Berita Terkait
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (DetikNews) PLN Tak Lagi Layani Permintaan Sambungan Listrik 450 VA dan 900 VA
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (SindoNews.com) Arcandra Tahar Pertimbangkan Lebur Pertamina dan SKK Migas
- (DetikNews) Cadangan Migas RI Jadi Aset Pertamina, Ini Manfaatnya
- (SindoNews.com) Arcandra Rencana Hapus Skema Pemerintah-Swasta di Proyek Migas
- (Media Indonesia) Presiden Menerapkan Program BBM Satu Harga di Papua
- (Kompas) Jonan Dilantik Jadi Menteri ESDM, Arcandra Wakil Menteri ESDM
- (Aktual.com) Luhut: Tidak Semua Dapat Relaksasi Ekspor Konsentrat
- (Tempo.co) Isu Novanto Jadi Ketua DPR Lagi, Refly: Legal tapi Timbul...
- (DetikNews) KPK Minta Mendagri Dorong Kepala Daerah Segera Setor Dokumen Perizinan Tambang
- (DetikNews) Jika Revisi UU Migas Mandek, Pemerintah Diminta Keluarkan Perppu
- (DetikNews) Ini Alasan Investor RI Lebih Suka Bangun Listrik Batu Bara Ketimbang Tenaga Air
- (DetikNews) Freeport Dapat Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Hingga 11 Januari 2017
- (DetikNews) Pembentukan Holding BUMN Panas Bumi Selesai Tahun Ini
- (DetikNews) Investor Takut Bangun Pabrik di Luar Jawa
- (Tempo.co) Pertamina-Saudi Aramco Kerja Sama Perluasan Kilang Cilacap
- (Tempo.co) Menteri BUMN: PGN Bakal Digabung dengan Pertamina
- (SUARA.com) Kementerian ESDM Ajak Sarjana Muda Jadi Patriot Energi
- (Tempo.co) Hari Ini Pertamina Luncurkan Solar Baru di Jabodetabek
- (Liputan6.com) Pertamina Likuidasi Petral, Bagaimana Nasib Pekerjanya?
- (Tempo.co) Kemenperin Tetapkan Standar Spesifikasi Tower Transmisi
- (Tempo.co) Setengah Tahun Berlalu, KPK Terus Usut Kasus Petral
- (Tempo.co) Pilih Blok Masela Onshore, Jokowi Tak Hanya Utamakan Revenue
- (Inilah.Com) Dewie Limpo Minta Banggar Loloskan Proyek di Papua
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(TeropongSenayan) Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli: Interpelasi BBM Tetap Bergulir
Wacana penggunaan hak interpelasi sejumlah anggota DPR terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak terdengar kabarnya lagi. Belum jelas apakah hak anggota DPR itu akan dilanjutkan atau sudah masuk angin.
"Masih bergulir, tidak berhenti apalagi hilang atau masukl angin," kata Ketua Frkasi PKS DPR Jazuli Juwaini saat dimintai tanggapan, Kamis (8/1).
Menurutnya, interpelasi merupakan hak yang melekat pada anggota, bukan hak lembaga. "Jadi kita kembalikan pada mereka yang sudah menginisiasi dan menandatangani usulan hak itu," tandas dia.
Selain itu, kata Juwaini, wacana interpelasi bukan hanya datang dari fraksinya saja tapi juga fraksi lain."Khan bukan hanya dari PKS saja tapi juga dari yang lain, terutama yang sudah tanda tangan," tambahnya.
Saat ini, interplasi terkait kenaikan harga BBM itu masih relevan. Apalagi kebijakannya berubah lagi dengan menurunkan harga BBM dan hanya Rp900 per liter sehingga perlu dipertanyakan.
"Kenapa cuma turun segitu?. Padahal minyak dunia harganya anjlok . Apa sudah dikaji dengan matang waktu naik, lalu turun. Karena model kebijakan seperti itu justru menyiksa rakyat. Karena harga kebutuhan yang naik tidak bisa turun lagi."