ekstensifikasi dibanding intensifikasi. Selama ini, kata dia, pemerintah terlalu berfokus pada intensifikasi. Ia mencontohkan ada sekitar 25 juta pengusaha di Indonesia, tapi hanya 600 ribu yang membayar pajak. "Yang ditagih terus-menerus jangan yang 600 ribu saja, padahal masih banyak yang lainnya," ujarnya.
Menurut Suryadi, di sektor retail ada potensi pemasukan pajak ratusan triliun rupiah. Namun saat ini pemerintah baru bisa menjangkau sebesar Rp 200 triliun. Salah satu hal yang mesti dilakukan agar pemasukan pajak meningkat adalah penegakan hukum.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, tidak yakin pemerintah bisa mencapai target penerimaan pajak 2015. Sebab, dalam lima tahun terakhir, target penerimaan pajak selalu tak tercapai. "Bisa sampai 95 persen saja realisasinya sudah bagus," kata dia.
Menurut Prastowo, jika pemerintah ingin melakukan ekstensifikasi, salah satu sektor yang bisa digarap ialah pajak internasional atau dari perusahaan asing. Sebab, ada potensi sebesar Rp 100 triliun dari perusahaan asing di Indonesia. "Selama ini pajak internasional sulit diterapkan karena terbatas dengan kompetensi dan jaringan di Direktorat Jenderal Pajak," dia mengungkapkan.
Pemerintah menargetkan penerimaan dari sektor pajak tahun ini sebesar Rp 1.296 triliun. Namun, pada periode Januari-Maret 2015, realisasi penerimaan pajak baru Rp 170 triliun atau hanya sekitar 10 persen dari target.
link: http://koran.tempo.co/konten/2015/04/04/369323/Target-Penerimaan-Pajak-2015-Tidak-Akan-Direvisi