Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Tempo.Co) Blak-blakan Mafia Bola, Menteri Imam: Media Terlibat
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi siap buka-bukaan mengenai data mafia sepak bola. Dia yakin, jika semua data dibuka, seluruh mafia bisa terungkap.
"Ayo kita buka-bukaan. Kalau dibuka pasti kena semua, termasuk sebagian media," kata Imam usai menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional di Masjid Istiqlal Jakarta, Minggu 14 Juni 2015.
Imam tak takut terhadap banyaknya tekanan dari berbagai pihak yang selama ini tak setuju terhadap langkahnya, termasuk membekukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Bahkan, Imam tak khawatir jika harus dicopot dari jabatan menteri lantaran mengambil langkah tersebut. Dia juga mempersilakan andai parlemen ingin mengajukan hak interpelasi terhadapnya.
Langkah membereskan mafia bola, kata dia, memang tak mudah. Bahkan, saat pertama kali dia mengungkap tentang mafia bola ke publik, banyak yang tak percaya. Publik mulai menaruh perhatian tentang adanya mafia bola setelah terungkapnya skandal suap di federasi sepak bola dunia, FIFA.
Beberapa waktu lalu Imam mengeluarkan surat keputusan yang isinya membekukan PSSI. Keputusan itu diambil setelah tiga surat teguran tertulis tidak ditanggapi serius oleh induk olahraga bola sepak tersebut.
Dalam surat keputusan yang ditandatangani Imam pada 17 April 2015 dijelaskan sampai tenggat yang telah ditetapkan dalam surat teguran tertulis I, II, dan III, PSSI nyata-nyata secara sah dan meyakinkan telah terbukti mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan pemerintah.
PSSI dan PT Liga Indonesia juga dinilai mengabaikan rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia yang mencoret Arema Cronus dan Persebaya Surabaya dari daftar peserta kompetisi Liga Super Indonesia 2015 karena adanya klaim kepemilikan ganda. Namun ternyata kedua klub tetap melakukan dua pertandingan di kandang masing-masing.
Menpora memberikan sanksi administratif dengan tidak mengakui semua kegiatan keolahragaan yang dilakukan PSSI. Hingga akhirnya sanksi dari FIFA dijatuhkan, Imam tak juga mencabut pembekuan tersebut.
Imam mengatakan, pencabutan pembekuan terhadap PSSI Indonesia bisa dilakukan asalkan mereka menuruti keinginan pemerintah. Pemerintah, kata dia, ingin mendorong agar persepakbolaan dalam negeri bisa sesuai dengan Undang-undang.
Di antaranya, kemandirian wasit, kejelasan kontrak pemain, hingga profesionalisme klub. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong agar penegak hukum bisa lebih tegas agar tata kelola sepak bola di masa depan lebih baik.
Jika standar tersebut sudah dijalankan, Imam mengatakan bahwa tak akan ada lagi pengaturan skor dan mafia bola. "Faktanya, ketika ada kerusuhan antar suporter bukannya difasilitasi tapi malah menyerahkannya pada polisi."
Walaupun begitu, Imam mengaku hingga saat ini evaluasi yang dilakukan terhadap PSSI belum rampung.