Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(TeropongSenayan) Inggris Main Dua Kaki dalam Konflik Papua?
JAYAPURA (TEROPONGSENAYAN) - Politikus Papua Barat, Jimmy Demianus Idjie mempertanyakan konsisten pernyataan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik yang menyatakan mendukung sepenuhnya Papua bagian dari NKRI pada kunjungannya pekan tadi di Bumi Cenderawasih.
"Padahal di Inggris masih melindungi dan membiarkan para pejuang atau gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan bisa berkantor di negara mereka. Itu pernyataan sangat ambigu," katanya saat berada di Kota Jayapura, Papua, Senin (25/1/2016).
Menurut dia, pernyataan Dubes Inggris Moazzam Malik saat berkunjung pada pekan lalu ke Papua, masih menyisahkan sejumlah pertanyaan yang patut diklarifikasi, karena di Inggris ada kelompok yang menggaungkan perpecahan bangsa Indonesia.
"Kalau menurut saya, jika mereka (Dubes Inggris-red) mau bicara tentang hubungan kerja sama dengan Indonesia itu sah-sah saja, tapi dalam konteks kedaulatan, tanpa campur politik suatu negara," katanya.
"Semestinya mereka juga mengakui secara sungguh-sungguh dengan menunjukkan sikap yang konkrit. Tidak boleh ada pembiaran atau toleransi bagi perorangan, kelompok atau pihak apa pun itu yang menyudutkan Indonesia, itu yang kita harapkan," sambungnya.
Mantan ketua DPRD Papua Barat itu juga mencontohkan bahwa ada negara yang sama juga yang memperlakukan demikian atau memperlakukan kebijakan ganda.
"Seperti Australia, mereka mengakui kedaulatan kita, tapi juga melindungi para pencari suaka, ini kan tidak menunjukkan sikap yang serius dalam hubungan bilateral suatu negara," katanya.
Sebelumnya, pada pekan lalu, Dubes Inggris Moazzam Malik berkunjung ke Jayapura dan bertemu dengan sejumlah pemangku kepentingan seperti Gubernur Lukas Enembe dan Kapolda Irjen Pol Paulus Waterpauw.
Pada momentum itu, Dubes Malik sampaikan bahwa Pemerintah Inggris menyiapkan program beasiswa Chevening bagi pelajar terbaik Papua.
Selain itu, Inggris menyediakan 8,5 juta poundsterling untuk Program Protarih (Program Tata Ruang dan Investasi Hijau) guna mendukung Pemerintah Provinsi Papua.